Panwas Bingung Lakukan Tugas

POLITIK

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Beberapa Pihak Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Beberapa pihak yang berkepentingan dengan calon tunggal kepala daerah makin gencar mendorong Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Bawaslu Gelar Pleno Bahas Rekomendasi

POLITIK

BOGOR,(PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat pleno membahas kemungkinan dikeluarkannya rekomendasi untuk mengatasi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 daerah.

NasDem Sepenuhnya Serahkan Soal Reshuffle ke Presiden

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Joko Widodo, termasuk jika menteri asal partai besutan Suryo Paloh itu harus diganti. Salah satu menteri yang santer bakal digeser adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto.
 

Jokowi, "Apanya? Re? Shuf? Fle."

POLITIK

BOGOR, (PRLM).- Presiden Joko Widodo tetap saja tidak mau menjelaskan apa pun soal rencana reshuffle itu. Dia hanya selalu tertawa sambil berlalu meninggalkan wartawan saat ditanya soal waktu reshuffle.