Muhammadiyah Tidak Calonkan Dien Menjadi Presiden

YOGYAKARTA,(PRLM).-Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan menghalangani Ketua Umum Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mencalonkan presiden. Syaratnya dia harus lepas jabatan di Muhammadiyah dalam mencapai kursi kepresidenan.

"Ada tawaran terhadap elit, ketua umum, cabang, ranting Muhamammadiyah, itu kita sikapi sebagaimana lazimnya. Kalau yang meminang dan dipinang cocok, masak tidak dikasihkan," kata Ketua PP Muhammadiyah Dr.Haedar Nashir di PP MUhammadiyah Yogyakartra, Senin (2/3).

Berbicara pada forum penjelasan pers persiapan Tanwir Muhammadiyah di Bandarlampung, 5-8 Maret 2009, dia menyatakan Muhammadiyah mengharuskan kader atau pengurus yang berpolitik harus melepas jabatan. Ketentuan ini diatur khusus dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Muhammadiyah.

"Kita sudah edarkan. Sejumlah rektor dan pengurus yang menjadi caleg, kita lepas dari jabatannya di Muhammadiyah," kata dia.

Dalam hal Dien Syamsuddin dicalonkan menjadi presiden, dia menyatakan Muhammadiyah tidak mencalonkan. "Muhammadiyah tidak akan melancangi parpol. Mencalonkan presiden itu porsi mereka (parpol)," kata Haedar.

Walaupun tidak menentukan karir politik pengurus, Muhammadiyah akan memberikan sinyal pertimbangan bagi kader partai yang mencalonkan presiden dan karir politik lainnya.

"Muhammadiyah dalam melepas kader (yang menjadi capres) hanya mengingatkan tentang "itung-itung" (kalkulasi) apa visi kebangsaan dan kenegaraan dan aksestabilitas untuk keperluan bangsa serta termasuk dukungan politik. Bisa jadi, kita punya kader, parpol meminang, kita tidak melepas. Sebab parpol sekarang punya area politik sendiri, punya kecenderungan ananiyah hisbiyah atau orentasi pada internal partai sendiri besar sekali," kata dia.

Dengan melihat kecenderungan partai semacam itu, dia menegasdkan, "Muhammadiyah rileks sekali menghadapi pemilu. Soal kepemimpinan bangsa bukan agenda Muhammadiyah," ujar dia.

Bila ikut bicara soal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah hanya akan membatasi pembicaraan pada aspek kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki bangsa ini.

"Kami akan menyampaikan kriteria kepemimpinan nasjonal, Bisa rujuk nilai standar kualitas moral, intelektual. Yang paling susah (dipenuhi) syarat pemimpin bisa mimpin bangsa," kata dia.

Menyangkut caleg, dia menegaskan sejumlah kader Muhammadiyah telah dilepas jabatannya karena mencalonkan diri. Ketentuan ini mengacu SK 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan.(A-84/kur)***

Baca Juga

hambalang, jokowi, bogor,

Pakar dari UI dan ITB Akan Dilibatkan Dalam Proyek Hambalang

JAKARTA, (PR).- Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan, sekalipun sudah menyampaikan hasil pengamatan lapangan atas proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), kementeriannya belum merekomendasikan apa pun pada Presiden Joko

Ini Harga Tiket KA Setelah BBM Turun

PURWOKERTO, (PR).- Efek penurunan harga premium dan solar mulai 1 April 2016 bakal langsung dirasakan masyarakat pengguna jasa angkutan kereta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menurukan harga tiket lima kereta api ekonomi bersubsidi dan penyesuaian tarif dua KA lintas selatan.

Pengamat Hukum: Operasi Tangkap Tangan KPK Janggal

JAKARTA, (PR).- Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menciduk tiga orang dari pihak BUMN dan swasta di sebuah hotel di wilayah Cawang, Jakarta Timur Kamis, 31 Maret 2016 dianggap janggal.

Presiden Jokowi Kunjungi 3 Daerah di Indonesia Timur

JAKARTA, (PR).- Persiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku. Selain ke Ambon, selama tiga hari ini, Jokowi juga akan Papua Barat dan Maluku Utara. Di sana, Jokowi akan melakukan peresmian beberapa proyek infrastruktur.