Surat Suara Tertukar Tetap Sah

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota tiga TPS di daerah pemilihan (Dapil) 3 tertukar dengan surat suara dapil 2. Ketiga TPS itu, masing masing TPS 1, dan 24 di kecamatan Cipanas, serta TPS 17 di Kec. Pacet. Namun demikian adanya temuan itu tidak menghentikan proses pemungutan suara, berjalan terus hingga tuntas.

"Berdasarkan intruksi KPU Provinsi bahwa surat suara yang tertukar itu dianggap sah dengan ketentuan penghitungan bahwa suara parpol tetap sah dan suara caleg mengacu pada nomor urut dalam surat suara Dapil III," jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan keberadaan surat suara yang tertukar itu baru diketahui setelah proses pencontrengan berjalan. Ketika sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih baru diketahui surat suara untuk DPRD Kabupaten tertukar. Sebab surat suratnya merupakan surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2.

Mengenai hal tersebut dibenarkan Devisi Tekhnis dan Sosialisasi KPU Kab. Cianjur, U. Awaludin, Kamis (9/4). Menurut dia, surat suara yang ada di 3 TPS dapil itu harusnya milik dapil 2. "Kami awalnya menduga tertukar. Tapi ternyata tidak, kemungkinan surat suara dapil 2 kelebihan, sehingga masuk ke dapil 3," ujarnya.

Dikatakan hal itu diketahui setelah proses berjalan, dan sejumlah pemilih mencontreng surat suara untuk DPRD Kabupaten. Begitu ketahuan proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara, dan dilakukan sortir surat suara yang tersisa," ujarnya.

Kendati tertukar, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPU, Partai Politik (Parpol) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) proses dilanjutkan menggunakan surat suara itu dan hasil pencontrengan parpol dianggap sah. Demikian pula dengan caleg, hasil contreng disesuaikan dengan nomor urut caleg bersangkutan di dapil tersebut. (A-116/A-26).***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.