Pelaksanaan Pembangunan Makin Tidak Mengatasi Kemiskinan

YOGYAKARTA, (PRLM),- Menyinggung orientasi pembangunan, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sesetiawan, S.U menyatakan pelaksanaan pembangunan makin tidak mengatasi kemiskinan. Kenyataannya, sebagian besar pembangunan di negara berkembang tidak menghasilkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebab kemiskinan dan kesejahteraan hanya diukur secara materiil semata yang dikontruksi oleh para ahli "pangeran pebisnis pembangunan".

Dia menyebut ada dua agen internasional di bidang pembangunan, keduanya termasuk bergerak di negeri ini. Agen pertama Bank Dunia, IMF dan berbagai lembaga internasional seperti ODA (Official Development Assistance) yang didanai 18 negara. Kedua agen organisasi LMS internasional seperti USAID, AUSAID, SIDA dan lembaga donor lainnya.

"LSM internasional inilah kaki kiri mereka, kaki kanannya adalah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, yang mendanai pembangunan dengan skema hutang," kata dia.

Lembaga keuangan menciptakan pertumbuhan ekonomi, privatisasi, pasar bebas, yang minim pelayanan sosial. "Para pihak (stakeholders) yakni negara, LSM dan perguruan tinggi, pelaku bisnis, seakan tidak berdaya melawan kontruksi neoliberalisme yang semakin mengganas, atau boleh jadi mereka ini bagian dari neoliberalisme (komprador) itu," kata Susetiawan.(A-84/kur)***

Baca Juga

PKH Antarkan 400.000 Keluarga Jadi Mandiri

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan terus melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) karena menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Program yang sudah berjalan sejak 2007, per Desember 2015 sudah melahirkan 400.000 keluarga sangat miskin (KSM) menjadi mandiri.

Tim Unsoed Ekspedisi ke Puncak Huascaran Peru

PURWOKERTO, (PR).- Ekspedisi Soedirman VI dari tim Unit Pandu Lingkungan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Jenderal Soedirman (UPL MPA Unsoed) diberangkatkan ke Peru untuk menaklukkan salah satu gunung tertinggi di dunia, Gunung Huascaran.

Kontras Siap Dampingi Haris Azhar

JAKARTA, (PR).- Kontras siap menghadapi proses hukum yang mungkin akan diterima koordinatornya Haris Azhar terkait pernyataannya seputar keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba.

Soal Interupsi Masih Akan Dibahas

JAKARTA, (PR).- Menanggapi permintaan politisi PDIP Effendi Simbolon agar dibolehkan interupsi saat Presiden RI Jokowi berpidato pada sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada Selasa 16 Agustus 2016 mendatang, Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) menegaskan hal itu akan dirapatkan terlebih dahul