Surat Suara Tertukar Tetap Sah

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota tiga TPS di daerah pemilihan (Dapil) 3 tertukar dengan surat suara dapil 2. Ketiga TPS itu, masing masing TPS 1, dan 24 di kecamatan Cipanas, serta TPS 17 di Kec. Pacet. Namun demikian adanya temuan itu tidak menghentikan proses pemungutan suara, berjalan terus hingga tuntas.

"Berdasarkan intruksi KPU Provinsi bahwa surat suara yang tertukar itu dianggap sah dengan ketentuan penghitungan bahwa suara parpol tetap sah dan suara caleg mengacu pada nomor urut dalam surat suara Dapil III," jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan keberadaan surat suara yang tertukar itu baru diketahui setelah proses pencontrengan berjalan. Ketika sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih baru diketahui surat suara untuk DPRD Kabupaten tertukar. Sebab surat suratnya merupakan surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2.

Mengenai hal tersebut dibenarkan Devisi Tekhnis dan Sosialisasi KPU Kab. Cianjur, U. Awaludin, Kamis (9/4). Menurut dia, surat suara yang ada di 3 TPS dapil itu harusnya milik dapil 2. "Kami awalnya menduga tertukar. Tapi ternyata tidak, kemungkinan surat suara dapil 2 kelebihan, sehingga masuk ke dapil 3," ujarnya.

Dikatakan hal itu diketahui setelah proses berjalan, dan sejumlah pemilih mencontreng surat suara untuk DPRD Kabupaten. Begitu ketahuan proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara, dan dilakukan sortir surat suara yang tersisa," ujarnya.

Kendati tertukar, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPU, Partai Politik (Parpol) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) proses dilanjutkan menggunakan surat suara itu dan hasil pencontrengan parpol dianggap sah. Demikian pula dengan caleg, hasil contreng disesuaikan dengan nomor urut caleg bersangkutan di dapil tersebut. (A-116/A-26).***

Baca Juga

DPR Sahkan 6 Calon Hakim Agung

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah, Jumat (3/7/2015) menyetujui dan mengesahkan enam calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Sebelumnya keenam calon hakim agung tersebut menjalani fit & proper test oleh Komisi III DPR.

Di Sumut, Orang Meninggal pun Masuk Pendukung Calon Perseorangan

POLITIK

MEDAN, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara Sumut) mendorong Pengawas Pemilihan Kepala Daerah kabupaten/kota mempidanakan pemalsuan dukungan kepada pasangan calon (paslon) dari jalur perseorangan.

Proses Islah Partai Golkar Temukan Titik Terang

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Proses islah di tubuh Partai Golkar menemukan titik terang ketika dua belah pihak, Ketua Umum Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono sama-sama menandatangani kesepakatan tentang keikutsertaan partai beringin dalam pilkada s

Mendagri: Tidak Ada Alasan Tunda Pilkada Serentak

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, sebanyak 269 provinsi, dan kota/kabupaten di sebagian besar daerah di tanah air pada prinsipnya siap untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015, dan siap untuk mengikuti proses t