Pelaksanaan Pembangunan Makin Tidak Mengatasi Kemiskinan

YOGYAKARTA, (PRLM),- Menyinggung orientasi pembangunan, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sesetiawan, S.U menyatakan pelaksanaan pembangunan makin tidak mengatasi kemiskinan. Kenyataannya, sebagian besar pembangunan di negara berkembang tidak menghasilkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebab kemiskinan dan kesejahteraan hanya diukur secara materiil semata yang dikontruksi oleh para ahli "pangeran pebisnis pembangunan".

Dia menyebut ada dua agen internasional di bidang pembangunan, keduanya termasuk bergerak di negeri ini. Agen pertama Bank Dunia, IMF dan berbagai lembaga internasional seperti ODA (Official Development Assistance) yang didanai 18 negara. Kedua agen organisasi LMS internasional seperti USAID, AUSAID, SIDA dan lembaga donor lainnya.

"LSM internasional inilah kaki kiri mereka, kaki kanannya adalah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, yang mendanai pembangunan dengan skema hutang," kata dia.

Lembaga keuangan menciptakan pertumbuhan ekonomi, privatisasi, pasar bebas, yang minim pelayanan sosial. "Para pihak (stakeholders) yakni negara, LSM dan perguruan tinggi, pelaku bisnis, seakan tidak berdaya melawan kontruksi neoliberalisme yang semakin mengganas, atau boleh jadi mereka ini bagian dari neoliberalisme (komprador) itu," kata Susetiawan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Dirut Pertamina, BBM, Pertamina

Harga Baru BBM Dipertahankan Sampai September

JAKARTA, (PR).- Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan Pertamina akan berupaya mempertahankan harga baru bahan bakar minyak (BBM) hingga September 2016.
 
jokowi, NU, pemimpin islam

NU Ingin Perkuat Islam Nusantara

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo menerima Rais Aam Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Istana Merdeka, Kamis 31 Maret 2016.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Serentak Lapor Kekayaan

JAKARTA, (PR).- Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga berstatus sebagai penyelenggara negara secara serentak melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bos Agung Sedayu Dicegah Sejak 1 April 2016

JAKARTA, (PR). - Surat cegah untuk petinggi perusahaan properti Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto yang dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia sejak Jumat, 1 April 2016 malam.