Panwas Bingung Lakukan Tugas

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

DPD RI Desak Pemerintah Evaluasi UU Otsus Papua

JAKARTA,(PR).- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi terhadap UU Otsus Papua dan Papua Barat, yaitu UU Nomor 21 tahun 2001 secara menyeluruh dan komprehensif untuk menguatkan integrasi Papua dan Papua Barat ke dalam NKRI, dan memajukan kesejahteraan m

Tommy Tidak Siap Jadi Calon Ketua Umum Partai Golkar

NUSA DUA, (PR).- Hutomo Mandala Putra merasa tidak siap untuk maju memperebutkan posisi Calon Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu, dia menyatakan tidak maju bersaing dan lebih memilih bakal calon yang telah mendeklarasikan diri.

Komite Etik Terima 205 Aduan Pelanggaran Selama Munaslub

NUSA DUA, (PR).- Selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Komite Etik telah menerima 205 aduan. Semua aduan yang masuk ada yang diterima melalui laporan lisan, SMS, maupun surat tertulis.