Opini

Pilkada Rasa OTT

Tidak ada proses politik yang murah. Bahkan biaya politik akan bertambah ketika prosedur dan mekanisme demokrasi dijalankan. Namun selain mahal, demokrasi pun bila dijalankan dengan benar dan transparan memiliki karakter yang dapat mencegah beroperasinya dana siluman. Kunci untuk membuka tabir beroperasinya dana siluman hanya keterbukaan dan pelibatan publik sebanyak mungkin, sebab semakin gelap jalan politik peluang terjadinya penyimpangan kian terbuka.

Kapitalisasi Data Digital

Mempertimbangkan nilainya yang demikian berharga, keamanan data perlu selalu kita perhatikan tatkala kita melakukan aktivitas online, termasuk dalam soal penggunaan media sosial. Setiap aktivitas kita di dunia maya selalu meninggalkan jejak digital. Kita perlu berhati-hati pula tatkala mengikuti kuis ataupun survei digital yang terhubung dengan sebuah platform media sosial. Karena boleh jadi data dan preferensi diri kita, maupun orang-orang yang dekat dengan kita, bisa saja akhirnya malah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak cukup hanya kepada inisiasi perseorangan, insentif, tetapi sosio-kultural yang terdapat pada desa tersebut berpengaruh. Gerakan pembangunan desa dilakukan dengan kebersamaan, persaudaraan,  dan kesadaran melakukan perubahan. Dengan adanya dana desa haruslah menghasilkan kemajuan. Kemajuan desa didasari sebagai kerja budaya dengan norma dan moral, dengan demikian kegiatan di bidang lainnya seperti sosial-ekonomi kehidupan desa akan mampu menegakkan martabat dan kesejahteraan.

Menginvestigasi Kecelakaan Infrastruktur

Kecelakaan-kecelakaan kontruksi infrastruktur ini merupakan hantaman keras bagi bangsa yang sedang menargetkan pembangunan dan saat ini bisa dikatakan Indonesia berada dalam kondisi darurat keselamatan kerja.  Karena, sejatinya pembangunan fisik adalah hal yang baik dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Namun perencanaan yang tidak terukur, pelaksanaan yang tidak sesuai SOP, pengawasan yang lemah merupakan bukti kesalahan dalam pembangunan infrastruktur ini. Pastinya kita tidak ingin memakan korban lebih banyak lagi hanya untuk menikmati fasilitas konstruksi. Untuk itu perlu ada investigasi khusus yang dilakukan melalui pembentukan panja, agar akar masalah serta kebijakan yang diambil dapat solutif dan tepat sasaran.

Stabilisasi harga daging sapi

Jika saja RPH, sebagai industri prosesing daging menghasilkan produksi potongan daging, bakso, sosis, abon, daging asap, salami dan produk daging lainnya di kawasan yang terintegrasi. Dimana hasil ikutannya pun diproses di tempat yang sama maka sudah bisa dijamin akan terbentuk harga produk daging yang kompetitif.

Krisis Integritas  

Negara kita yang agamis sebenarnya memberikan dukungan kuat bagi terbangunnya integritas karena agama apapun tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti halnya korupsi. Artinya setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.           

Sisi Lain Pilkada

Tanpa melupakan arus modernisasi dan globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi nilai, norma dan kearifan lokal. Setidaknya, kasus-kasus radikalisme, terorisme, penganiayaan ulama, dll jadi sinyal akan kerenggangan nilai, norma dan krisis spitualitas masyarakat. Semoga dengan modal spiritual yang tersisa, Pilkada Serentak 2018 menghasilkan para kepala daerah berjiwa propetik yang membawa kehidupan yang lebih baik, berkualitas, beradab dan bermartabat. Pemimpin yang berfungsi sebagai mandataris Allah Swt dalam memakmurkan bumi dan penghuninyayang rahmatan lil ‘alamin, yang menjadi surga di dunia sebelum jannah di akhirat nanti.

Depresiasi Rupiah

Toh bagaimanapun kita bukan yang terburuk, sehingga tak perlu berkecil hati. Dengan nilai tukar efektif riil rupiah yang selama 5 tahun di kisaran 80-110, dari perspektif depresiasi relatif lebih baik dibandingkan Jepang (73 per Desember 2017) atau Argentina (54,1) sehingga kita masih beruntung. Namun dari segi kemampuan kita memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan ekspor, kita kalah dari Jepang dan Tiongkok, yang produknya lebih elastis bagi pasar Amerika dan menimbulkan defisit baginya.

Ini, sebuah tantangan tak berujung namun keberhasilan kita menanggulanginya akan berdampak jauh.

Ancaman Netralitas

Padahal selain PNS, TNI, dan Polri masih banyak lagi institusi yang nyata-nyata harus netral. Netralitas mereka tidak kalah pentingnya dalam menentukan pemilu berkualitas. Mereka selama ini acapkali luput dari sorotan tajam ketidaknetralan karena mereka pembuat aturan sekaligus pengawas dan penegak aturan. Padahal, setiap tahap kebijakan mereka wajib netral, tidak boleh berpihak, dan hanya berpihak pada perintah peraturan perundang-undangan. Apalagi, secara personal sebagai warga negara, mereka pun sama memiliki hak pilih dan harus memberikan contoh sebagai pemilih. Mereka, di antaranya, para penyelenggara pemilu. Mereka harus diawasi bersama, sehingga peristiwa Garut tidak terulang kembali.

Defisit Kandidat

Tanpa objektivitas, demokrasi akan menjelma menjadi sistem paling buruk bagi manusia. Dimana hukum besi kuantitatif akan berlaku dan menjadi alat ukur benar-salah. Kebenaran akan dimonopoli oleh yang banyak (baca: mayoritas), dan populisme akan menjadi acuan yang melegitimasi semua perbuatan. Kualitas individu jadi tak bermakna, karena semua diukur dari seberapa luas jumlah pendukung, bukan seberapa baik jejak rekam dan prestasi. Pada tahap ini, subjektivitas akan menemukan pembenarannya. Dan inilah titik yang paling berbahaya.

Kasus KBB

Dengan demikian bupati KBB mestinya juga perlu berupaya  agar tercipta suatu sistem pengaturan, yang memungkinkan sebagian pendapatan pariwisata juga mengalir ke daerah yang mempunjyai obyek wisatanya.  Sebagian  nilai tambah industri perlu diupayakan  merembes ke lokasi industri. Bagaima caranya itulah perjuangan bupati yang terpilih. Juga perlu  kemauan politik gubernur terpilih untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan  perkembangan  daerah. Artinya  upaya ini   dilakukan tidak hanya  untuk KBB, tetapi juga untuk daerah lain. KBB hanya salah satu kasus ketimpangan yang juga terjadi  dengan daerah  lain seperti  di sekitar Jakarta. Mudah-mudahan bupati dan gubernur yang  terpilih tidak tik-cing, setelah dilantik cicing.

Pembedayaan Masyarakat 

Pemberdayaan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin daerah secara utuh menciptakan suatu proses pembangunan yang berbasis masyarakat, harus dimulai dari pelaku utamanya dan tidak hanya terarah pada mereka yang diberdayakan saja. Untuk itu, lurah/kades dan camat (plus tenaga pemberdaya lainnya) dalam program pemberdayaan masyarakat harus memiliki empat kompetensi utama.