Muhammadiyah Tidak Calonkan Dien Menjadi Presiden

YOGYAKARTA,(PRLM).-Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan menghalangani Ketua Umum Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mencalonkan presiden. Syaratnya dia harus lepas jabatan di Muhammadiyah dalam mencapai kursi kepresidenan.

"Ada tawaran terhadap elit, ketua umum, cabang, ranting Muhamammadiyah, itu kita sikapi sebagaimana lazimnya. Kalau yang meminang dan dipinang cocok, masak tidak dikasihkan," kata Ketua PP Muhammadiyah Dr.Haedar Nashir di PP MUhammadiyah Yogyakartra, Senin (2/3).

Berbicara pada forum penjelasan pers persiapan Tanwir Muhammadiyah di Bandarlampung, 5-8 Maret 2009, dia menyatakan Muhammadiyah mengharuskan kader atau pengurus yang berpolitik harus melepas jabatan. Ketentuan ini diatur khusus dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Muhammadiyah.

"Kita sudah edarkan. Sejumlah rektor dan pengurus yang menjadi caleg, kita lepas dari jabatannya di Muhammadiyah," kata dia.

Dalam hal Dien Syamsuddin dicalonkan menjadi presiden, dia menyatakan Muhammadiyah tidak mencalonkan. "Muhammadiyah tidak akan melancangi parpol. Mencalonkan presiden itu porsi mereka (parpol)," kata Haedar.

Walaupun tidak menentukan karir politik pengurus, Muhammadiyah akan memberikan sinyal pertimbangan bagi kader partai yang mencalonkan presiden dan karir politik lainnya.

"Muhammadiyah dalam melepas kader (yang menjadi capres) hanya mengingatkan tentang "itung-itung" (kalkulasi) apa visi kebangsaan dan kenegaraan dan aksestabilitas untuk keperluan bangsa serta termasuk dukungan politik. Bisa jadi, kita punya kader, parpol meminang, kita tidak melepas. Sebab parpol sekarang punya area politik sendiri, punya kecenderungan ananiyah hisbiyah atau orentasi pada internal partai sendiri besar sekali," kata dia.

Dengan melihat kecenderungan partai semacam itu, dia menegasdkan, "Muhammadiyah rileks sekali menghadapi pemilu. Soal kepemimpinan bangsa bukan agenda Muhammadiyah," ujar dia.

Bila ikut bicara soal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah hanya akan membatasi pembicaraan pada aspek kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki bangsa ini.

"Kami akan menyampaikan kriteria kepemimpinan nasjonal, Bisa rujuk nilai standar kualitas moral, intelektual. Yang paling susah (dipenuhi) syarat pemimpin bisa mimpin bangsa," kata dia.

Menyangkut caleg, dia menegaskan sejumlah kader Muhammadiyah telah dilepas jabatannya karena mencalonkan diri. Ketentuan ini mengacu SK 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Warga Bekuk Penipu di ATM

PURWOKERTO, (PR).- Dua orang pengganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM) diteriaki maling saat akan kabur dengan membawa kartu ATM dan nomor PIN-nya di Purwokerto, Jawa Tengah.

Rakornas Kepariwisataan Menyambut Persaingan Global

JAKARTA, (PR).- Ada yang berbeda dalam dua kali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan yang digelar Kementerian Pariwisata, RI. Termasuk yang sedang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis-Jumat, 28-29 April 2016 ini.

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menyampaikan sambutannya, pada acara diskusi di aula redaksi "PR", Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (20/8/2013). Pada sambutannya Ansyaad memaparkan bahwa media bisa menjadi salah

Menanti Pembebasan 4 WNI

JAKARTA,(PR).- Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membuka semua jalur untuk bernegosiasi membebaskan 10 WNI yang sebelumnya disandera. Namun, masih ada 4 WNI yang disandera saat ini.

Pasar Tradisional Harus Bisa Bersaing dengan Mal

PURWOKERTO, (PR).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Manis Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu 4 Mei 2016 siang. Peresmian pasar itu merupakan bagian dari program revitalisasi 1.000 pasar tradisional yang dicanangkan pemerintah.