Surat Suara Tertukar Tetap Sah

CIANJUR, (PRLM).- Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota tiga TPS di daerah pemilihan (Dapil) 3 tertukar dengan surat suara dapil 2. Ketiga TPS itu, masing masing TPS 1, dan 24 di kecamatan Cipanas, serta TPS 17 di Kec. Pacet. Namun demikian adanya temuan itu tidak menghentikan proses pemungutan suara, berjalan terus hingga tuntas.

"Berdasarkan intruksi KPU Provinsi bahwa surat suara yang tertukar itu dianggap sah dengan ketentuan penghitungan bahwa suara parpol tetap sah dan suara caleg mengacu pada nomor urut dalam surat suara Dapil III," jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan keberadaan surat suara yang tertukar itu baru diketahui setelah proses pencontrengan berjalan. Ketika sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih baru diketahui surat suara untuk DPRD Kabupaten tertukar. Sebab surat suratnya merupakan surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2.

Mengenai hal tersebut dibenarkan Devisi Tekhnis dan Sosialisasi KPU Kab. Cianjur, U. Awaludin, Kamis (9/4). Menurut dia, surat suara yang ada di 3 TPS dapil itu harusnya milik dapil 2. "Kami awalnya menduga tertukar. Tapi ternyata tidak, kemungkinan surat suara dapil 2 kelebihan, sehingga masuk ke dapil 3," ujarnya.

Dikatakan hal itu diketahui setelah proses berjalan, dan sejumlah pemilih mencontreng surat suara untuk DPRD Kabupaten. Begitu ketahuan proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara, dan dilakukan sortir surat suara yang tersisa," ujarnya.

Kendati tertukar, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPU, Partai Politik (Parpol) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) proses dilanjutkan menggunakan surat suara itu dan hasil pencontrengan parpol dianggap sah. Demikian pula dengan caleg, hasil contreng disesuaikan dengan nomor urut caleg bersangkutan di dapil tersebut. (A-116/A-26).***

Baca Juga

Pimpinan MPR Penuhi Undangan Parlemen Malaysia

JAKARTA, (PR).- Pimpinan MPR RI beserta pimpinan Fraksi dan kelompok DPD berkunjung ke Malaysia memenuhi undangan parlemen negeri jiran. Kunjungan tersebut berlangsung selama tiga hari mulai Selasa, 24 Mei 2016 sampai dengan Kamis, 26 Mei 2016.

Masih Ada Celah di Revisi UU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Koalisi masyarakat sipil pilkada berintegritas menilai, masih ada catatan terhadap hasil Revisi UU Pilkada 8/2015 yang telah selesai dilaksanakan pemerintah dan DPR.

Pembatalan Perda Harus Akuntabel

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta agar semua pihak merespons secara proporsional perihal pembatalan sejumlah perda yang dilakukan oleh Pemerintah.

Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Jadi Lebih Banyak

CIMAHI, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi merevisi jumlah minimum dukungan pasangan perseorangan dalam Pilkada Serentak Kota Cimahi 2017 dari semula 29.095 dukungan menjadi 32.974 dukungan. Revisi dilakukan setelah muncul surat No.