KPU Kab. Bandung Batalkan Pengumuman

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung batal mengumumkan penetapan perolehan suara pemilu legislatif 2009. Penetapan yang dijadwalkan Selasa (21/4) terpaksa ditunda hingga Rabu (22/4) karena banyak perwakilan partai yang meminta waktu tambahan untuk mencocokkan hasil perhitungan yang dilaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan data yang mereka miliki.

"Waktu yang kami miliki sangat sempit. Karenanya kami meminta waktu tambahan supaya bisa memberikan penilaian yang komprehensif," kata Asep, perwakilan dari Partai Amanat Nasional kepada "PRLM".

Hal senada disampaikan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Toni yang mewakili PDIP mengatakan pihaknya membutuhkan waktu tambahan untuk mengklarifikasi perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Bandung yang ada di Kecamatan Cimenyan. Sementara PKB masih harus memeriksa ulang perolehan suara calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan V dan VI.

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi aspirasi dari beberapa perwakilan partai tersebut, maka pada Rabu (22/4) KPU akan memanggil semua PPK dan baru kemudian dilanjutkan penetapan serta penandatanganan hasil perolehan suara.

"Mau tidak mau kami harus mengundurkan pleno penetapan perolehan suara, daripada masih muncul komplain setelah penandatanganan. Kalaupun memang terlambat dari jadwal yang ditetapkan KPU Jawa Barat, sudah semestinya mereka memahami kondisi kami yang di daerah," tutur Ketua KPU Kabupaten Bandung Osin Permana. (A-184/A-26).***

Baca Juga

Pimpinan MPR Undang Presiden Laporkan Kinerjanya Kepada Rakyat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Fraksi-Fraksi MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (3/7/2015), di kantor Presiden, Jakarta, mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kerjasama FPKB-Wartawan Dimulai dengan Batu Akik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua FPKB DPR A. Helmy Faishal Zaeni bertekad membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalan tugas masing-masing.

PNS Tak Boleh Jadi Tim Sukses

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Para pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua PNS harus netral dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

POLITIK
Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

INDRAMAYU, (PRLM).- Mengantisipasi perbedaan persepsi penanganan pidana pemilu, Polres Indramayu menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Panwaslu.