Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Tenggelam di Kolam Solemat

Seorang Siswi SMK Menjadi Korban Kegiatan Pramuka

JAWA BARAT
 BISRI MUSTOFA/PRLM

CIANJUR, Kegiatan pramuka para siswa SMK Al Fatma di kolam Solemat Bumi Perkemahan (Buper) Mandala Kitri Cibodas yang menewaskan Rahmi Apriliani (16) siswi Kelas X PB3 itu ternyata tidak memiliki izin dari pihak pengelola Buper.

Bupati Sumedang Mohon Maaf Lewat Istrinya

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Bupati Sumedang H. Ade Irawan melalui istrinya Hj Euis Ningsih Ade Irawan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kab. Sumedang atas penahanan dirinya oleh Kejati Jabar di Lapas Sukamiskin Bandung, Jumat (27/3/2015) lalu.

Satpol PP Kota Sukabumi Musnahkan Ribuan Miras

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- Ribuan botol minuman keras (Miras) dari berbagai jenis, Rabu (1/4/2015) berhasil dimusnahkan dengan menggunakan stoomwals. Miras yang dimusnahkan merupakan hasil razia yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi dari sejumlah tempat berbeda.

Polres Cianjur Ungkap Kasus Curas dan Curat

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Polres Cianjur kembali berhasil mengungkap aksi kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) yang selama ini meresahkan masyarakat. Setidaknya sembilan tersangka berhasil diamankan berikut sejumlah barang buktinya.