Panwas Bingung Lakukan Tugas

POLITIK

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

Partisipasi Pemilukada Rendah

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Partisipasi pemilihan kepala daerah cenderung menurun dari Pilkada yang diselenggarakan pertama kali tahun 2004 hingga sekarang.

Ketua DPRD Kota Cimahi Usulkan Jumlah Legislator Dipangkas 50 Persen

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Jumlah anggota legislatif di Indonesia diusulkan dipangkas sekitar 50 persen. Hal ini dilakukan demi mengurangi pengeluaran anggaran negara.

Wacana itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan, Selasa (9/6/2015).

Pemuda Muhammadiyah Harus Kompak untuk Capai Kekuasaan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan jalan menuju ke kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidaklah mudah tapi harus melalui perjuangan keras. Pasalnya kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidak bisa diminta, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras dan harus direbut.

Ical Ajak Perangi Oknum Pemerintah Penghancur Golkar

POLITIK
JAKARTA , (PRLM).- Surat Ketua Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, untuk melarang Agung Laksono berakti