Kemarau, Pendapatan Pajak Air Permukaan Menurun

Kekeringan/ARIF HIDAYAH/PR

NGAMPRAH, (PR).- Pendapatan daerah dari pajak air permukaan (PAP) di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan akibat musim kemarau. Hingga beberapa bulan menjelang akhir tahun ini, realisasi PAP baru mencapai 65% dari target Rp 23 miliar.

Kepala Cabang Pelayanan Bapenda Jabar Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Dwiyanti di Ngamprah, Rabu 12 September 2018 mengungkapkan, PAP memang bergantung pada kondisi air yang dipengaruhi faktor cuaca. Saat kemarau, permukaan air mengalami penurunan, sehingga berdampak pada penerimaan pajak.

Dia mencontohkan, selama beberapa bulan terakhir, PAP dari PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling hanya sekitar Rp 800 juta per bulan. "Padahal dalam kondisi normal, penerimaan pajak bisa sampai Rp 1 miliar per bulan," katanya.

Dia berharap agar saat musim hujan nanti pasokan air di Waduk Saguling kembali melimpah, sehingga target PAP bisa tercapai. Khusus untuk PT IP, target PAP per tahun mencapai Rp 10 miliar.

Potensial

Menurut Dwiyanti, Bandung Barat merupakan daerah potensial untuk menyumbang pendapatan daerah dari PAP. Hal ini disebabkan keberadaan Waduk Saguling dan Cirata yang dimanfaatkan beberapa perusahaan dan instansi.

Secara keseluruhan, ada 42 perusahaan yang menjadi wajib PAP, tetapi hanya 31 di antaranya yang aktif membayar pajak. Perusahaan-perusahaan yang tidak aktif tersebut karena tidak memperpanjang Surat Izin Pemanfaatan Air ataupun sudah tidak beroperasi lagi.

Meski demikian, dia menambahkan, masih ada beberapa potensi wajib PAP yang akan dioptimalkan. "Seperti objek wisata Floating Market dan Dusun Bambu, itu potensi juga karena mereka memanfaatkan sumber daya air permukaan," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal ini seiring dengan banyaknya tempat-tempat usaha baru, terutama di Lembang yang belum menjadi wajib pajak.

Untuk mencapai target tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB  Asep Sodikin mengungkapkan, pihaknya melakukan pendataan ulang serta penertiban laporan pajak.  Hal ini untuk mengejar target pendapatan asli daerah tahun ini yang mencapai Rp 370 miliar.  Sampai Agustus lalu, ada beberapa pajak yang sudah terealisasi 70-75 persen.

"Pajak tertinggi, masih disumbang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun, pajak-pajak lainnya tetap kami optimalkan, seperti pajak parkir, tempat pariwisata, dan lainnya," ujar Asep.***

Baca Juga

Bandung Barat Belum Bisa Terapkan Upah Minimum Sektoral

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan pembentukan asosiasi pengusaha sektoral yang tak juga dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia setempat.

Marak Parkir Liar, Pemkab Bandung Barat Siapkan Penertiban

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat segera menertibkan parkir liar di bahu jalan. Selain itu, sejumlah tempat usaha juga diminta agar mengurus izin parkir. Sebab, masih banyak yang belum mengantonginya.

Bandung Barat Tak Punya Pengawas Lingkungan Hidup

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat saat ini tidak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) untuk menangani berbagai kasus ke pengadilan.