Politik Akil Balig

hawesetiawan's picture

Hawe Setiawan

Budayawan, Kolumnis Pikiran Rakyat

SELAIN kenduri dan berita duka, politik adalah alasan bagi tetangga buat berkumpul. Pagi itu pun, sekian jam sebelum saya menulis kolom ini, kami sekeluarga ikut meriung di TPS. Suasana Lebaran masih terasa. Salam-salaman antarkeluarga berlangsung lagi.

Ini adalah pemilu kedua buat Lulu, dan pemilu pertama bagi Arti yang bulan ini genap berusia 18 tahun. Tetek bengek aturannya sudah dijelaskan kepada pemilih pemula oleh istri saya, juru penerang pemilu paling terpercaya di rumah kami. Kami pun tampil di ruang publik lengkap dengan kartu pemilih di tangan masing-masing.

Sayang sekali, penampilan kami kurang lengkap. Gilang tak boleh ikut memilih sebab umurnya baru 11 tahun. Pemilu memang semacam film biru, hanya untuk kalangan 17 tahun ke atas. Untuk bisa masuk ke dalam bilik TPS, kamu harus sudah mengalami mimpi basah. Setidaknya, harus sudah tumbuh bulu di bagian-bagian tertentu tubuhmu.

Sejumlah negara, antara lain Kuba, Iran, dan Filipina konon telah menurunkan patokan kedewasaan dalam pemilu ke jenjang usia di bawah 18 tahun. Namun, kalaupun patokannya diturunkan, usia terendah paling-paling 16 tahun. Kalangan di bawah itu tetap tidak dilibatkan dalam proses elektoral. Anak-anak, kalangan di bawah umur, tidak boleh ikut.

Suara anak-anak

Terus terang, saya tidak begitu paham fiqih pemilu. Namun, kalau saya perhatikan adab-adaban politik di TPS, kedewasaan kelihatannya agak berlebihan. Membuka dan melipat kertas suara, menusuk gambar dengan paku, memasukkan kertas suara ke dalam kotak, dan mencelupkan ujung kelingking ke dalam tinta, anak-anak pasti bisa. Tidak perlu menunggu tumbuh bulu buat melakukan urusan sepele.

Anak-anak bahkan dapat melakukan banyak hal yang jauh lebih rumit. Mereka dapat menggambar robot, bermain sepak bola, menjalankan mesin perang dalam game online, bahkan membayangkan masa depan yang tidak kalah canggih dari apa yang pernah dibayangkan oleh, katakanlah, Leonardo Da Vinci di abad ke-16.

Apakah dalam politik dan pemerintahan suara yang didengar hanya suara orang dewasa? Apakah anak-anak tidak punya akses untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan? Apakah suara anak-anak tidak perlu didengar? Saya tidak tahu.

Saya hanya membayangkan apa jadinya kalau suara anak-anak diperhitungkan dalam pemilu. Para kandidat pemilihan calon bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, mungkin akan mengutip kata-kata Spongebob Squarepants dalam kampanye atau membangun pencitraan di hari genting dengan mengenakan T-Shirt bergambar Upin dan Ipin.

Mudah terbakar

Kami tidak berlama-lama di TPS. Setelah memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang dikasih gembok dan mencelupkan kelingkung ke dalam tinta ungu, kami cepat-cepat pulang, demi keutuhan keluarga kami.

Sambil berjalan pulang, saya merenungi beberapa pelajaran yang berharga buat diri saya sendiri di hari libur itu. Itulah pelajaran di sekitar pertanyaan sederhana: mengapa politik mesti dijauhkan dari anak-anak?

Barangkali, dalam politik cukup banyak hal yang memang tidak cocok dilihat oleh kalangan di bawah umur. Hal-ihwal yang mesum, panas, atau tidak senonoh memang sebaiknya tidak melibatkan anak-anak. Kasihan mereka.

Jangan-jangan, politik termasuk barang berbahaya yang mudah terbakar atau gampang meledak. Mungkin itu sebabnya politik selalu disimpan di tempat yang tinggi, jauh dari jangkauan anak-anak.

Dilihat dari situ, saya mensyukuri kenyataan bahwa Gilang tidak harus ikut ke TPS. Namun, dilihat dari perspektif lain, kenyataan ini juga bikin prihatin. Orang-orang dewasa, para politisi dan pemilih mereka, jangan-jangan tak lagi mampu mendengar suara anak-anak, tak lagi bisa berbicara kepada mereka.

Pemilu memang disebut “pesta demokrasi”. Namun, demokrasi bukan melulu soal kontes para pesolek dan histeria para pemilih. Demokrasi mencakup proses mendengar suara sebanyak mungkin orang, tak terkecuali anak-anak.

Sesampai kami di rumah, saya bilang kepada Gilang bahwa anak-anak sebetulnya punya banyak teman di musim pemilu, paling tidak di Jawa Barat. Dalam dua musim pemilu terakhir, perolehan suara terbanyak selalu berasal dari kalangan yang memilih untuk tidak memilih alias “golongan putih”.***