Kemarau, Polusi Udara Depok Meningkat

Depok/BAMBANG ARIFIANTO/PR
Pengendara sepeda motor melintasi Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kota Depok, Minggu, 19 Agustus 2018. Musim kemarau, polusi udara Depok diperkirakan meningkat kendati masih di bawah baku mutu.*

DEPOK, (PR).- Polusi udara diperkirakan mengalami peningkatan di Kota Depok saat musim kemarau.‎ Pemerintah Kota Depok pun melakukan pengukuran kualitas udara di sejumlah titik.

Adanya peningkatan polusi udara diungkapkan Cynthia (21), warga Cibubur, Depok. "Kalau polusi lumayan sih," ucap Cynthia di kediamannya, Cibubur, Rabu, 22 Agustus 2018.

Dia mengaku, udara terasa lebih kering dengan debu-debu yang beterbangan. Nyaris saban hari perempuan itu merasakan pencemaran udara tersebut. Pasalnya, aktivitas pekerjaan yang dilakoni menuntutnya banyak berkeliling di jalan-jalan kota berikon belimbing itu.

Kendati merasakan peningkatan, Cinthya menilai, kondisi Depok tak separah di Bekasi yang banyak dilalui truk-truk besar di wilayah Kali Malang. "(Di Depok) enggak terlalu kelihatan polusinya," ucap Cynthia. 

Sementara itu, ‎Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bambang Supoyo membenarkan adanya peningkatan pencemaran udara di musim kemarau. Meski demikian, peningkatan itu masih di bawah baku mutu atau masuk kategori aman.

"Dengan curah (hujan) tinggi kan dia bisa mengusir debu, kalau dibandingkan kemarau kan tidak ada hujan," ujarnya saat ditemui "PR" belum lama ini.

Saat kemarau, debu-debu dari asap kendaraan, pabrik, pemukiman warga pun semakin terkonsentrasi.

Hasil pemantauan

Dia menambahkan, DLHK telah melakukan sejumlah pemantauan kualitas udara di beberapa titik.

Titik pertama berada di Kecamatan Sawangan. Dari pengukuran diperoleh hasil kualitas udara ambien atau udara di Sawangan yakni, Sulfur Dioxide (SO2) <47.9, Carbon Monoxide (CO) <185, Nitrogen Dioxide (NO2) <26.3, Oxidant (03) 66.19, particulate (PM10) 94.1 dan PM2,5 (37.3).

Titik lainnya adalah Kecamatan Bojongsari SO2 (< 47.9), CO (<185), NO2 (<26.3), O3 (<48.3), PM10 (81.5), PM2,5 (43.9). Cinere SO2 (<47.9), CO (628.5), NO2 (37.41), 03 (40.54), PM10 (4.2), PM2,5 (7.1). Limo SO2 (<47.9), CO (979.4), NO2 (229.7), O3 (89.11), PM10 (7.7), PM2,5 (7.6).

Balai Kota Depok SO2 (<47.9), CO (<185), NO2 (161.4), O3 (153.3). Untuk pengukuran PM10 dan PM2,5 belum ada hasilnya di Balai Kota Depok.

Sedangkan baku mutu udara merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 41/1999. Dalam peraturan itu disebutkan ukuran baku mutu dalam duras 24 jam yaitu S02 (365 Nm3), CO (10000 Nm3), PM10 (150 Nm3), PM2,5 (65 Nm3).  NO2 (150 Nm3), O3 dalam pengukuran durasi satu jam (235 Nm3).

Data pengukuran menunjukkan kondisi udara Depok masih di bawah baku mutu kendati mengalami peningkatan polusi karena kemarau. Bambang mengungkapkan, pengukuran dilakukan secara bertahap pada 2018. Hingga kini, pemantauan belum rampung seluruhnya. Rencananya, ada 20 titik pengukuran di wilayah Depok.

"Mudah-mudahan ada penambahan lagi berapa titik lagi," ucap Bambang.

Di akhir 2018, Pemkot pun sudah bisa menghitung dan mengukur keseluruhan kondisi udara Depok. Menurut dia, keadaan udara ambien Depok diperkirakan tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi udara diyakini masih aman bagi warga meskipun Depok dilanda musim kering.

Dia menambahkan, pemantauan dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang ramai oleh lalu lalang kendaraan dan aktivitas manusia. Bambang mencontohkan, pemasangan alat ukur dilakukan di pertemuan Jalan Juanda dan Margonda yang ramai dilalui kendaraan.

Tujuannya agar ‎pencemaran udara dari asap knalpot kendaraan bisa terpantau. Selain itu, petugas juga memasang alat ukur kualitas udara di pemukiman padat dan kantor pemerintahan seperti Balai Kota Depok. 

Upaya mencegah pencemaran melampaui baku mutu udara dilakukan pula dengan menggelar uji emisi kendara‎an secara rutin. Pemkot bekerjasama dengan Polresta Depok sempat menggelar uji emisi kendaraan di depan pusat perbelanjaan ITC Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor beberapa waktu lalu.

Hasilnya, hampir seluruh kendaraan lolos uji. Jika kedapatan melanggar aturan pembuangan asap kendaraan, petugas gabungan akan mencatat nomor, jenis dan tahun produksi kendaraan.

"Kemudian (pengendara yang melanggar) tidak dikasih striker (lulus uji emisi)," ucapnya. Bambang mengakui, penindakan terhadap para pelanggar atura gas buang membutuhkan peran pemerintah pusat dan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata.

 "Mungkin bisa jadi bahan kebijakan nasional, ada reward, punishment, misalnya dibebani pajak tinggi (untuk pelanggar)," kata Bambang. Pengawasan, lanjutnya, juga dilakukan ‎terhadap pabrik-pabrik yang memiliki cerobong asap. "kalau tidak memenuhi baku mutu kita langsunng memberikan teguran sanksi," ujarnya.***

Baca Juga

DPRD Usulkan Ade Sugianto jadi Bupati Tasikmalaya

SINGAPARNA, (PR).- DPRD Kabupaten Tasikmalaya resmi mengusulkan Wakil Bupati Ade Sugianto menjadi bupati pengganti Uu Ruzhanul Ulum, yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilgub 2018.

Geliat Pengusaha Pituin Priangan Timur

JAKET bomber itu tergantung berderet dengan sejumlah pakaian lain di sebuah stan yang berdiri di pojok gedung. Sekilas, tak ada yang unik dari jaket yang sempat populer saat digunakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Terminal Terluas Se-Jawa Barat Tidak Berfungsi Optimal

TASIKMALAYA, (PR).- Sistem transportasi yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat Terminal Indihiang sepi penumpang. Sejumlah penumpang lebih memilih berangkat dan turun di pul bus atau jalan umum ketimbang di terminal tersebut.