Sri Bintang Kembali Berurusan dengan Polisi

YOGYAKARTA, (PRLM).- Sri Bintang Pamungkas, kembali jadi sorotan. Bintang yang sempat mengejutkan dengan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di zaman Orde Baru (Orba), kali menyelenggarakan kongres golongan putih (golput) di Yogyakarta. Namun, akibat ulahnya itu, dia berurusan dengan aparat dari Poltabes Yogyakarta.

Setelah diamankan, hingga semalam, Bintang menolak untuk diperiksa dan memberi keterangan. Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Muhammad Irsyad Thamrin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan kliennya menolak diperiksa atau memberi keterangan karena merasa tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Irsyad, Bintang harus segera dilepaskan. Polisi tidak menyebutkan apa pelanggaran apa yang dilakukan Bintang. Jika memang tidak ada bukti pelanggaran dan Bintang belum juga dibebaskan, hal itu berarti pelanggaran hukum.

"Klien kami menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan interpretasi dari hak menyampaikan pendapat dan hak berpolitik. Ini ada aturan dan perundangannya," katanya kepada "Antara".

Sementara itu, Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Agus Sukamso mengatakan, pembubaran Kongres Nasional Golput tersebut karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin kegiatan. (A-147)***

Baca Juga

Diduga Soal Jual Beli WTP, Borok BPK Mulai Dibuka

JAKARTA, (PR).- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama oknum dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Komisi Pemberantasan Kor

Kemendes Siap Bekerja Sama Dengan KPK

JAKARTA, (PR).- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo angkat bicara tentang kasus korupsi yang membelit anak buahnya.

Menteri LHK: Penanganan Masalah Lingkungan Butuh Sinergi

JAKARTA, (PR).- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan penanganan masalah lingkungan dan kehutanan memerlukan sinergi antarkementerian/ lembaga yang berkepentingan dan harus dilakukan secara komprehensif.

6 Orang dari Unsur DPRD dan Pemprov Jatim Terjaring OTT

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan enam orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibawa ke Jakarta, pada Selasa, 6 Juni 2017.