Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Ratusan Sahabat Satu Hati Tanam 1.000 Mangrove

JAWA BARAT
SISWA Sekolah Satu Hati binaan AHM mengikuti penanaman mangrove di Desa Pantai Bahagia Muara Gembong.

BEKASI, (PRLM).- Memperingati Hari Bumi 2015, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama 320 orang Sahabat Satu Hati melakukan aksi penanaman 1.000 pohon mangrove di ‎pesisir pantai utara Bekasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ombak Besar, Nelayan Pangandaran Kurangi Melaut

JAWA BARAT
Ombak Besar, Nelayan Pangandaran Kurangi Melaut

PANGANDARAN,(PRLM).-Nasib nelayan di wilayah Kabuaten Pangandaran, tampaknya tidak segera beranjak dari keterpurukan.

Setelah hampir lima bulan dilanda masa paceklik, saat ini nelayan juga mengurangi kegiatan melaut, akibat datangnya arus kuat bersamaan dengan ombak besar.

IPDN Minta Para Penggarap untuk Menyewa Lahan

JAWA BARAT
PULUHAN penggarap sedang mendengarkan paparan dari Kabag Umum IPDN Fahri (kedua kiri) tentang keharusan warga penggarap menyewa lahan IPDN pada ‘Sosialisasi Pemanfaatan Lahan IPDN’ di kantor Budidaya IPDN di Jatinangor, Kamis (30/4/2015).*

SUMEDANG, (PRLM).- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, meminta kesadaran para penggarap yang sudah lama menggarap lahan IPDN untuk menyewa lahan tersebut.

May Day

Peringatan Hari Buruh di Majalengka Sepi

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Peringatan hari buruh internasional di Kabupaten Majalengka sepi, tidak ada aktifitas apapun yang dilakukan buruh seluruh pabrik di Kabupaten Majalengka apalagi melakukan aksi demo seperti halnya di sejumlah kota lain.