Panwas Bingung Lakukan Tugas

POLITIK

CIAMIS,(PRLM).-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis masih kebingungan melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilu presiden mendatang. Alasannya karena sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun pemahaman tentang UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dari Panwaslu pusat maupun Bawaslu.

"Terus terang hingga saat ini kami belum menerima penjelasan atau arahan soal UU tentang Pilpres. Untuk internal sendiri saja belum ada pemahaman apalagi pemahaman ke kecamatan," tutur Ketua Panwaslu Kab. Ciamis Enceng Sudrajat, Senin (1/6), di ruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan banyak sekali mendapat pertanyaan dari panwas kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menyangkut pemahaman aturan Pilpres. "Kami kebanjiran pertanyaan dari panwascam maupun PPL, namun juga kami sampaikan masih bingung. Untuk amannya tunggu saja instruksi dari Bawaslu," katanya.

Selain menyangkut belum adanya pemahaman mengenai pengawasan pilpres, pihaknya juga kesulitan pendanaan untuk biaya kegiatan. Misalnya tidak tersedianya anggaran khusus untuk sosialisasi ke Panwascam maupun PPL.

Tidak tersedianya dana tersebut, tambah Enceng juga berkenaan dengan larangan penggunaan APBD untuk KPU maupun Panwas. Dia juga yakin bahwa setiap daerah telah mengalokasikan sebagian dananya dalam APBD untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kondisi seperti itu tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga daerah lain. Semua anggran dari pusat, datangnya kapan, kami juga tidak tahu, sementara jkebutuhan sudah sangat mendesak, apalagi sebenatar lagi akan dimulai kampanye," tutur Enceng, seraya mengungkapkan sampai saat ini belum menerima keberatan menyangkut DPT. (A-101/A-50)***

Baca Juga

Pemerintahan Jokowi Perlu Membangun Trust

POLITIK
KETUA Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih (kiri) dan  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto (kanan) saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).*

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sedang perlu membangun kepercayaan publik (trust).

Indonesia Bisa Hadapi Krisis Akibat Ketidakpastian Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang bisa membawa pada krisis.

Fraksi PKB Mengutuk Pembakaran Musala

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Fraksi PKB DPR Helmy Faishal Zaini menyatakan pihaknya mengutuk keras aksi brutal dengan membakar musala di Tolikara Papua. “Seharusnya dibuka dialog antar tokoh dan ada tindakan pencegahan dari aparat keamanan.

Unjuk Rasa Simpatisan Bagian Dinamika Politik

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Menanggapi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kader partai, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Wenwen Winarni menilai, aksi unjuk rasa para simpatisan partai saat deklarasi tersebut merupakan dinamika politik yang biasa terjadi.