Keberhasilan Banjar Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah

JAKARTA, (PRLM).- Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari faktor ketersediaan anggaran. Semua hanya dapat terwujud dari kerja keras tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Hal tersebut sudah dibuktikan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui kepemimpinan Bupati Banjar, Sultan H. Khairul Saleh.

"Keberhasilan Bupati dua periode ini dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp 13,7 miliar di awal kepemimpinan tahun 2005 hingga menjadi Rp 190,8 miliar di tahun 2013. Demikian pula APBD yang semula hanya Rp 301,5 M menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2013," demikian disebutkan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banjar, melesatnya pembangunan di Kabupaten Banjar tidak lepas dari peningkatan potensi pendapatan serta tata kelola keuangan mumpuni di bawah komando Khairul Saleh.

Melihat gambaran keuangan di era pertama Bupati Banjar Khairul menjabat tahun 2005 hingga 2010, APBD Banjar bisa menembus angka Rp 301, 5 miliar lebih dengan PAD Rp 13, 7 miliar lebih.

Dosen Luar Biasa MSAP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, DR Hary Supriadi, SH, MA menyebutkan, salah satu program yang diketahuinya tentang upaya Pemkab Banjar mendongkrak PAD dan APBD, antara lain, sejak gerakan peningkatan pendapatan asli daerah dicanangkan awal tahun 2011, kemudian akhir tahun APBD Banjar berhasil melejit menjadi 949 miliar lebih dengan PAD Rp 96 miliar lebih.

Tahun anggaran 2012 dilanjutkan dengan gerakan tahun panutan PAD dan berhasil meningkatakan APBD menjadi di atas Rp 1,2 triliun dan PAD menjadi Rp 147 miliar lebih atau terjadi kenaikan sebesar 52 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya. “Keberhasilan ini mewujudkan komitmen Khairul Saleh yang ingin menjadikan APBD menjadi Rp 1 triliun lebih,” ujarnya.

Program dilanjutkan pada tahun 2013 yang dicanangkan sebagai operasi sisir yaitu melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi dan menagih pajak dan retribusi yang masih terutang. Kegiatan operasi sisir PAD ini berhasil menaikkan PAD menjadi Rp 190, 8 miliar lebih atau terjadi kenaikan sebesar 29, 77 persen. “Ini kerja keras yang sangat fantastis,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu faktor yang menjadi tolak ukur pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK dalam merekrut para menteri adalah prestasi kerja. Lalu, bagaimana pendapat tokoh banua maupun tokoh nasional terhadap korelasi prestasi tokoh daerah dengan penyusunan kabinet mendatang?

“Memang kalau berkaca dengan paradigma dulu, ada pertimbangan soal pemerataan. Namun sekarang, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah tokoh yang masuk ke kabinet memiliki prestasi bagus dan amanah. Tokoh daerah ini patut dipertimbangkan. Selain berprestasi, dia memiliki keterwakilan daerah yang sangat kuat,” ungkap mantan Ketua KPU Pusat, DR Hafidz Ansyari.

Dia mengakui, dalam penyusunan kabinet menteri Jokowi-JK, aspek politik sulit untuk dihindari, namun yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan justru aspek profesional. “Secara teori dan ideal, aspek profesional lebih utama untuk menentukan penyusunan kabinet, bukan aspek politik. Walaupun harus kita sadari, di permukaan, aspek profesional ini menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Jokowi-Jk. Namun pada praktiknya, harus kita sadari, penyusunan kabinet itu tidak luput dari aspek politik,” jelasnya.

Tetapi harus dipahami, pola yang sangat ideal dalam penyusunan kabinet itu adalah menggunakan aspek profesional. “Siapa pun yang nanti dipilih menduduki posisi menteri, dia adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau partai. Dia mampu, memenuhi persyaratan dan kualitatif. Kalau ada tokoh daerah (Kalimantan Selatan) yang masuk bursa kabinet, tentunya hal itu sangat bagus, kita sudah sepatutnya berterima kasih dengan pemerintahan yang baru. Sekarang tinggal individu yang memilih, praktiknya aspek apa yang dikedepankan?,” paparnya.

Di tempat terpisah, Hakim Agung DR. Abdurrahman, SH, MH saat dimintai komentar tentang bermunculannya tokoh daerah yang masuk bursa menteri Jokowi-JK seperti Sultan H Khairul Saleh dari Kalimantan Selatan, menanggapi dengan singkat dan tegas. “Menurut saya harus ada keterwakilan daerah yang mengisi kursi kabinet, lebih-lebih untuk posisi yang strategis. Pokoknya, yang paling penting, dia mampu, berprestasi dan memiliki integritas,” ucapnya. (Satrio Widianto/A-147)***

Baca Juga