Guru SMP Satu Atap Datangi BKD Sumedang

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Lima orang perwakilan guru SMP Satu Atap Kab. Sumedang yang berjumlah 151 orang, Selasa (22/7) mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Sumedang Jawa Barat. Mereka mempertanyakan upah dan status kalangan guru SMP Satu Atap yang sampai saat ini berstatus sebagai tenaga sukwan.

Menurut Kepala Sekolah SMP Satu Atap Gunung Sangiang Kec. Cibugel Kab. Sumedang, Wawan Juwana, awalnya para guru SMP Satu Atap itu diberi upah Rp 400.000,00 per bulan dan upah tersebut sudah berakhir Juni 2008. "Kami mendatangi kantor ini bermaksud menanyakan bagaimana kelanjutan menganai upah dan status kami,"tutur Wawan.

Mengenai status, lanjut Wawan, kalangan guru SMP Satu Atap itu mempertanyakan apakah bisa menjadi CPNS seperti halnya tenaga kontrak.

Menurut Kepala BKD Kab. Sumedang, H. Zaenal Alimin, terkait dengan kelanjutan soal upah, sebetulnya upah Rp 400.000,00 tersebut berasal dari provinsi. SMP Satu Atap ini, kata H. Zaenal, adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh provinsi dengan masa pembayaran upah satu tahun. "Selanjutnya program tersebut diserahkan ke Pemkab Sumedang,"katanya.

Untuk melanjutkan program tersebut, kata H. Zaenal, Pemkab Sumedang menunjuk Dinas Pendidikan untuk menanganinya melalui kegiatan di Dinas Pendidikan dengan upah setara tenaga sukwan sebesar Rp 125.000,00. "Karena Sifatnya kegiatan, pembayaran upahnya tidak setiap bulan, misalnya per tri wulan,"katanya.

Mengenai status, kata H. Zaenal, tidak mungkin mereka itu menjadi CPNS. Untuk jadi tenaga kontrak itu juga tidak bisa karena terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 yang menyatrakan pemkab tidak boleh mengangkat lagi tenaga kontrak.

"Jadi kalau mau jadi CPNS hanya bisa melalui jalur testing,"katanya. (A-91/A-120) ***

Baca Juga

Wali Kota Depok Ultimatum Pemilik Bangunan di Jalan Margonda

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).-Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memberikan ultimatum kepada pemilik bangunan di sekitar Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan garis sempadan bangunan (GSB) untuk menertibkan sendiri bangunannya dalam waktu tiga hari.

Bupati Nonaktif Karawang Merasa Difitnah

JAWA BARAT

BANDUNG, (PRLM).-Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara bersama istrinya, Nurlatifah membantah telah melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi ataupun perusahaan lainnya di Karawang terkait pengurusan SPPR.

DPRD Kab. Karawang Akan Bentuk Pansus Pertamina

JAWA BARAT

KARAWANG, (PRLM).- Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Karawang bekal membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut jumlah produksi minyak dan gas (migas) yang dieksploitasi dari bumi Karawang.

Soal Pertanggungjawaban Dana Desa, Masyarakat Desa Lebih Jujur

JAWA BARAT

BANJAR,(PRLM).-Pemanfaatan dana sebesar Rp 1 miliar per desa, harus mampu meningkatkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut.