KPU Kab. Bandung Batalkan Pengumuman

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung batal mengumumkan penetapan perolehan suara pemilu legislatif 2009. Penetapan yang dijadwalkan Selasa (21/4) terpaksa ditunda hingga Rabu (22/4) karena banyak perwakilan partai yang meminta waktu tambahan untuk mencocokkan hasil perhitungan yang dilaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan data yang mereka miliki.

"Waktu yang kami miliki sangat sempit. Karenanya kami meminta waktu tambahan supaya bisa memberikan penilaian yang komprehensif," kata Asep, perwakilan dari Partai Amanat Nasional kepada "PRLM".

Hal senada disampaikan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Toni yang mewakili PDIP mengatakan pihaknya membutuhkan waktu tambahan untuk mengklarifikasi perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Bandung yang ada di Kecamatan Cimenyan. Sementara PKB masih harus memeriksa ulang perolehan suara calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan V dan VI.

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi aspirasi dari beberapa perwakilan partai tersebut, maka pada Rabu (22/4) KPU akan memanggil semua PPK dan baru kemudian dilanjutkan penetapan serta penandatanganan hasil perolehan suara.

"Mau tidak mau kami harus mengundurkan pleno penetapan perolehan suara, daripada masih muncul komplain setelah penandatanganan. Kalaupun memang terlambat dari jadwal yang ditetapkan KPU Jawa Barat, sudah semestinya mereka memahami kondisi kami yang di daerah," tutur Ketua KPU Kabupaten Bandung Osin Permana. (A-184/A-26).***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.