Komunikasi Pembangunan Perdesaan 

Asep S. Muhtadi

Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati

TULISAN  Syaiful Huda, Desa dan Generasi Milenial ("PR", 11/2/2017), menarik dicermati. Dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Huda memperlihatkan sikapnya yang optimistis dalam melihat desa ke depan. Optimismenya didasarkan pada adanya perangkat undang-undang dan sejumlah program prioritas yang dapat menopang desa menjadi kawasan ekonomi yang lebih baik, dan lapisan muda yang potensial dalam membangun desa.

Optimismenya benar. Tapi untuk mewujudkannya masih butuh rekayasa sosial yang lebih sistematis, khususnya melalui ikhtiar menumbuhkan kesadaran warga desa berpartisipasi. Masih rendahnya tingkat partisipasi pembangunan masyarakat desa akan menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Pasalnya, tanpa partisipasi berarti, sebesar apapun kekuatan yang disediakan untuk pembangunan, hampir dipastikan pembangunan itu tidak akan menyentuh tujuan yang telah ditargetkan. Partisipasi tetap dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, bukan saja karena terbatasnya anggaran yang tersedia, tapi juga karena merekalah yang lebih tahu tentang masalah dan kebutuhan dirinya.

Lahirnya Undang-undang Desa 18 Desember 2013, mengisyaratkan semakin terbukanya peluang desa untuk lebih berkembang dan mandiri. Ketergantungan yang tidak mendidik selama ini akan mulai berakhir. Undang-undang desa mulai membuka pintu kreatif para kepala desa untuk menstimulasi masyarakat semakin maju. Meski demikian, persoalannya, apakah desa kini telah sekaligus diberi kapasitas  memadai untuk sanggup mengelola sebegitu besarnya anggaran yang disediakan?
 
Sosialisasi
Dalam perspektif komunikasi, upaya mengejawantahkan pesan undang-undang yang diawali dengan sosialisasi sejak lahirnya UU itu pada 2013 merupakan upaya pembuka pintu sukses bagi keberhasilan pembangunan perdesaan di Indonesia. Jika proses sosialisasi itu dilakukan secara efektif, maka semakin besar pula peluang sukses mewujudkan keinginan desa lebih mandiri. Jika sebaliknya, jangan dulu mimpi desa ke depan dapat maju dan mandiri.

Besarnya peluang dengan tersedianya anggaran, sejatinya para pengelola desa dapat mengoptimalkan fasilitas tersebut untuk membangun desa lebih berkembang. Dalam pasal 72 Undang-undang tersebut, misalnya,disebutkan sekurang-kurangnya ada tujuh items yang akan diberikan kepada setiap desa yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Alokasi anggaran APBN, (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, (4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kab/kota, (5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kab/kota, (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Buletin Parlementaria, Nomor 797/I/2014).

Lalu dalam kondisi Desa yang, saya kira, belum terbiasa memiliki kewenangan seperti itu, akankah semua fasilitas itu tetap produktif? Sebab, jika tidak produktif, paling tidak ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama akan terjadi penyimpangan pengelolaan secara tidak proporsional, atau, kedua, penyimpangan justru terjadi pada “penyelewengan” anggaran. Kedua-duanya akan mencelakakan desa.
 
Pintu partisipasi

Hal penting dipikirkan adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat yang pada sekitar sepuluh tahun terakhir justru tampak semakin menurun. Desa sejatinya tumbuh oleh partisipasi, bukan oleh tersedianya fasilitas yang serba memberi kemudahan. Kemajuan dan kemandirian desa seharusnya berkembang atas partisipasi masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan desa yang cenderung memutus tali partisipasi tidak akan tumbuh menjadi desa yang mandiri, tapi justru akan menambah ketergantungan yang dapat menjadi beban.

Terjun bebasnya partisipasi masyarakat ini, menurut saya, beriringan dengan proses reformasi yang diidentifikasi dengan keterbukaan. Logis memang. Sebab, Reformasi 98, salah satunya diilhami oleh kebekuan informasi dan keterpenjaraan kebebasan dalam berekspresi. Partisipasinya menjadi semu, sesuai petunjuk bapak, sesuai kehendak “bapak” meski belum tentu sejalan dengan kehendak yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana membuka kembali pintu partisipasi dimaksud? Buku Communication in Development (1991) karya Fred L. Casmir mengungkap pentingnya ikhtiar menumbuhkan partisipasi melalui proses komunikasi berbasis budaya untuk mencapai pembangunan yang merata. Masyarakat, termasuk masyarakat desa, imbuh Casmir, bergantung pada kekuatan yang dimilikinya, termasuk lingkungan sosial yang dimilikinya. Dalam salah satu bahasannya, Casmir lebih jauh menekankan pentingnya kajian kebudayaan suatu masyarakat untuk mewujudkan ikhtiar pemberdayaan sebagai basis strategis implementasi pembangunan.

Karena itu pembangunan perdesaan mau tidak mau harus mengacu pada budaya yang melekat pada msyarakatnya, termasuk budaya birokrasi yang berkembang pada pemerintahan desa. Jadi pengucuran dana desa seperti dimaksud dalam Undang-undang Desa itu idealnya dilakukan dengan berbasis budaya lokal sebagai salah satu kekuatan desa. Budaya inilah yang kelak akan berubah menjadi energi partisipasi yang disalurkan melalui aliran darah komunikasi pembangunan. Seperti diakui para pakar komunikasi, komunikasi pembangunan salah satunya bertujuan menumbuhkan partisipasi untuk memperlancar proses pembangunan. Sementara itu, wacana pembangunan desa masih terus berputar di sekitar ketersediaan anggaran, analisis permasalahan secara top-down, yang jika terus dilakukan seperti itu pada gilirannya dapat menutup komunikasi partisipatif secara dua arah. 

Musrenbang, misalnya, jika dilakukan secara ideal dan bertahap, dapat dijadikan sebagai media komunikasi pembangunan secara lebih produktif. Persoalannya, apakah Musrenbang telah dijalankan secara ideal mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Melalui proses komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat dapat mendorong terwujudnya efektifitas program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran pun dapat dialokasikan secara proporsional, efisien, dan fungsional dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus kontrol yang lebih efektif dan partisipatif. Inilah kunci pembuka energi pembangunan desa menuju desa mandiri yang lebih maju.***