Sri Bintang Kembali Berurusan dengan Polisi

YOGYAKARTA, (PRLM).- Sri Bintang Pamungkas, kembali jadi sorotan. Bintang yang sempat mengejutkan dengan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di zaman Orde Baru (Orba), kali menyelenggarakan kongres golongan putih (golput) di Yogyakarta. Namun, akibat ulahnya itu, dia berurusan dengan aparat dari Poltabes Yogyakarta.

Setelah diamankan, hingga semalam, Bintang menolak untuk diperiksa dan memberi keterangan. Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Muhammad Irsyad Thamrin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan kliennya menolak diperiksa atau memberi keterangan karena merasa tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Irsyad, Bintang harus segera dilepaskan. Polisi tidak menyebutkan apa pelanggaran apa yang dilakukan Bintang. Jika memang tidak ada bukti pelanggaran dan Bintang belum juga dibebaskan, hal itu berarti pelanggaran hukum.

"Klien kami menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan interpretasi dari hak menyampaikan pendapat dan hak berpolitik. Ini ada aturan dan perundangannya," katanya kepada "Antara".

Sementara itu, Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Agus Sukamso mengatakan, pembubaran Kongres Nasional Golput tersebut karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin kegiatan. (A-147)***

Baca Juga

Kasus Haji Ilegal Lewat Filipina Bukan Kali Pertama

BANDUNG,(PR).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa menyatakan, kasus haji ilegal melalui Filipina bukan lah hal pertama karena sering jemaah negara lain memanfaatkannya. Hal itu disebabkan banyaknya kuota haji negara-negara di minoritas Muslim yang tidak terpakai.

BPJS Ketenagakerjaan Permudah Pembayaran Iuran

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kian memperluas bagi para pekerja sebagai peserta dalam membayar iuran bulanannya. Kini pekerja informal (bukan penerima upah/BPU) bisa membayar iuran di gerai Indomaret, selain melalui Bank BTN dan Finnet.

Ratusan Hektare Hutan Rakyat Kritis

YOGYAKARTA,(PR).- Ratusan hektare hutan rakyat di Kabupaten Sleman masuk dalam kondisi kritis. Kondisi ini terjadi pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010. Bahkan lahan tersebut tidak dapat ditanami lantaran terdampak langsung erupsi Merapi.