Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Warga Talegong Kesulitan Air Bersih

GARUT, (PR).- Ribuan warga Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut mengeluhkan kesulitan mengakses air bersih memasuki kemarau. Akibat kekurangan air bersih, warga setempat perilaku buang air besar dan kecil kurang diperhatikan.

Kasus Curanmor di Cianjur Naik 100 Persen

CIANJUR, (PR).- Aparat Kepolisian Polres Cianjur meminta warga Cianjur untuk waspada dan berhati-hati, sebab kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) meningkat 100 persen di Cianjur. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Cianjur, Beny Cahyadi, Senin 27 Juni 2016.

DPRD Bekasi Kecewa Bupati tak Jalankan 42 Rekomendasi

CIKARANG, (PR).- Bupati Neneng Hasanah Yasin dinilai tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2015.