Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Bakal Dipisah

Suasana/CECEP WIJAYA/PR
SUASANA di depan Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi, Jalan Raya Soreang Km 16, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Kasus perceraian yang ditangani PA Cimahi terus meningkat setiap tahun.*

SOREANG, (PR).- Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi rencananya bakal dipisah menjadi tiga instansi pada 2019. Hal ini seiring dengan terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi setiap tahun.

Hingga kini, PA Kelas IA Cimahi menangani kasus dari tiga daerah, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sementara itu, kasus perceraian pada 2017 sebanyak 11.935 perkara, meningkat dari 2016 sebanyak 10.486 perkara, dan 2015 sebanyak 9.182 perkara.

"Sampai Juli 2018 pun, sudah ada 6.649 kasus gugat cerai. Kasus perceraian memang didominasi gugat cerai dari pihak istri, sebagian besar terjadi di Kabupaten Bandung karena jumlah penduduknya paling padat," kata Humas PA Kelas IA Cimahi Agus Gunawan, Minggu 19 Agustus 2018.

Dia mengungkapkan, rata-rata pihak yang menggugat cerai masih berusia produktif yakni 25-30 tahun dengan usia perkawinan 5-10 tahun. Bahkan, sebagian besar sudah memiliki anak saat mereka mengajukan cerai ke pengadilan.

Faktor penyebabnya, cukup beragam. Namun, masih didominasi faktor ekonomi dan perselisihan rumah tangga. Sementara tingkat pendidikan tertinggi di jenjang SMP, diikuti SD, SMA, dan S1. "Dari segi pekerjaan, kebanyakan yaitu ibu rumah tangga yang memiliki suami pengangguran," tuturnya.

Setiap hari, menurut Agus, ada 80-100 perkara yang masuk ke PA Kelas IA Cimahi dan sekitar 240 kasus disidangkan di 4 majelis. Sementara jumlah hakim yang bertugas di PA Cimahi saat ini berjumlah 24 orang.

Meski masih bisa ditangani, banyaknya kasus yang masuk cukup membuat PA Cimahi kewalahan. Dengan kondisi itu, pemisahan PA sesuai dengan wilayah administratif mutlak dibutuhkan.

Dasar hukum

Menurut Agus, pemisahan PA Cimahi menjadi PA Kabuten Bandung dan PA Kabupaten Bandung Barat sebenarnya sudah diputuskan melalui SK Presiden dan MA pada 2016 lalu. Namun, anggaran operasional dan sumber daya manusia baru tersedia tahun ini. "Sehingga, baru tahun depan rencananya hal ini bisa dieksekusi. Para hakim yang dibutuhkan juga sudah disiapkan," ujarnya.

Kantor PA Cimahi di Soreang saat ini, rencananya akan menjadi PA Kelas II Kabupaten Bandung. Di Bandung Barat, PA Kelas II juga akan didirikan di dekat Kompleks Pemkab, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Sementara di Cimahi, masih dicari lokasi yang sesuai untuk kantor PA Kelas IA Cimahi.

Pemisahaan PA Cimahi ini, kata Agus, diharapkan bisa membuat penanganan kasus lebih optimal. "Sebab, kalau terpusat di Soreang, kasihan juga warga yang dari luar daerah karena jaraknya cukup jauh," tuturnya.

Salah seorang warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ER (31) mengaku telah memproses perceraiannya di PA Cimahi dua tahun lalu. Meski usia pernikahannya sudah memasuki 10 tahun, keduanya memilih bercerai lantaran sudah tidak menemukan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

ER yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga ini mengungkapkan, penyebab perceraiannya merupakan akumulasi masalah yang berujung perselisihan. Setelah beberapa lama pisah ranjang, ia akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Perceraian, kata dia, sama sekali tidak diharapkannya. Apalagi, pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak. “Tapi, mau gimana lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya terpaksa cerai,” ucapnya.***

Baca Juga