Pelaksanaan Pembangunan Makin Tidak Mengatasi Kemiskinan

YOGYAKARTA, (PRLM),- Menyinggung orientasi pembangunan, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sesetiawan, S.U menyatakan pelaksanaan pembangunan makin tidak mengatasi kemiskinan. Kenyataannya, sebagian besar pembangunan di negara berkembang tidak menghasilkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebab kemiskinan dan kesejahteraan hanya diukur secara materiil semata yang dikontruksi oleh para ahli "pangeran pebisnis pembangunan".

Dia menyebut ada dua agen internasional di bidang pembangunan, keduanya termasuk bergerak di negeri ini. Agen pertama Bank Dunia, IMF dan berbagai lembaga internasional seperti ODA (Official Development Assistance) yang didanai 18 negara. Kedua agen organisasi LMS internasional seperti USAID, AUSAID, SIDA dan lembaga donor lainnya.

"LSM internasional inilah kaki kiri mereka, kaki kanannya adalah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, yang mendanai pembangunan dengan skema hutang," kata dia.

Lembaga keuangan menciptakan pertumbuhan ekonomi, privatisasi, pasar bebas, yang minim pelayanan sosial. "Para pihak (stakeholders) yakni negara, LSM dan perguruan tinggi, pelaku bisnis, seakan tidak berdaya melawan kontruksi neoliberalisme yang semakin mengganas, atau boleh jadi mereka ini bagian dari neoliberalisme (komprador) itu," kata Susetiawan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Satu Kecamatan Satu E-Warong

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menargetkan setiap kecamatan setidaknya memiliki satu elektronik warung gotong royong yang dikelola kelompok usaha bersama program keluarga harapan.

Nyoman Berdamai dengan Edi Sukamto Selesaikan GWK

BANDUNG, (PR).- Kisruh saling lapor antara pematung nasional Nyoman Nuarta dengan Edi Sukamto berujung perdamaian. Nyoman menyatakan dia sudah tidak berselisih lagi dengan Edi Sukamto, juga dengan yang lainnya.

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).