Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

JAWA BARAT
BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

KUNINGAN, (PRLM).-Bagian alur Sungai Citamba di kawasan pusat perkotaan Kabupaten Kuningan, kembali mendapatkan gerakan operasi bersih sampah, Kamis (6/8/2015).

PNS Jabar Wajib Jadi Anggota Koperasi

JAWA BARAT

CIBINONG, (PRLM).- Program pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menjadi anggota koperasi segera dideklarasikan 19 Agustus 2015 mendatang.

Dua Pemuda Lakukan Penganiayaan Karena Pacar Direbut

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Dua pemuda Juju Junaedi dan Fikri Komarudin warga Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang tengah nongkrong di jembatan layang tol Cikampek-Palimanan (Cipali) tepatnya di Dusun Antranaya, Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dianiaya dua

Masa Jabatan Terpotong, Sejumlah Kuwu Minta Kompensasi

JAWA BARAT
SEJUMLAH kuwu di Kabupaten Majalengka yang jabatannya tergeser akibat pemilihan kuwu serentak sedang beraudiensi dengan Komisi A, DPRD Majalengka menuntut kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan alasan masa jabatannya masih cukup lama nam

MAJALENGKA,(PRLM).- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Majalengka yang masa jabatannya terpotong akibat kebijakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak mengadukan nasibnya ke Komisi A, DPRD Majalengka meminta agar mereka mendapat kompensasi atas masa jabatannya yang terpotong tersebut, Senin (