Novel dan Teror pada KPK

Kurnia Ramadhana

Pegiat Antikorupsi, saat ini bekerja di Indonesia Corruption Watch (ICW)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dihadapkan dengan masalah besar. Salah satu penyidik seniornya, Novel Baswedan, disiram di bagian wajah dengan air keras oleh orang tidak dikenal (11/4/2017). Diduga perbuatan ini disebabkan oleh beberapa perkara besar yang sedang ditangani Novel Baswedan.

Seperti diketahui bahwa penyerangan kepada salah satu penyidik terbaik KPK ini bukan kali pertama terjadi. Setidaknya sudah ada empat kali upaya untuk mencelakakan Novel Baswedan. Pertama, saat menangani kasus cek pelawat tahun 2011 Novel pernah menjadi sasaran tabrak lari, namun saat itu selamat karena yang ditabrak adalah rekannya Dwi Samayo yang juga penyidik KPK. Kedua, pada tanggal 1 Oktober 2012 Novel dilaporkan atas dugaan kasus penganiyaan tersangka pencurian burung walet tahun 2004 di Bengkulu, dan beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga, tahun 2015 Novel ditangkap Bareskrim Polri dari rumahnya di kawasan Kelapa Gading atas dugaan kasus penganiyaan kepada tersangka pencurian burung walet tahun 2004 di Bengkulu. Keempat, pada pertengahan tahun 2016 Novel ditabrak sebuah mobil ketika sedang mengendarai sepeda motor, kala itu Novel sedang mengusut dua perkara korupsi besar.

Publik meyakini bahwa serangan demi serangan yang ditujukan kepada pegawai KPK tidak lain hanya untuk menggoyahkan eksistensi lembaga antirasywah Indonesia.

Pelemahan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada empat model pelemahan yang selama ini terjadi. Pertama, melalui proses legislasi. Baru-baru ini DPR melalui Badan Keahlian mengadakan sosialisasi ke beberapa universitas untuk menggaungkan kembali ikhwal Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Padahal Revisi UU KPK sendiri tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2017.

Niat DPR yang ingin memperkuat KPK sampai hari ini belum pernah terbukti. Alih-alih menguatkan, justru yang terlihat adalah daftar rancangan perubahan UU yang akan semakin melemahkan keberadaan KPK. Mulai dari pembentukkan Dewan Pengawas, proses penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas, membatasi rekrutmen penyelidik dan penyidik sampai ke kewenangan KPK agar bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tak selesai di situ, DPR juga sudah mempersiapkan rencana untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik tindak pidana korupsi yang selama ini berada di luar KUHP ingin dimasukkan ke dalam KUHP. Tentu ini bisa berdampak serius dalam usaha pemberantasan korupsi. KPK, kejaksaan, dan pengadilan tipikor pun terancam kehilangan kewenangannya. Pasalnya ketiga institusi tersebut menggunakan UU no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 Tahun 2001 dalam setiap penanganan perkara korupsi. Praktis ketika UU tersebut dimasukkan ke dalam KUHP maka kejahatan korupsi berubah, dari yang tadinya dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus kini hanya menjadi tindak pidana umum.

Kedua, upaya Judicial Review UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan beberapa aturan tindak pidana korupsi pasca putusan MK sangat berdampak bagi kerja-kerja KPK. Sebagai contoh, putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam pasal tersebut sebelumnya dijelaskan bahwa kejahatan korupsi tidak harus mengakibatkan kerugian negara terlebih dahulu, namun ketika seseorang sudah melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara maka dapat segera ditindak oleh penegak hukum.

Dalam putusan nomor 25/PUU-XIV/2016, MK malah menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” dalam kedua pasal tersebut. Dengan demikian, aparat penegak hukum termasuk KPK harus benar-benar membuktikan terlebih dahulu kerugian keuangan negara sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Ketiga, memperlemah dari internal KPK. Polri bersama dengan KPK dan kejaksaan baru saja menyetujui nota kesepahaman atau MoU untuk kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (29/03). Ada 15 poin dalam MoU kali ini. Beberapa klausul dalam nota kesepahaman ketiga lembaga ini berdampak positif bagi peningkatan sinergi antarlembaga. Diantaranya adalah peningkatan kepatuhan dalam hal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun terdapat aturan yang dianggap keliru untuk disepakati, yakni jika ada salah satu pihak melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap anggota tiga lembaga itu yang diduga melakukan tindak pidana, maka pihak yang melakukan pemanggilan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga yang anggotanya dipanggil. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam KUHAP disebutkan bahwa penggeledahan dan pemeriksaan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan institusi.

Keempat, ancaman kriminalisasi terhadap penyidik maupun pimpinan KPK. Tentu publik masih ingat bagaimana tindakan kriminalisasi dilakukan terhadap keseluruhan Komisioner KPK ketika sedang menangani perkara korupsi salah satu petinggi Polri. Pola yang sering terjadi selalu sama, ketika KPK sedang berusaha untuk membongkar kasus besar, hal ini juga diikuti dengan ancaman kriminalisasi yang tak berdasar.

Jika melihat data KPK, dalam kurun waktu 2004-2016 KPK telah menangani tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 848 perkara, penyidikan 567 perkara, penuntutan 465 perkara, putusan inkracht 390 perkara dan eksekusi 414 perkara. Angka-angka tersebut juga diikuti dengan rekor 100 percent conviction rate (terbukti bersalah di pengadilan) yang selama ini dimiliki KPK. Artinya, tak ada satupun pelaku korupsi yang lolos dari jerat hukum.

Harus diakui bahwa keberadaan KPK saat ini masih menjadi tumpuan dari masyarakat untuk membongkar praktik-praktik korupsi. Jika upaya pelemahan KPK terus berjalan, sudah pasti kejahatan korupsi akan semakin memperburuk kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia dan pemberantasan korupsi akan kembali lagi jalur lambat.***