Pelaksanaan Pembangunan Makin Tidak Mengatasi Kemiskinan

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM),- Menyinggung orientasi pembangunan, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sesetiawan, S.U menyatakan pelaksanaan pembangunan makin tidak mengatasi kemiskinan. Kenyataannya, sebagian besar pembangunan di negara berkembang tidak menghasilkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebab kemiskinan dan kesejahteraan hanya diukur secara materiil semata yang dikontruksi oleh para ahli "pangeran pebisnis pembangunan".

Dia menyebut ada dua agen internasional di bidang pembangunan, keduanya termasuk bergerak di negeri ini. Agen pertama Bank Dunia, IMF dan berbagai lembaga internasional seperti ODA (Official Development Assistance) yang didanai 18 negara. Kedua agen organisasi LMS internasional seperti USAID, AUSAID, SIDA dan lembaga donor lainnya.

"LSM internasional inilah kaki kiri mereka, kaki kanannya adalah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, yang mendanai pembangunan dengan skema hutang," kata dia.

Lembaga keuangan menciptakan pertumbuhan ekonomi, privatisasi, pasar bebas, yang minim pelayanan sosial. "Para pihak (stakeholders) yakni negara, LSM dan perguruan tinggi, pelaku bisnis, seakan tidak berdaya melawan kontruksi neoliberalisme yang semakin mengganas, atau boleh jadi mereka ini bagian dari neoliberalisme (komprador) itu," kata Susetiawan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Gempa 5,3 SR Guncang Sumbawa

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,3 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah tenggara Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (9/1/2016).

2015, Pengadilan Tinggi Agama Banjarnegara Tangani 2.850 Perkara Gugat Cerai

NASIONAL

BANJARNEGARA, (PRLM).- Sedikitnya 2.850 perkara gugat cerai diterima Pengadilan Tinggi Agama Kelas I A Banjarnegara, sebanyak 2499 diputus cerai sepanjang 2015. Sementara selama 6 hari atau sampai 6 Januari 2016 perkara cerai gugat tercatat sudah 451 kasus dan 144 sudah diputus cerai.

Jika Keliru Penyebutan Jumlah Pendapatan Pajak, Menkeu Harus Minta Maaf

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat Hukum Tata Negara Dr Daniel Yusmic menyarakan agar Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro meminta maaf kepada publik jika ada kekeliruan dalam penyebutan jumlah pendapatan pajak negara tahun 2015 lalu.

Pengamanan Sidang PK Lanjutan Ba'asyir Bakal Diperketat

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Pengamanan sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bakal ditingkatkan.