"Titik Buta" Capres

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

KOMUNIKASI politik menjadi ujaran suci yang ditulis para petinggi partai politik (parpol) yang saling bertemu pada penghujung Juli 2018. Pertemuan dalam kerangka penjajagan mitra koalisi tersebut kian intens seiring mendekatnya masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018.

Namun alih-alih menghasilkan jawaban lugas atas pertanyaan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan, serta alasan logis yang melatari pengusungannya, mereka hanya melukis lingkaran misteri.

Dalam ranah politik, misteri “menciptakan kekaguman, ketakutan dan kecemasan”, demikian pengakuan  Franz Neumann, 1942, seperti dikutip Emilio Gentile dalam Politics as Religion, 2006. Namun dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, misteri yang muncul dari lobi-lobi politik menimbulkan ambivalensi sikap di tengah  publik, harapan sekaligus kecemasan.

Lobi-lobi yang dijalin menimbulkan harapan karena persamaan politik yang tengah dirancang (sebenarnya) mengacu kepada konstanta yang sama, yakni Joko Widodo. Artinya, baik kelompok yang berniat mengusung kembali Joko Widodo maupun kekuatan yang akan memajukan calon bukan Joko Widodo memiliki parameter yang cukup jelas. Kejelasan parameter semacam ini tak seharusnya membuat nominasi calon presiden dan wakil presiden diselimuti misteri berkepanjangan.

Kelompok yang sudah sepakat untuk mengusung kembali Joko Widodo tengah merancang calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Namun siapa pun yang terpilih, persamaan dimaksud (Joko Widodo + calon X) menghasilkan kekuatan yang sekurang-kurangnya setara dengan koalisi yang dibangun Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sementara pada kelompok bukan Joko Widodo, persamaan politik yang dibangun bertumpu pada Prabowo Subianto plus calon yang disepakati mitra koalisi. Sayangnya hingga penghujung Juli, bangunan koalisi yang dirancang kelompok bukan Joko Widodo belum juga final.

Dibanding partai lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sekutu politik Partai Gerindra yang paling setia. Dalam pilkada serentak 2018, PKS dan Gerindra bahu-membahu mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di 10 provinsi. Jumlah ini tidak dicapai partai mana pun.

Kedua partai ini pun paling konsisten memerankan fungsi partai oposisi pasca pemilihan presiden 2014. Namun permintaan PKS agar Prabowo memilih satu dari sembilan nama calon wakil presiden yang diajukan PKS tampaknya tidak mudah dipecahkan.

Kerumitan bertambah, bahkan memunculkan teka-teki baru, ketika Prabowo menyambangi Partai Demokrat, yang disebut-sebut berniat memajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Meski niat memajukan AHY disebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bukan harga mati, namun niat tersebut diamini Prabowo dengan menyebut butuh pendamping yang kapabel dan mampu berkomunikasi dengan kaum muda.

Bila kelompok Joko Widodo lebih fokus menyaring nama calon wakil presiden, maka tidak demikian bagi kelompok bukan Joko Widodo. Berbagai formula bisa dihasilkan dari kelompok ini.

Tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan pendamping satu dari sekian nama yang diajukan partai mitra koalisi. Bisa juga Prabowo menunjuk calon presiden dan bersepakat tentang calon wakil presiden. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN membagi diri dalam dua kelompok kekuatan, dan masing-masing mengusulkan satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Namun bagaimana pun formula yang dirancang dan siapa pun calon yang diusung, persamaan yang disusun Prabowo +  (calon Y) sekurang-kurangnya sama dengan Joko Widodo + (calon) X.

Harapan yang menyertai munculnya nama-nama calon presiden dan wakil presiden dibayang-bayangi kecemasan karena publik berdiri di luar lingkaran misteri yang dilukis petinggi partai politik. Dalam pembahasan, penjaringan, hingga penetapan calon presiden dan wakil presiden, publik sebatas menonton. Jauh dari kata berdaulat, bahkan sekedar hak untuk tahu pun tidak terpenuhi.

Dalam konteks pencalonan, daulat rakyat telah dibajak  daulat partai. Hukum besi oligarkhi tengah mementaskan keperkasaannya. Siapa pun bisa dimajukan, atau dimundurkan sejauh mendapat restu petinggi partai. Bukan hal mustahil apa yang menjadi kriteria pun sebatas kehendak dan selera petinggi partai.

Pada titik inilah kecemasan harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Sebuah realitas bahwa presiden dan wakil presiden adalah jabatan politik tertinggi, sekaligus puncak dari susunan kekuasaan yang berjenjang dengan persyaratan yang generik.

Selain hanya mensyaratkan pendidikan tamatan SMA dan sederajat, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden tidak mempertimbangkan pengalaman jabatan karena undang-undang tidak mengharuskannya. 

Klausul undang-undang tidak mengharuskannya akan menjadi dalil sekaligus dalih kepada siapa putusan koalisi partai akan dijatuhkan. Bisa mempertimbangkan kesanggupan, kepatutan, dan keberterimaan, namun bisa pula sebatas kepentingan dan selera petinggi partai. 

Hingga kini, warga di tanah air tidak benar-benar memilih calon presiden dan wakil presidennya (juga gubernur, bupati dan wali kota).  Warga hanya memilih nama-nama yang disodorkan partai. Sulit untuk tidak mengatakan warga baru sebatas memberi stempel atas pasangan calon yang dipilih dan dimajukan partai politik.

Kontestan calon presiden dan wakil presiden tak ubahnya turnamen tujuh belasan, dimana komposisi pemain lebih ditentukan oleh selera pelatih ketimbang skill dan pengalaman bertanding sang pemain. Selera pelatih kerap tak bisa dibantah, karena dialah kemenangan dan apa yang diputuskannya baik.

'Titik buta' akibat demam puncak (kegagalan mempertimbangkan resiko, kemampuan, peluang, dan ancaman akibat ambisi meraih jabatan tertinggi) kerap melanda mereka yang tengah running for power. Titik buta inilah yang membuat sang aktor  abai mempertimbangkan detil kerikil yang siap mengganjal. 

Jebakan titik buta hanya bisa dikurangi jika sang aktor dengan jujur dan cermat mempertimbangkan kualitas produk yang akan dijual versus kompetitor, perilaku dan kecenderungan pasar, serta kohesivitas dan daya juang tim pemasaran. Tanpa itu semua, tindakan heroik sang aktor hanya akan menjadi lelucon sejarah.***