KPU Depok Catat 82.000 Pemilih Baru

DEPOK, (PRLM).- Sebanyak 82.000 pemilih baru telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang. Nama-nama tersebut didapat oleh KPU Kota Depok dari hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS). Demikian dikatakan Ketua Divisi Teknis KPU Kota Depok, Impi Khani Badjuri, Senin (18/5).

Menurut Impi, penambahan tersebut melebihi target KPU Kota Depok sebanyak delapan persen dari DPT pemilu legislatif (pileg) lalu yang hanya 1.145.121 pemilih. KPU Kota Depok juga terus berupaya meminimalisasi nama pemilih yang tidak berhak memiliki suara seperti anggota TNI/Polri agar tidak masuk dalam DPT.

Dia  menjelaskan, penambahan jumlah tersebut merupakan hasil laporan petugas PPK yang ada di enam kecamatan Kota Depok. Rata-rata,  setiap kecamatan mengalami perubahan pemilih antara 10.000-15.000. Namun, yang paling banyak adalah di Kecamatan Cimanggis. Di Cimanggis penambahan pemilih mencapai 20.000.

Dari hasil penambahan tersebut, lanjutnya, terdiri atas beberapa kategori. Di antaranya, pemilih yang belum masuk dalam DPT pemilu legislatif lalu, pemilih yang pindah ke Depok maupun pemilih yang baru berusia 17 tahun menjelang pilpres.

Impi menjabarkan, saat melakukan validasi data, pihaknya mengerahkan petugas sebanyak 3.000 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDS). Selain itu, pihak RT maupun RW juga turut serta dalam rangka pemutakhiran data pemilih. “Selain petugas PPDS, pihak RT/RW juga rajin untuk mengecek warganya yang belum masuk dalam DPT,” jelasnya. (A-163/A-147)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

UU Perbukuan Segera Terbit

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi X DPR RI , Popong Otje Djundjunan menegaskan melalui RUU Sistem Perbukuan nanti, tak boleh ada buku teks yang tidak sesuai dengan proses belajar-mengajar di sekolah.