Panwas Bingung Lakukan Tugas

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

Kehadiran Sri Mulyani untuk Memperkuat Fondasi Fiskal

JAKARTA, (PR).- Ditariknya kembali Sri Mulyani Inderawati sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet kerja Jokowi-JK semata untuk memperkuat fondasi fiskal, namun tetap harus berpijak pada Nawacita yang menjadi dasar pembangunan ekonomi Jokowi.

Reshuffle Kedua Kental Unsur Politik

JAKARTA, (PR).- Mantan politisi PAN Dradjad Wibowo berpendapat, kesan politik dalam reshuffle kabinet yang kedua ini lebih besar daripada pertimbangan ekonomi, meski sektor ekonomi yang lebih banyak dirombak. Tapi, langkah Jokowi tersebut menunjukkan kuasanya sebagai Presiden.

Deden Hidayat Ketua DPD Golkar Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Deden Hidayat terpilih secara aklamasi untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung hingga 2019 mendatang.