Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Rumah Pendamping PKH Distroni Maling

JAWA BARAT

CIANJUR,(PRLM).- Rumah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nia Sugiantara (41) di Kampung Sukawening RT 05/RW 04 Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Rabu (3/6/2015) disatroni maling.

Desa Siap Menyelesaikan APBDes Sesuai Jadwal

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sejumlah desa di Kabupaten Subang menyatakan kesiapannya menyelesaikan revisi APBDes sesuai waktu yang telah ditentukan Pemkab Subang. Mereka mengatakan tak mengalami kesulitan merevisi APBDes sekaligus menentukan program sesuai skala prioritas.

Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

JAWA BARAT
Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

SUMEDANG, (PRLM).- Kalangan ulama di Kabupaten Sumedang mengharapkan sekaligus mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat terutama para pengusaha tempat hiburan untuk menutup tempat-tempat hiburan selama bulan Ramadan 1436 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi.

Penghuni Bangunan di Jalan Raya Margonda Mulai Pindah

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Penghuni bangunan di Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ada yang mulai pindah atau memundurkan bangunan dengan cara merubuhkannya terlebih dahulu.