Anggota Dewan Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 diminta untuk segera melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada konstituennya.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim saat ditemui di Jln. Otista Kab. Garut, Senin (10/8). “Penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota legeslatif (caleg) terpilih perlu dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun secara aturan hal itu belum diamanatkan, penyerahan daftar kekayaan ke instansi terkait perlu menjadi tradisi selaku pejabat publik, calon anggota parlemen yang baru,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KPU Kab. Garut membagikan pedoman pengisian dan form laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada 50 anggota DPRD Kab. Garut. Dalam hal pelaporan daftar kekayaan ini, pihak KPU hanya sebatas sebagai fasilitator, termasuk menyiapkan form atau blangko daftar kekayaan yang akan diisi oleh para calon terpilih.

Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat maka diharuskan mengisi form jenis B.

Batas pengisian LHKPN diharapkan selesai maksimal 2 bulan ke depan. Penyerahan daftar kekayaan bisa lewat KPU Kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan sendiri ke KPK. Atau, setelah dilantik, maka menjadi urusan dari Setwan Kab. Garut.

Anggota KPU Kab. Garut Dadang Sudradjat menambahkan, berbeda dengan periode sebelumnya, LHKPN bagi anggota legislatif terpilih harus menyertakan bukti kepemilikan harta yang dikuasainya. “Misalnya, kepemilikan rumah atau mobil harus ada bukti surat-suratnya. Jika legalitas formal sedang tidak dikuasai, maka harus membuat surat keterangan yang memperkuat status harta,” imbuhnya.

Mengenai kewajiban LHKPN bagi anggota DPRD Kab. Garut periode sebelumnya, mereka hanya diharuskan melaporkan semua kekayaan sebelum dilantik untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun mereka tidak diwajibkan melaporkan kekayaan di akhir masa tugasnya,” ungkapnya. (A-158/das)***

Baca Juga

Kerusakan Jalan di Kota dan Kab. Sukabumi Semakin Menyulitkan Warga

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- Seiring intensitas hujan semakin meningkat, kerusakan ruas jalan di sejumlah kecamatan di Kota dan Kabupaten Sukabumi semakin menyulitkan warga.

Awal Tahun 2016, Sudah Ada Tiga Perusahaan Diadukan Karyawannya

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Sudah tiga pengaduan mengenai tenaga kerja masuk ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur selama dua pekan diawal tahun 2016.

Tiga Warga Garut Menghilang, Diduga Terkait Gafatar

JAWA BARAT

‪GARUT, (PRLM).- Tiga warga Kabupaten Garut yang dilaporkan hilang, diduga terkait jaringan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ketiganya adalah ibu dan dua anaknya, Winarti (42) dan kedua anaknya, Sri Putri Rahma (17) dan Andi Permana (10). Mereka hilang sejak 28 Desember 2015 lalu.

Dua Pemburu Biyawak Hanyut di Sungai Cilutung

JAWA BARAT
SEJUMLAH warga sedang melihat tim SAR melakukan pencarian korban  hanyut di sungai Cilutung ketika sedang mencari biyawak, pada Selasa (12/1/2016).*

MAJALENGKA,(PRLM).- Dua orang pemburu biyawak Ade Rusnadi (30) dan Udin (25) warga Desa Biyawak, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka tenggelam di Sungai Cilutung, tepatnya di Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (12/1/2016), hingga kini kedua korban belum dite