Penggunaan Teknologi Geospasial Masih Minim

BANDUNG,(PRLM).- Meski sudah diundang-undangkan sejak 2011 silam, namun pemanfaatan teknologi geospasial di Indonesia masih belum optimal. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik dan disinergikan dengan seluruh data yang ada di berbagai lembaga terutama instansi-instansi yang ada di daerah, teknologi ini akan mampu meningkatkan potensi pendapatan dari sektor pajak.

"Makanya kami terus sosialisasikan teknologi geospasial supaya efisien dan efektif. Karena pada saat mengharapkan peningkatan dari sektor PBB misalnya, ada banyak masalah yang terjadi. Ada objek pajak yang tidak ada wajib pajaknya, atau ketika wajib pajak menyetorkan ke Depkeu, data yang diterima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan ini terjadi di semua daerah," kata Managing Director Vivastor Techno Logica Firmansyah dalam "Efisiensi dan Efektivitas Operasional untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Teknologi Geospasial", di Hilton Bandung, Kamis (16/10/2014).

Saat ini, kata Firman, baru sekitar 26 kementrian/lembaga/Pemprov/Pemkot/Pemkab di Indonesia yang memanfaatkan teknologi geospasial. Kendala SDM dan kesiapan data di daerah menjadi kendala utama dalam pemanfaatan teknologi geospasial.

"Surabaya sudah mulai memanfaatkan, Aceh tengah, dan Bandung juga akan mulai menggunakan pada Januari 2015. Sehingga pengelolaan informasi berbasis kota bisa digunakan Pemkot untuk perbaikan dan peningkatan berbagai hal termasuk salah satunya pendapatan pajak," tuturnya.

Dengan teknologi Geospasial yang terpadu, kata Firman, bisa memudahkan secara operasional dengan akurasi data yang tinggi. Melalui sebuah alat, seluruh data bisa diolah untuk kemudian diproses hingga terlihat lokasi-lokasi yang bisa menjadi objek pajak.

"Akurasinya luar biasa, bisa tentukan jarak selain luasan, lokasi. Data ini diolah, disimpan dalam storage, diproses, direkam dan disebarluaskan, siapa saja bisa memanfaatkan data ini. Ada berapa potensi pajak dari PBB dengan mudah bisa diketahui, berapa yang hatus disetorkan jadi jelas," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Priyana Wirasaputra menuturkan, Kota Bandung sebetulnya sudah mulai menggunakan teknologi geospasial sejak 2013 lalu. Namun harus diakui teknologi yang digunakan belum secanggih yang ada saat ini.

"Tapi memang harus diupdate, sekarang kan sudah 3 dimensi, kita belum. Kami harapkan memang seperti itu, karena dengan sistem yang ada di kita tidak bisa deteksi secara detail data seluruh wajib pajak yang ada di Kota Bandung. Salah satu pengembangan kkita ke depan, tapi minimal sekarang kita update database saja dulu," tuturnya.

Sama seperti yang dialami daerah lain di Indonesia, kata Priyana, Kota Bandung juga mengalami permasalahan dalam memaksimalkan potensi PBB hingga menjadi piutang yang cukup besar. Saat ini misalnya, piutang PBB di Kota Bandung sudah mencapai Rp 600 milyar.

"Jadi wajib pajak ada, objek pajaknya tidak ada, Objek pajak ada, wajib pajakna tidak ada. Atau satu objek pajak SPTnya sampai 3, sehingga datanya tidak akurat. Makanya penataan harus betul-betul masif," ucapnya.

Sementara itu, Gilang Widiawisaksana dari Esri Indonesia menuturkan, dengan penggunaan teknologi geospasial ini, bisa memotong berbagai proses birokrasi. Dalam perizinan misalnya, yang tadinya bisa berbulan-bulan, dengan teknologi ini hanya beberapa jam saja.

"Tak perlu survey lagi. Untuk persil misalnya pakai data dari BPN, tidak perlu biaya survey, efisiensi, lebih cepat. Karena dengan data ini semua instansi berbagi data, karena tidak ada satupun instansi memiliki data lengkap," ucapnya. (Nuryani/A-89)***

Baca Juga