Sri Bintang Kembali Berurusan dengan Polisi

YOGYAKARTA, (PRLM).- Sri Bintang Pamungkas, kembali jadi sorotan. Bintang yang sempat mengejutkan dengan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di zaman Orde Baru (Orba), kali menyelenggarakan kongres golongan putih (golput) di Yogyakarta. Namun, akibat ulahnya itu, dia berurusan dengan aparat dari Poltabes Yogyakarta.

Setelah diamankan, hingga semalam, Bintang menolak untuk diperiksa dan memberi keterangan. Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Muhammad Irsyad Thamrin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan kliennya menolak diperiksa atau memberi keterangan karena merasa tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Irsyad, Bintang harus segera dilepaskan. Polisi tidak menyebutkan apa pelanggaran apa yang dilakukan Bintang. Jika memang tidak ada bukti pelanggaran dan Bintang belum juga dibebaskan, hal itu berarti pelanggaran hukum.

"Klien kami menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan interpretasi dari hak menyampaikan pendapat dan hak berpolitik. Ini ada aturan dan perundangannya," katanya kepada "Antara".

Sementara itu, Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Agus Sukamso mengatakan, pembubaran Kongres Nasional Golput tersebut karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin kegiatan. (A-147)***

Baca Juga

Gempa 6,5 SR Mengguncang Sumatera Barat

JAKARTA, (PR).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah barat daya Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 2 Juni 2016 pukul 5.56 WIB dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan lempen

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bisa Digenjot

JAKARTA, (PR).- Badan Anggaran DPR RI akan bergerak cepat membahas RAPBN 2017 dan secara simultan akan membahas revisi UU APBN 2016 dalam bentuk APBN-Perubahan 2016.

Hingga saat ini, masih ada sejumlah perbedaan asumsi dalam RAPBN 2017 antara sebagian fraksi di DPR dengan pemerintah.

Hati-hati Salurkan Dana Transfer Daerah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah diminta berhati-hati dalam menyalurkan transfer daerah seperti dana desa. Karena tidak sedikit kepala daerah yang menjadi tersangka akibat dari dana tersebut.