KPU Depok Catat 82.000 Pemilih Baru

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Sebanyak 82.000 pemilih baru telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang. Nama-nama tersebut didapat oleh KPU Kota Depok dari hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS). Demikian dikatakan Ketua Divisi Teknis KPU Kota Depok, Impi Khani Badjuri, Senin (18/5).

Menurut Impi, penambahan tersebut melebihi target KPU Kota Depok sebanyak delapan persen dari DPT pemilu legislatif (pileg) lalu yang hanya 1.145.121 pemilih. KPU Kota Depok juga terus berupaya meminimalisasi nama pemilih yang tidak berhak memiliki suara seperti anggota TNI/Polri agar tidak masuk dalam DPT.

Dia  menjelaskan, penambahan jumlah tersebut merupakan hasil laporan petugas PPK yang ada di enam kecamatan Kota Depok. Rata-rata,  setiap kecamatan mengalami perubahan pemilih antara 10.000-15.000. Namun, yang paling banyak adalah di Kecamatan Cimanggis. Di Cimanggis penambahan pemilih mencapai 20.000.

Dari hasil penambahan tersebut, lanjutnya, terdiri atas beberapa kategori. Di antaranya, pemilih yang belum masuk dalam DPT pemilu legislatif lalu, pemilih yang pindah ke Depok maupun pemilih yang baru berusia 17 tahun menjelang pilpres.

Impi menjabarkan, saat melakukan validasi data, pihaknya mengerahkan petugas sebanyak 3.000 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDS). Selain itu, pihak RT maupun RW juga turut serta dalam rangka pemutakhiran data pemilih. “Selain petugas PPDS, pihak RT/RW juga rajin untuk mengecek warganya yang belum masuk dalam DPT,” jelasnya. (A-163/A-147)***

Baca Juga

KMP dan KIH Mencair Saat Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat‎ tidak akan menjadi koalisi yang permanen seperti di tingkat pusat dalam pemilihan kepala daerah serentak nanti. Koalisi partai politik akan cenderung cair, menyesuaikan kekuatan politik di daerah.

Kisruh Golkar

Pintu Islah Terkunci Gara-gara Dua Orang

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pintu islah Partai Golkar terkunci hanya gara-gara dua orang yang menampilkan egonya masing masing. Baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama sama tak mau mengalah, padahal langkah islah demi menyelamatkan partai.

Wakil Ketua DPR tak Paksakan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua‎ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Taufik Kurniawan, menegaskan revisi Undang-Undang Pilkada No. 8/2015 dan UU Parpol No. 2/2011 harus tetap mendapat persetujuan Pemerintah. DPR tidak perlu memaksa jika Pemerintah tidak satu suara.

Jokowi Membuka Kongres Partai Demokrat

POLITIK

SURABAYA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo resmi membuka acara Kongres Partai Demokrat di Surabaya, Selasa malam (12/5/2015). Sebelumnya Joko Widodo disebut-sebut tidak dapat menghadiri perhelatan lima tahunan partai berlambang mirip mercy tersebut karena kesibukannya sebagai kepala negara.