Pemberian Dana Hibah Dipertanyakan

JAWA BARAT

CIREBON, (PRLM).- Guru besar ilmu pemerintahan, politik dan tata negara, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Prof. Dr. H. Diharna menilai pemberian dana hibah kepada instansi vertikal tidak diatur dalam Undang Undang Otonomi Daerah. Menurut dia, mengacu kepada aturan hukum tersebut pemerintah daerah hanya diperbolehkan mengurusi masalah yang memang sudah diserahkan kepada mereka.

Ada enam urusan yang hingga kini tidak diserahkan ke pemerintah daerah, di antaranya pertahanan keamanan termasuk kepolisian, yustisi, moneter, agama dan urusan luar negeri.

"Semestinya pemerintah daerah tidak mengurusi instansi vertikal seperti Kepolisian dan instansi lainnya. Apalagi memberikan dana hibah. Mereka kan sudah ada anggarannya dalam APBN," tegas Diharna.

Dijelaskan Diharna, pemberian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hibah. Namun, dana tersebut bisa dikategorika sebagai sumbangan. Pasalnya, dana tersebut dikucurkan secara kontinue dalam setiap tahunnya.

 

Namun DPRD Kota Cirebon menyetujui kucuran dana hibah yang dilakukan Pemkot Cirebon terhadap sejumlah instansi vertikal dan lembaga lainnya. Dewan menilai dana hibah yang jumlahnya mencapai sekitar Rp15 miliar itu sudah sesuai dengan aturan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs. H. Dahrin Syahrir saat dimintai komentarnya, mengungkapkan, pemberian dana hibah terhadap instansi vertikal merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi menurut Dahrin ada aturan atau payung hukum yang memperbolehkan pemberian dana hibah tersebut, guna mendukung kinerja lembaga vertikal.

Sebelumnya diberitakan kucuran dana hibah dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp15 miliar yang diberikan kepada instansi vertikal dan lembaga lainnya cukup mengundang reaksi sejumlah kalangan. Selain karena nilainya yang cukup besar, pemberian hibah tersebut dinilai kurang tepat, karena masih banyak pos anggaran bagi masyarakat yang terpaksa dipangkas karena keterbatasan anggaran. (A-92/das)***

Baca Juga

Satpol PP Hentikan Galian C di Desa Sadawarna

JAWA BARAT
Satpol PP Hentikan Galian C di Desa Sadawarna

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Pemkab Subang menghentikan aktivitas sekaligus menyegel lokasi penambangan galian C di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Penutupan paksa dilakukan karena aktifitas penambangan tersebut dinilai ilegal, tak memiliki ijin.

112 Anggota Satpol PP Ikuti Kenaikan Sabuk Beladiri Karate

JAWA BARAT
112 Anggota Satpol PP Ikuti Kenaikan Sabuk Beladiri Karate

SUBANG,(PRLM).-112 orang anggota Satpol PP Pemkab Subang mengikuti kenaikan tingkat/ sabuk beladiri karate yang berlangsung di Alun-alun Pemkab Subang, Sabtu (16/5/2015).

Kenaikan tingkat dipimpin oleh tim penguji dari Pengurus Daerah Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) Jawa Barat.

Serapan Anggaran Pembangunan Kab. Karawang Masih Rendah

JAWA BARAT

KARAWANG, (PRLM).- Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang mencatat hingga triwulan ke dua tahun anggaran 2015 serapan anggaran untuk pembangunan masih tersendat.

Tersangka Korupsi Derita Penyempitan Pembuluh Darah

JAWA BARAT
WAKIL Ketua DPD Kabupaten Majalengka Ali Surahman  didampingi pengacaranya Chepi Pamungkas sedang diperiksa perawat di ruang Unit Gawat Darurat RSUD Majalengka.

MAJALENGKA,(PRLM).- Wakil ketua DPRD Majalengka Ali Surahman yang menjadi tersangka pelaku dugaan korupsi dana CSR Sang Hiang Sri masuk Rumah Sakit akibat didiagnosis menderita penyempitan pembuluh darah ke jantung sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Cirebon, Selasa (19/5/2015).