Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Polisi Kembali Temukan Paket Sabu di Rumah Ervan Teladan

DEPOK, (PR).- Bukti terjeratnya anggota DPRD Depok Ervan Teladan dalam penggunaan narkoba semakin menguat. Polisi kembali menemukan ‎satu paket sabu saat menggeledah rumah Ervan di Bedahan, Sawangan, Depok.

Polisi Dalami Dugaan Anggota DPRD Depok Lain yang Terjerat Narkoba

DEPOK, (PR).- Aparat Kepolisian Resort Kota Depok mengusut dugaan adanya anggota DPRD Depok lain yang terlibat penggunaan narkoba. Pengusutan dilakukan setelah Anggota DPRD Depok Ervan Teladan dicokok karena dugaan transaksi dan pemakaian sabu.

TMP Gelar Kirab Budaya di Karawang

KARAWANG, (PR).- Dalam rangka Memperingati hari ulang Taruna Merah Putih (TMP) ke-9, DPP Taruna Merah Putih (TMP) menggelar kirab budaya dan TMP Youth Fest Pancasila Rumah Kita di Karawang, Minggu 26 Februari 2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh 10.000 kader dan simpatisan TMP.

Empat Satwa Dilindungi Diserahkan ke BKSDA Ciamis

CIAMIS,(PR).- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Ciamis mengamankan empat ekor satwa dilindungi. Dua ekor primata jenis lutung jawa dan siamang, owa jawa , kucing hutan dan burung kakak tua jambul kuning.