Surat Suara Tertukar Tetap Sah

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota tiga TPS di daerah pemilihan (Dapil) 3 tertukar dengan surat suara dapil 2. Ketiga TPS itu, masing masing TPS 1, dan 24 di kecamatan Cipanas, serta TPS 17 di Kec. Pacet. Namun demikian adanya temuan itu tidak menghentikan proses pemungutan suara, berjalan terus hingga tuntas.

"Berdasarkan intruksi KPU Provinsi bahwa surat suara yang tertukar itu dianggap sah dengan ketentuan penghitungan bahwa suara parpol tetap sah dan suara caleg mengacu pada nomor urut dalam surat suara Dapil III," jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan keberadaan surat suara yang tertukar itu baru diketahui setelah proses pencontrengan berjalan. Ketika sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih baru diketahui surat suara untuk DPRD Kabupaten tertukar. Sebab surat suratnya merupakan surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2.

Mengenai hal tersebut dibenarkan Devisi Tekhnis dan Sosialisasi KPU Kab. Cianjur, U. Awaludin, Kamis (9/4). Menurut dia, surat suara yang ada di 3 TPS dapil itu harusnya milik dapil 2. "Kami awalnya menduga tertukar. Tapi ternyata tidak, kemungkinan surat suara dapil 2 kelebihan, sehingga masuk ke dapil 3," ujarnya.

Dikatakan hal itu diketahui setelah proses berjalan, dan sejumlah pemilih mencontreng surat suara untuk DPRD Kabupaten. Begitu ketahuan proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara, dan dilakukan sortir surat suara yang tersisa," ujarnya.

Kendati tertukar, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPU, Partai Politik (Parpol) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) proses dilanjutkan menggunakan surat suara itu dan hasil pencontrengan parpol dianggap sah. Demikian pula dengan caleg, hasil contreng disesuaikan dengan nomor urut caleg bersangkutan di dapil tersebut. (A-116/A-26).***

Baca Juga

PPP Ancam Laporkan Menkumham ke Mahkamah Internasional

POLITIK
JAKARTA,(PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam akan melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly ke Mahkamah Internasional jika tidak segera mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
 

DPRD Cianjur Belum akan Gelar Rapat Paripurna Penetapan Bupati

POLITIK

CIANJUR,(PRLM).- Meski KPU Cianjur telah menetapkan calon bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur terpilih, DPRD Cianjur belum akan mengagendakan kapan akan menggelar rapat paripurna tentang hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur.

Munaslub yang Kredibel Akan Selesaikan Masalah Golkar

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin, menganggap musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bisa jadi cara ampuh un

Fraksi PKS Minta Hentikan Kampanye LGBT

POLITIK

BANDUNG,(PRLM).- Ketua Fraksi PKS DPR. Jazuli Juwaini, angkat bicara mengenai pro kontra Lesbi, Gay, Biseksual, Transeksual (LGBT) yang sedang hangat menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.