Surat Suara Tertukar Tetap Sah

CIANJUR, (PRLM).- Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota tiga TPS di daerah pemilihan (Dapil) 3 tertukar dengan surat suara dapil 2. Ketiga TPS itu, masing masing TPS 1, dan 24 di kecamatan Cipanas, serta TPS 17 di Kec. Pacet. Namun demikian adanya temuan itu tidak menghentikan proses pemungutan suara, berjalan terus hingga tuntas.

"Berdasarkan intruksi KPU Provinsi bahwa surat suara yang tertukar itu dianggap sah dengan ketentuan penghitungan bahwa suara parpol tetap sah dan suara caleg mengacu pada nomor urut dalam surat suara Dapil III," jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan keberadaan surat suara yang tertukar itu baru diketahui setelah proses pencontrengan berjalan. Ketika sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih baru diketahui surat suara untuk DPRD Kabupaten tertukar. Sebab surat suratnya merupakan surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2.

Mengenai hal tersebut dibenarkan Devisi Tekhnis dan Sosialisasi KPU Kab. Cianjur, U. Awaludin, Kamis (9/4). Menurut dia, surat suara yang ada di 3 TPS dapil itu harusnya milik dapil 2. "Kami awalnya menduga tertukar. Tapi ternyata tidak, kemungkinan surat suara dapil 2 kelebihan, sehingga masuk ke dapil 3," ujarnya.

Dikatakan hal itu diketahui setelah proses berjalan, dan sejumlah pemilih mencontreng surat suara untuk DPRD Kabupaten. Begitu ketahuan proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara, dan dilakukan sortir surat suara yang tersisa," ujarnya.

Kendati tertukar, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPU, Partai Politik (Parpol) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) proses dilanjutkan menggunakan surat suara itu dan hasil pencontrengan parpol dianggap sah. Demikian pula dengan caleg, hasil contreng disesuaikan dengan nomor urut caleg bersangkutan di dapil tersebut. (A-116/A-26).***

Baca Juga

Ultra Nasionalis Muncul Karena Kekecewaan pada Eksekutif

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan kembali akan pentingya penguatan lembaga perwakilan seperti DPR. Jika tidak maka DPR hanya akan menjadi tukang stempel dari setiap apapun keinginan eksekutif karena memang pada dasarnya setiap kekuasaan memiliki tujuan tersebut.

Pengangkatan Staf Khusus Baru Presiden Dipertanyakan

JAKARTA, (PR).- Mengangkat staf khusus presiden memang menjadi hak prerogatif presiden dan tidak ada aturan dan lega formal yang dilanggar dengan mengangkat dua staf khusus presiden, Gories Mere yang dikenal sebagai mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Diaz Hendropriyono yang sangat a

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Jangan Buru-buru Ganti Sistem Pemilu

JAKARTA, (PR).- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hendaknya tidak terburu-buru mengganti sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup.