Muhammadiyah Tidak Calonkan Dien Menjadi Presiden

YOGYAKARTA,(PRLM).-Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan menghalangani Ketua Umum Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mencalonkan presiden. Syaratnya dia harus lepas jabatan di Muhammadiyah dalam mencapai kursi kepresidenan.

"Ada tawaran terhadap elit, ketua umum, cabang, ranting Muhamammadiyah, itu kita sikapi sebagaimana lazimnya. Kalau yang meminang dan dipinang cocok, masak tidak dikasihkan," kata Ketua PP Muhammadiyah Dr.Haedar Nashir di PP MUhammadiyah Yogyakartra, Senin (2/3).

Berbicara pada forum penjelasan pers persiapan Tanwir Muhammadiyah di Bandarlampung, 5-8 Maret 2009, dia menyatakan Muhammadiyah mengharuskan kader atau pengurus yang berpolitik harus melepas jabatan. Ketentuan ini diatur khusus dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Muhammadiyah.

"Kita sudah edarkan. Sejumlah rektor dan pengurus yang menjadi caleg, kita lepas dari jabatannya di Muhammadiyah," kata dia.

Dalam hal Dien Syamsuddin dicalonkan menjadi presiden, dia menyatakan Muhammadiyah tidak mencalonkan. "Muhammadiyah tidak akan melancangi parpol. Mencalonkan presiden itu porsi mereka (parpol)," kata Haedar.

Walaupun tidak menentukan karir politik pengurus, Muhammadiyah akan memberikan sinyal pertimbangan bagi kader partai yang mencalonkan presiden dan karir politik lainnya.

"Muhammadiyah dalam melepas kader (yang menjadi capres) hanya mengingatkan tentang "itung-itung" (kalkulasi) apa visi kebangsaan dan kenegaraan dan aksestabilitas untuk keperluan bangsa serta termasuk dukungan politik. Bisa jadi, kita punya kader, parpol meminang, kita tidak melepas. Sebab parpol sekarang punya area politik sendiri, punya kecenderungan ananiyah hisbiyah atau orentasi pada internal partai sendiri besar sekali," kata dia.

Dengan melihat kecenderungan partai semacam itu, dia menegasdkan, "Muhammadiyah rileks sekali menghadapi pemilu. Soal kepemimpinan bangsa bukan agenda Muhammadiyah," ujar dia.

Bila ikut bicara soal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah hanya akan membatasi pembicaraan pada aspek kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki bangsa ini.

"Kami akan menyampaikan kriteria kepemimpinan nasjonal, Bisa rujuk nilai standar kualitas moral, intelektual. Yang paling susah (dipenuhi) syarat pemimpin bisa mimpin bangsa," kata dia.

Menyangkut caleg, dia menegaskan sejumlah kader Muhammadiyah telah dilepas jabatannya karena mencalonkan diri. Ketentuan ini mengacu SK 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri/ISTIMEWA

Menaker: Jangan Anggap Remeh Masalah Ketenagakerjaan

PEKALONGAN, (PR).- Faktor ketenagakerjaan menyumbang 30 persen ketimpangan yang terjadi di Indnonesia. Ketenagakerjaan menjadi menjadi salah satu dari empat penyebab utama ketimpangan sosial yang menjadi persoalan serius saat ini.

Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar Negeri

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu.

Puluhan Ribu Kendaraan Mulai Masuki Yogyakarta

YOGYAKARTA, (PR).- Situasi lalu lintas arus mudik terpantau semakin ramai di Kulonprogo. Selain jalur mudik, Polres Kulonprogo juga berupaya mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan di jalur wisata.

Rawan Kecelakaan, Hati-hati Saat Lintasi Banyumas

BANYUMAS, (PR).- Arus mudik Lebaran 2016 menelan banyak korban. Hingga H-2 Lebaran 1437 H atau Senin 4 Juli 2016 telah terjadi 12 kali kecelakaan di wilayah hukum Banyumas, Jawa Tengah.