Pemberian Dana Hibah Dipertanyakan

CIREBON, (PRLM).- Guru besar ilmu pemerintahan, politik dan tata negara, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Prof. Dr. H. Diharna menilai pemberian dana hibah kepada instansi vertikal tidak diatur dalam Undang Undang Otonomi Daerah. Menurut dia, mengacu kepada aturan hukum tersebut pemerintah daerah hanya diperbolehkan mengurusi masalah yang memang sudah diserahkan kepada mereka.

Ada enam urusan yang hingga kini tidak diserahkan ke pemerintah daerah, di antaranya pertahanan keamanan termasuk kepolisian, yustisi, moneter, agama dan urusan luar negeri.

"Semestinya pemerintah daerah tidak mengurusi instansi vertikal seperti Kepolisian dan instansi lainnya. Apalagi memberikan dana hibah. Mereka kan sudah ada anggarannya dalam APBN," tegas Diharna.

Dijelaskan Diharna, pemberian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hibah. Namun, dana tersebut bisa dikategorika sebagai sumbangan. Pasalnya, dana tersebut dikucurkan secara kontinue dalam setiap tahunnya.

 

Namun DPRD Kota Cirebon menyetujui kucuran dana hibah yang dilakukan Pemkot Cirebon terhadap sejumlah instansi vertikal dan lembaga lainnya. Dewan menilai dana hibah yang jumlahnya mencapai sekitar Rp15 miliar itu sudah sesuai dengan aturan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs. H. Dahrin Syahrir saat dimintai komentarnya, mengungkapkan, pemberian dana hibah terhadap instansi vertikal merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi menurut Dahrin ada aturan atau payung hukum yang memperbolehkan pemberian dana hibah tersebut, guna mendukung kinerja lembaga vertikal.

Sebelumnya diberitakan kucuran dana hibah dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp15 miliar yang diberikan kepada instansi vertikal dan lembaga lainnya cukup mengundang reaksi sejumlah kalangan. Selain karena nilainya yang cukup besar, pemberian hibah tersebut dinilai kurang tepat, karena masih banyak pos anggaran bagi masyarakat yang terpaksa dipangkas karena keterbatasan anggaran. (A-92/das)***

Komentari di Facebook !