Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Bupati Ditahan, Imas Pimpin Subang atas Koordinasi Ojang

SUBANG, (PR).- Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Pemprov Jawa Barat, Abas Basari menegaskan di Kabupaten Subang belum ada pengganti bupati. Sesuai aturan, saat ini wakil bupati yang menjalan tugas dan kewenangan bupati.

UNTUK pertama kali kasus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dibawa ke ranah hukum.*

Kabupaten Sukabumi Diserbu Tanaga Kerja Asing

SUKABUMI, (PR).- jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Sukabumi terus bertambah. Berdasarkan hasil pendataan terbaru yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Sukabumi, kini jumlahnya mencapai 508 orang.

seleksi, calon polisi, tak lolos, KA Bogor-Sukabumi

Belasan Calon Polisi tak Lolos Administrasi

SUKABUMI, (PR).- Sebanyak 12 orang dari 193 orang calon anggota polisi, Senin 2 Mei 2016 dinyatakn tidak lulus administrasi. Mereka tidak diberangkatkan ke Markas Kepolisian daerah (Mapolda) Jawa Barat untuk mengikuti ujian lanjutan fisik.

Lahan untuk BIJB Minta Segera Dibebaskan

MAJALENGKA,(PR).- Sejumlah warga Desa Kertasari, Sukamulya dan Keryajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) minta lahanya segera dibebaskan pemerintah.