Calon Ketua KONI Jawa Barat Jangan Bermasalah

KONI Jawa Barat/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Jawa Barat tengah menjalani rangkaian proses menuju pemilihan Ketua Umum periode 2018-2022.

Siapapun kandidat ketua umum yang muncul, para pemegang hak suara diharapkan dapat memilih ketua umum yang tidak bermasalah dan dapat diterima semua lapisan. Pernyataan itu disampaikan Mantan Wakil Ketua Bendahara Umum KONI Jawa Barat periode 2014-2018 Abubakar Supriyono.

"KONI Jabar ini milik masyrakat Jabar, bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, di musprov nanti, para pemegang suara, yakni KONI daerah maupun pengurus cabang olahraga harus fokus memilih pemimpin yang tidak bermasalah, taat hukum, yang betul-betul bisa diterima semua lapisan," ujar Abubakar Supriyono di Jalan Progo, Kota Bandung, Senin 10 September 2018.

Menurut Abubakar Supriyono, dalam menentukan pilihan, pemegang suara atau anggota KONI Jabar sebaiknya mengacu pada keinginan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam beberapa statement-nya, beliau tidak mau ada aparat atau bawahan beliau yang bermasalah secara hukum. Jadi, pemegang suara diimbau bersikap kritis dalam menentukan ketua KONI Jabar," ujar Abubakar Supriyono.

Dia juga menyoroti salah satu keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan KONI Jabar ihwal persayaratan untuk mengajukan diri menjadi calon ketua KONI Jabar.

Menurut dia, syarat harus mengantongi dukungan minimal 30 suara untuk bisa mencalonkan menjadi ketua umum adalah upaya internal KONI Jabar untuk mempertahankan petahana Ketua KONI Jabar Brigjen Ahmad Saefudin.

"Syarat dukungan minimal seperti itu tidak ada dalam AD/ART. Sah-sah saja dibuat tata tertib, tapi itu tidak ada rasa keadilan. Untuk syarat itu, paling bisa dikuasai oleh incumbent, yang lain tidak bisa, tidak akan ada regenerasi. Sistem itu untuk menjegal lawan dan ini tidak fair, akan timbulkan konflik 4 tahun ke depan," kata Abubakar Supriyono.

Dia kembali mempertanyakan ambisi Ahmad Saefudin yang kembali ingin menjadi Ketua KONI Jabar di tengah polemik pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) akibat statusnya sebagai TNI aktif.

"Kalau Pak Ahmad ingin clear sebagai calon yang bersih, dia harus mundur, ajukan pensiun dini sebagai tentara karena dalam UU SKN dijelaskan bahwa tidak boleh pejabat publik (merangkap jabatan Ketua KONI). Dia berstatus tentara, pejabat publik, Kapus Litbang Sumdahan Balitbang Kemhan," ujarnya.

Abubakar Supriyono menilai, status ketua yang bermasalah itu yang membuat KONI Jabar menjadi tidak kondusif berlarut-larut.

"Kalau Pak Ahmad mengajukan pensiun dini (dari TNI), masalah selesai, dia sudah sipil murni. Kalau terus mempertahankan ketentaraannya, pasti terus jadi polemik. Saya tidak membenci Pak Ahmad, siapapun boleh jadi Ketua KONI Jabar tapi penuhi aturan, jangan langgar UU SKN karen pelanggaran semacam ini bisa menjadi celah orang yang tidak suka untuk terus menghantam KONI. KONI ke depan harus kondusif dan maju," katanya.

Menurut Abubakar Supriyono, andaikan dengan status TNI aktifnya petahana Ketua KONI Jabar ngotot mencalonkan diri dalam musprov dan terpilih kembali, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memiliki ranah strategis yang dilindungi peraturan perundangan untuk mengakhiri polemik KONI Jabar.

Bagaimanapun KONI Jabar harus bersinergi dengan gubernur karena visi misi gubernur harus dijalankan pula oleh KONI jabar.

"Saya dorong Pak Gubernur untuk gunakan wewenang dalam PP 16/2007. Gubernur bisa memperingatkan KONI, memberikan sanksi administratif, peirngatan, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan, penunjukkan, pengangkatan atau pemberhentian. Jadi gubernur bisa membekukan secara organisasi maupun dana, kalau tetap musprov ngotot. Gubernur punya kewenangan mutlak dan kekuatan hukum, bukan suka tidak suka pada person, tapi UU harus dilaksanakan," ujar Abubakar Supriyono.***

Baca Juga

Ahmad Saefudin Pimpin KONI Jabar 2018-2022

BANDUNG, (PR).- Petahana Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat Brigjen Ahmad Saefudin dipastikan kembali memimpin KONI Jawa Barat masa bakti 2018-2022.

Pecatur Dewi Citra: Penghargaan pada Haornas 2018 Sebagai Motivasi

BANDUNG, (PR).- Pecatur Jawa Barat Dewi Citra bersama para atlet lainnya mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jabar yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin 10 September