Barack Obama Dekati Iran

WASHINGTON, (PRLM).- Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, mencoba mengikis kecurigaan dan permusuhan AS-Iran yang sudah berlangsung selama beberapa dekade dengan meluncurkan sebuah pesan sinyal perdamaian dan awal baru hubungan AS-Iran yang langsung disampaikan Obama kepada masyarakat serta para pemimpin Iran, Jumat (20/3). Presiden Obama menyerukan himbauan mencairkan perbedaan dan sebuah kesepakatan jujur dengan Teheran.

Presiden Obama merilis sebuah pesan video dengan judul Farsi yang menghimbau kedua negara (AS-Iran) untuk mencairkan permusuhan dan kebencian yang sudah terlalu lama terjadi. Video pesan itu dibuat bertepatan dengan festival Nowruz (no-ROOZ), yang berarti "new day" ("Hari yang Baru"). Festival itu menandai musim semi dan hari libur besar di Iran.

"Jadi dalam musim permulaan baru ini saya ingin berbicara dengan secara langsung kepada para pemimpin Iran," kata Obama dalam video tersebut. "Kami memiliki perbedaan diplomasi yang serius yang terus memanas sepanjang waktu. Pemerintahan saya saat ini berkomitmen untuk menjalin diplomasi yang ditujukan untuk mengatasi semua cakupan masalah diantara kita dan kembali mengkonstruksi hubungan diantara AS, Iran, serta komunitas internasional," tandas presiden Obama. (A-151/A-26).***

Baca Juga

10 Hal Seputar Kebijakan Imigran Trump yang Harus Diketahui

PRESIDEN Amerika Serikat DonaldĀ Trump menangguhkan program pengungsi AS selama 120 hari. Ia juga melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk ke AS, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Kebijakan Donald Trump Langgar Prinsip Deklarasi Umum HAM

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya warga dari tujuh negara, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan, melanggar prinsip-prinsip Deklar

Pelelangan Salinan Dokumen Brexit Dikecam Publik

LONDON, (PR).- Inggris saat ini belum resmi keluar dari Uni Eropa, tetapi prosesnya saat ini sudah dilakukan setelah mayoritas anggota parlemen menyetujui kebijakan Perdana Menteri Theresa May untuk mempercepat proses Brexit.