Pemberian Dana Hibah Dipertanyakan

CIREBON, (PRLM).- Guru besar ilmu pemerintahan, politik dan tata negara, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Prof. Dr. H. Diharna menilai pemberian dana hibah kepada instansi vertikal tidak diatur dalam Undang Undang Otonomi Daerah. Menurut dia, mengacu kepada aturan hukum tersebut pemerintah daerah hanya diperbolehkan mengurusi masalah yang memang sudah diserahkan kepada mereka.

Ada enam urusan yang hingga kini tidak diserahkan ke pemerintah daerah, di antaranya pertahanan keamanan termasuk kepolisian, yustisi, moneter, agama dan urusan luar negeri.

"Semestinya pemerintah daerah tidak mengurusi instansi vertikal seperti Kepolisian dan instansi lainnya. Apalagi memberikan dana hibah. Mereka kan sudah ada anggarannya dalam APBN," tegas Diharna.

Dijelaskan Diharna, pemberian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hibah. Namun, dana tersebut bisa dikategorika sebagai sumbangan. Pasalnya, dana tersebut dikucurkan secara kontinue dalam setiap tahunnya.

 

Namun DPRD Kota Cirebon menyetujui kucuran dana hibah yang dilakukan Pemkot Cirebon terhadap sejumlah instansi vertikal dan lembaga lainnya. Dewan menilai dana hibah yang jumlahnya mencapai sekitar Rp15 miliar itu sudah sesuai dengan aturan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs. H. Dahrin Syahrir saat dimintai komentarnya, mengungkapkan, pemberian dana hibah terhadap instansi vertikal merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi menurut Dahrin ada aturan atau payung hukum yang memperbolehkan pemberian dana hibah tersebut, guna mendukung kinerja lembaga vertikal.

Sebelumnya diberitakan kucuran dana hibah dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp15 miliar yang diberikan kepada instansi vertikal dan lembaga lainnya cukup mengundang reaksi sejumlah kalangan. Selain karena nilainya yang cukup besar, pemberian hibah tersebut dinilai kurang tepat, karena masih banyak pos anggaran bagi masyarakat yang terpaksa dipangkas karena keterbatasan anggaran. (A-92/das)***

Baca Juga

Lestarikan Mangrove, Selamatkan Pesisir

TAK lekang pengabdian sejumlah aktivis untuk terus mempertahankan dan menghidupkan mangrove di Wilayah III Cirebon. Beragam upaya ditempuh untuk bangkit, meski berulang kali mendapatkan tantangan.

MELALUI undang-undang mariyuana, dedaunan itu bisa dibakar dan diisap untuk kepentingan pengobatan.*

7,4 Gram Ganja Jerumuskan BS

DEPOK, (PR).- ‎BS (18), pemuda pengangguran asal Sukamaju, Kota Depok diciduk aparat Kepolisian Resor Kota Depok karena kedapatan mengedarkan ganja. Polisi menyita barang bukti dua bungkus paket ganja seberat 7,4 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok.

Dua Bulan Kabur, Bandar Narkoba Diringkus BNN

SUKABUMI, (PR).- IF alias CK bin Efendi (36) warga Kampung Majelis Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Senin, 1 Agustus 2016 diringkus tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan personil Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi.

Daging Ayam Sepi Peminat

PALABUHANRATU, (PR).- Komoditas daging ayam sepi peminat meskipun harganya terus turun dalam sepekan terakhir. Di beberapa pasar tradisional Kabupaten Sukabumi, para pedagang membanderol seharga Rp 34.000 hingga Rp 35.000/kg atau turun sebesar Rp 3.000 hingga Rp 4.000/kg.