Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Kuningan Bidik Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi

KUNINGAN, (PR).- Bupati Kuningan Acep Purnama menyatakan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mulai tahun 2017 akan mendongkrak pengembangan sektor kepariwisataan. Hal ini untuk mencapai visi Kuningan sebagai kabupaten agropolitan dan wisata termaju di Jawa Barat tahun 2025.

WINDOWS 10 kompatibel untuk PC, smartphone, dan juga perangkat terhubung seperti ATM dan peralatan medis.*

Gadget Picu Pernikahan Usia Dini

SUBANG, (PR).- Pernikahan usia dini akhir-akhir ini semakin marak. Salah satu penyebab peningkatan jumlah pernikahan usia dini adalah gadget atau gawai.

Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sumedang Diresmikan

SUMEDANG, (PR).- Potensi untuk menambah dan memperluas jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayah kerja kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang, cukup besar.