Muhammadiyah Tidak Calonkan Dien Menjadi Presiden

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).-Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan menghalangani Ketua Umum Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mencalonkan presiden. Syaratnya dia harus lepas jabatan di Muhammadiyah dalam mencapai kursi kepresidenan.

"Ada tawaran terhadap elit, ketua umum, cabang, ranting Muhamammadiyah, itu kita sikapi sebagaimana lazimnya. Kalau yang meminang dan dipinang cocok, masak tidak dikasihkan," kata Ketua PP Muhammadiyah Dr.Haedar Nashir di PP MUhammadiyah Yogyakartra, Senin (2/3).

Berbicara pada forum penjelasan pers persiapan Tanwir Muhammadiyah di Bandarlampung, 5-8 Maret 2009, dia menyatakan Muhammadiyah mengharuskan kader atau pengurus yang berpolitik harus melepas jabatan. Ketentuan ini diatur khusus dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Muhammadiyah.

"Kita sudah edarkan. Sejumlah rektor dan pengurus yang menjadi caleg, kita lepas dari jabatannya di Muhammadiyah," kata dia.

Dalam hal Dien Syamsuddin dicalonkan menjadi presiden, dia menyatakan Muhammadiyah tidak mencalonkan. "Muhammadiyah tidak akan melancangi parpol. Mencalonkan presiden itu porsi mereka (parpol)," kata Haedar.

Walaupun tidak menentukan karir politik pengurus, Muhammadiyah akan memberikan sinyal pertimbangan bagi kader partai yang mencalonkan presiden dan karir politik lainnya.

"Muhammadiyah dalam melepas kader (yang menjadi capres) hanya mengingatkan tentang "itung-itung" (kalkulasi) apa visi kebangsaan dan kenegaraan dan aksestabilitas untuk keperluan bangsa serta termasuk dukungan politik. Bisa jadi, kita punya kader, parpol meminang, kita tidak melepas. Sebab parpol sekarang punya area politik sendiri, punya kecenderungan ananiyah hisbiyah atau orentasi pada internal partai sendiri besar sekali," kata dia.

Dengan melihat kecenderungan partai semacam itu, dia menegasdkan, "Muhammadiyah rileks sekali menghadapi pemilu. Soal kepemimpinan bangsa bukan agenda Muhammadiyah," ujar dia.

Bila ikut bicara soal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah hanya akan membatasi pembicaraan pada aspek kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki bangsa ini.

"Kami akan menyampaikan kriteria kepemimpinan nasjonal, Bisa rujuk nilai standar kualitas moral, intelektual. Yang paling susah (dipenuhi) syarat pemimpin bisa mimpin bangsa," kata dia.

Menyangkut caleg, dia menegaskan sejumlah kader Muhammadiyah telah dilepas jabatannya karena mencalonkan diri. Ketentuan ini mengacu SK 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan.(A-84/kur)***

Baca Juga

Hadi Poernomo Jadi Target KPK Karena Audit Century

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, mantan Ketua BPK Hadi Poernomo ditetapkan sebagai target KPK terkait progress report audit Century yang ketika itu ternyata tidak dihentikan oleh Hadi Poernomo.

Tes Honorer K2 Setelah Lebaran

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tes untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (TH K-2) rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idulfitri), dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test

KY Rekomendasikan Hakim Sarpin Nonpalu Enam Bulan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi nonpalu (skorsing) selama enam bulan terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan itu dinilai melanggar prinsip - prinsip kehakiman.

TNI AU Kerahkan Tiga Pesawat Evakuasi Korban Hercules

NASIONAL
JAKARTA, (PRLM).- Untuk membantu proses evakuasi jenazah korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules A-1310 di Medan, TNI AU  (Rabu 1/7/2015) telah memberangkat