Reklame dan Estetika Kota

Idi Subandy Ibrahim

Pengkaji Budaya Populer Indonesia Pengajar Pascasarjana Prodi Komunikasi Unpas

JIKA salah seorang bapak ilmu komunikasi, Marshall McLuhan, pernah mengatakan bahwa iklan adalah seni produk kapitalisme paling memukau dan dominan pada abad ke-20. Rupanya pendapatnya masih relevan pada abad ke-21. Berkelanalah sejenak betapa segala corak dan ukuran reklame telah mendominasi ruas-ruas jalan kota-kota di Indonesia. Kota menjelma sebagai panggung iklan. Seperti televisi raksasa, kota sebagai ruang publik berubah menjadi ruang iklan. Tempat orang menjual segala impian dan harapan yang mungkin.

Bagaimana kita memahami betapa komodifikasi ruang publik, telah mengubah kota seperti Bandung, menjadi kota iklan? Mulai dari narsisme reklame seorang politisi yang berbulan-bulan memajang wajahnya di jalan utama. Meski tak ada kaitan dengan kepentingan konstituen. Hingga iklan beragam obat lemah syahwat dan universitas yang menjanjikan gelar sarjana dalam satu-dua tahun. Berbagai corak reklame saling bersaing menyesaki dan mengotori ruang publik. Mengubah estetika kota menjadi, apa yang disebut kritikus budaya, estetika iklan.

Anehnya, hal tersebut tak juga surut di saat Wali Kota Bandung sedang begitu bersemangat menata kota ini menjadi semakin artistik dan estetik untuk menarik pelancong. Apa arti trotoar berkilau kalau hutan lebat reklame tak teratur masih menghiasi kota? Bagaimana kalau kabel-kabel masih berseliweran tak tentu arah?

 

Ruang tatapan

Banjir reklame, kerontang pajak (“PR”, 14, 15, dan 16/03/2017) sesungguhnya hanya puncak es dari proses komodifikasi ruang publik Bandung yang telah berlangsung dalam empat dekade terakhir. Proses komodifikasi  merambah semua kota di negara berkembang. Akarnya menancap dari paradigma pembangunan yang menuhankan kemajuan sebagai konstruksi semesta simbolik kemodernan lewat salah satu mesin penggeraknya adalah iklan.

Komodifikasi kesadaran akan ruang telah mengubah secara radikal kota sebagai ruang tatapan, yang juga mengalami komodifikasi. Semua itu telah mengarahkan pertumbuhan kota dalam logika yang serbabenda, serbamesin, dan serbabeton. Ruang publik telah lama dikalahkan  uang privat. Ruang ekosistem disulap menjadi ruang ekonomi. Sungai air kehidupan berubah menjadi sungai limbah dan sampah. RTH (ruang terbuka hijau) misalnya perlahan-lahan harus mengalah atau berubah fungsi menjadi RTB (ruang terbuka beton) atau RTI (ruang terbuka iklan). Tatapan hijau, sebagai ekspresi alam, sumber ekologi kehidupan kota, diganti dengan tatapan beton, mesin, dan iklan.

Semua itu membentuk ruang publik kota, menjadi apa yang disebut oleh Terry Nichols Clark, dalam The City as an Entertainment Machine (2004) menjadikan kota sebagai mesin hiburan’. Di mana pembangunan kota disandarkan pada pertumbuhan konsumsi dan hiburan. Bukan pada pertumbuhan budaya dan partisipasi komunitasnya. Inilah yang melahirkan tekanan dan krisis perkotaan dalam skala global, terutama yang dialami kota-kota di Asia, seperti disorot oleh M. Nadarajah dan Ann T. Yamamoto dalam Urban Crisis (2007). Ketika faktor-faktor budaya komunitas diabaikan dalam perencanaan, kota akan mengalami krisis dan akan sulit untuk tumbuh menjadi kota yang berkelanjutan (the sustainability of cities).

 

Ekpresi budaya

Kota akan terus menjadi ruang pertarungan visi dan imanjinasi dari berbagai kepentingan yang tak selalu saling sejalan. Kota menjadi pertarungan orientasi kesadaran dari perencana kota itu, yang akan menentukan arah perjalanannya. Kemana ia akan dibawa? Apakah akan diarahkan untuk memproduksi jasa dan barang material atau berorientasi produksi konsumsi. Ataukah akan diarahkan pada pertumbuhan komunitas budaya atau berorientasi produksi budaya.

Siapapun pemimpin yang memimpin Kota Bandung ke depan, harus menyadari kota ini telah begitu jauh mengalami komodifikasi. Mampukah ia berselancar di tengah strategi dan kebijakan pembangunan kota yang sekian lama digerakkan-logika-pasar menjadi pertumbuhan kota yang digerakkan oleh logika ekspresi budaya dan kreativitas serta partisipasi komunitas lokal. Jika tidak, kita ragu, apakah kota ini akan mampu keluar dari tekanan komodifikasi tersebut.***