KPU Depok Catat 82.000 Pemilih Baru

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Sebanyak 82.000 pemilih baru telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang. Nama-nama tersebut didapat oleh KPU Kota Depok dari hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS). Demikian dikatakan Ketua Divisi Teknis KPU Kota Depok, Impi Khani Badjuri, Senin (18/5).

Menurut Impi, penambahan tersebut melebihi target KPU Kota Depok sebanyak delapan persen dari DPT pemilu legislatif (pileg) lalu yang hanya 1.145.121 pemilih. KPU Kota Depok juga terus berupaya meminimalisasi nama pemilih yang tidak berhak memiliki suara seperti anggota TNI/Polri agar tidak masuk dalam DPT.

Dia  menjelaskan, penambahan jumlah tersebut merupakan hasil laporan petugas PPK yang ada di enam kecamatan Kota Depok. Rata-rata,  setiap kecamatan mengalami perubahan pemilih antara 10.000-15.000. Namun, yang paling banyak adalah di Kecamatan Cimanggis. Di Cimanggis penambahan pemilih mencapai 20.000.

Dari hasil penambahan tersebut, lanjutnya, terdiri atas beberapa kategori. Di antaranya, pemilih yang belum masuk dalam DPT pemilu legislatif lalu, pemilih yang pindah ke Depok maupun pemilih yang baru berusia 17 tahun menjelang pilpres.

Impi menjabarkan, saat melakukan validasi data, pihaknya mengerahkan petugas sebanyak 3.000 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDS). Selain itu, pihak RT maupun RW juga turut serta dalam rangka pemutakhiran data pemilih. “Selain petugas PPDS, pihak RT/RW juga rajin untuk mengecek warganya yang belum masuk dalam DPT,” jelasnya. (A-163/A-147)***

Baca Juga

Panwas Cianjur Lakukan Supervisi ke Kecamatan

POLITIK
KETUA Panwas Kabupaten Cianjur Saeful Anwar.*

CIANJUR, (PRLOM).- Untuk mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) terkait verifikasi dukungan calon perorangan, Panwas Kabupaten Cianjur melakukan supervisi ke Panwas Kecamatan se-Kabupaten Cianjur.

Partai Golkar Terus-menerus Mendapat Cobaan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meniegaskan sebenarnya tidak ada konflik kepengurusan ganda di partai Golkar hanya selama ini pemerintah tidak pernah mau tunduk dengan undang-undang yang ada.

IRM Maju Dalam Pilkada Setelah Patahana Dibatalkan MK

POLITIK

CIANJUR,(PRLM).- Konstelasi politik Cianjur berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan larangan Patahana ikut dalam Pemilukada.

NKRI Terjaga Karena Umat Islam Toleran

POLITIK

BANDUNG,(PRLM).- Anggota MPR, Hermanto menyatakan, mayoritas umat Islam Indonesia telah mempraktikkan sikap toleran terhadap penganut agama lain jauh sejak sebelum terbentuknya NKRI.