Panwas Bingung Lakukan Tugas

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.