Muhammadiyah Tidak Calonkan Dien Menjadi Presiden

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).-Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan menghalangani Ketua Umum Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mencalonkan presiden. Syaratnya dia harus lepas jabatan di Muhammadiyah dalam mencapai kursi kepresidenan.

"Ada tawaran terhadap elit, ketua umum, cabang, ranting Muhamammadiyah, itu kita sikapi sebagaimana lazimnya. Kalau yang meminang dan dipinang cocok, masak tidak dikasihkan," kata Ketua PP Muhammadiyah Dr.Haedar Nashir di PP MUhammadiyah Yogyakartra, Senin (2/3).

Berbicara pada forum penjelasan pers persiapan Tanwir Muhammadiyah di Bandarlampung, 5-8 Maret 2009, dia menyatakan Muhammadiyah mengharuskan kader atau pengurus yang berpolitik harus melepas jabatan. Ketentuan ini diatur khusus dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Muhammadiyah.

"Kita sudah edarkan. Sejumlah rektor dan pengurus yang menjadi caleg, kita lepas dari jabatannya di Muhammadiyah," kata dia.

Dalam hal Dien Syamsuddin dicalonkan menjadi presiden, dia menyatakan Muhammadiyah tidak mencalonkan. "Muhammadiyah tidak akan melancangi parpol. Mencalonkan presiden itu porsi mereka (parpol)," kata Haedar.

Walaupun tidak menentukan karir politik pengurus, Muhammadiyah akan memberikan sinyal pertimbangan bagi kader partai yang mencalonkan presiden dan karir politik lainnya.

"Muhammadiyah dalam melepas kader (yang menjadi capres) hanya mengingatkan tentang "itung-itung" (kalkulasi) apa visi kebangsaan dan kenegaraan dan aksestabilitas untuk keperluan bangsa serta termasuk dukungan politik. Bisa jadi, kita punya kader, parpol meminang, kita tidak melepas. Sebab parpol sekarang punya area politik sendiri, punya kecenderungan ananiyah hisbiyah atau orentasi pada internal partai sendiri besar sekali," kata dia.

Dengan melihat kecenderungan partai semacam itu, dia menegasdkan, "Muhammadiyah rileks sekali menghadapi pemilu. Soal kepemimpinan bangsa bukan agenda Muhammadiyah," ujar dia.

Bila ikut bicara soal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah hanya akan membatasi pembicaraan pada aspek kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki bangsa ini.

"Kami akan menyampaikan kriteria kepemimpinan nasjonal, Bisa rujuk nilai standar kualitas moral, intelektual. Yang paling susah (dipenuhi) syarat pemimpin bisa mimpin bangsa," kata dia.

Menyangkut caleg, dia menegaskan sejumlah kader Muhammadiyah telah dilepas jabatannya karena mencalonkan diri. Ketentuan ini mengacu SK 160/2008 tentang Larangan Rangkap Jabatan.(A-84/kur)***

Baca Juga

ACT Lepas Tim Global Action untuk Korban Gempa Nepal

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senin (27/4/2015) melepas tiga orang anggota Tim Global Action untuk korban gempa Nepal. Presiden ACT Ahyudin memimpin langsung prosesi 'Doa dan Pemberangkatan' di Kantor ACT Pusat Menara 165 lantai 11.

Eksekusi Mati

Meski Ada Intervensi, Bandar Narkoba Mesti Dihukum Mati

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai Indonesia saat ini sudah darurat narkoba, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus mendukung eksekusi mati bagi bandar narkoba, meski ada intervensi dari negara-negara asing, yang menolak hukuman mati tersebut.

Mudik Lebaran, Kemenhub Targetkan Angkut 10.000 Unit Motor

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah pada masa angkutan lebaran 2015 menargetkan dapat mengangkut sepeda motor sebanyak 10.000 unit yang dilayani oleh empat kapal. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan pada Mudik Lebaran tahun 2014 yang mengangkut 5.100 unit.

KPK Versus Polri

Novel Baswedan tak Dibebaskan, Para Pimpinan KPK Akan Mundur

NASIONAL
INDRIYANTO Seno Adji dan Johan Budi akan mundur jika Novel Baswedan tetap ditahan.*

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan mengundurkan diri jika polisi tetap menahan penyidik KPK Novel Baswedan yang ditangkap sejak Jumat (1/5/2015) dini hari.