Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Dompet Dhuafa Luncurkan Anjungan Tes Medik

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Lembaga zakat Dompet Dhuafa meluncurkan invoasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, utamanya kaum dhuafa dengan meluncurkan Anjungan Tes Medik (ATM).

Korban Trafficking di Jabar Turun

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Jumlah korban trafficking asal Provinsi Jawa Barat yang dipulangkan pada pertengahan tahun 2015 ini sebanyak lima orang. Data ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, bahkan dari tahun ke tahun jumlah korban trafficking ini semakin turun.

Budi Bertekad Bersihkan Tasikmalaya dari Miras

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kota Tasikmalaya sudah masuk kategori "Darurat Miras". Untuk menekan agar tidak terus meningkat, Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mensahkan Perda Pengendalian Minuman Keras.

Peternak Sapi dan Kambing Mulai Sulit Cari Rumput

JAWA BARAT
SONI (43) warga Desa Kadugeda, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan menyabit rumput untuk pakan ternak domba peliharaannya di sekitar Taman Makam Pahlawan Haurduni Kuningan yang berjarak sekitar 6 Kilometer dari desanya itu, beberapa hari yang lalu.

KUNINGAN, (PRLM).- Masyarakat pemelihara sapi, kambing, dan domba di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Kuningan, kini mulai kesulitan mendapatkan rumput hijau untuk pakan ternak tersebut.