Kejari Banjar Usut Dugaan Penyelewengan Pos PLS

JAWA BARAT

BANJAR, (PRLM).-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar mulai mengusut dugaan penyelewengan dana di pos Pendidik Luar Sekolah (PLS) TA 2008. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar HS Saeful Akbar dan sejumlah kepala bidang serta kepala seksi di lingkungan Disdik Banjar, dimintai keterangannya.

Hal itu disampaikan Kajari Banjar Tri Retno Sundari, SH melalui Kasie Intel Heru Prasetyo, Minggu (2/8) kemarin. "Memang benar, kami mulai mengusut kasus tersebut dan sejumlah pejabat sudah dimintai keterangannya," katanya.

Pengusutan tersebut, adalah untuk menindaklanjuti intruksi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk melakukan pengawasan keuangan peningkatan mutu pendidikan di Kota Banjar. Atas instruksi tersebut, Kejari Banjar langsung bergerak dan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar, sejak Jum'at (31/7). (A-112/A-122)***

Baca Juga

Depok Masih Minim Pengawas Pajak

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Wajib pajak badan dan perseorangan di Kota Depok yang melaporkan sendiri omzet maupun besaran pajaknya masih belum optimal.

Para Kades Anggota P2T Minta Honor Naik

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).-Sejumlah kepala desa (kades) yang merangkap anggota P2T (Panitia Pengadaan Tanah) pembangunan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di tingkat desa, mengharapkan Satuan Kerja (Satker) projek pembangunan tol Cisumdawu Kementerian Pekerjaan Umum menaikan honor mereka.

Pengendara Motor CB Tergilas Truk Gandengan

JAWA BARAT
Pengendara Motor CB Tergilas Truk Gandengan

TASIKMALAYA, (PRLM).- Kakak beradik pengendara sepeda motor jenis CB tergilas roda belakang truk gandengan bernopol Z 9000 KC di kawasan Jalan Raya Rajapolah, tepatnya di Kampung Cibodas Desa Mekar Wangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Meski Masih Moratorium, Pemkab Diminta Akomodasi Pemekaran

JAWA BARAT

SINGAPARNA, (PRLM).- Kendati moratorium daerah otonomi baru masih berlaku, jajaran Dewan Pimpinan Daerah meminta kepada setiap pemerintah kabupaten agar tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat.