Pelantikan Gubernur Jabar

BANDUNG, (PRLM).- Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto atas nama Presiden Republik Indonesia, Jumat (13/6) pagi melantik dan mengambil sumpah H. Ahmad Heryawan dan H. Yusuf Macan Efendi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, di Gedung Merdeka Jln. Asia Afrika Bandung.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 tersebut, dilaksanakan dalam satu rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat HAM Ruslan. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, mantan Gubernur Jawa Barat, HR Nuriana serta undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 menerima memori jabatan dan ucapan selamat dari Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 Danny Setiawan dan Numan Abdul Hakim.

Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masing-masing kepada pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulanjana, Agum Gumelar dan Numan Abdul Hakim yang telah ikut menumbuhkembangkan demokrasi di Jawa Barat sehingga proses pemilihan kepala daerah di Jawa Barat berlangsung dengan baik.

Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang baru, Menteri Dalam Negeri juga mengingat 8 butir pesan dari Presiden. Diantaranya adalah untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi. (A-156/A-120)

Baca Juga

Diskusi Banjir Bandung Selatan, Demiz Sayangkan Pengusaha tak Hadir

BANDUNG, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, banjir Bandung Selatan merupakan kesalahan bersama, atau 'berjamaah'. Banyak pemukiman tak berizin dibangun di lingkungan sungai, dan tak terkontrol oleh pemerintah salah satunya.

1.500 Rumah Tidak Layak Huni di Cimahi Menanti Perbaikan

CIMAHI, (PR).- Daftar tunggu rumah tidak layak huni (rutilahu) yang menanti perbaikan mencapai 1.500 unit lebih di Kota Cimahi. Anggaran daerah terbatas membuat Pemkot Cimahi berupaya mencari bantuan ke Pemerintah pusat.