Forum Tenaga Honorer K2 Sering Diintimidasi

SUMEDANG, (PRLM).- Para pengurus dan anggota Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) yang tak lulus, mengaku sering mendapat intimidasi dari beberapa pihak yang ingin mematahkan perjuangan mereka. Bahkan ada juga pihak yang mencoba melemahkan dengan merayu mereka masih berpeluang diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu, mereka diminta jangan terlalu frontal mempermasalahkan kelulusan THK2.

“Parahnya lagi, ada pula yang mengancam akan membubarkan kami. Akan tetapi, kami tidak akan pernah menyerah dan pantang mundur memperjuangkan kebenaran terkait masalah kelulusan THK2 yang banyak kecurangan,” kata Ketua FTHK2, Hj. Eni Rohayah di gedung DPRD Kab. Sumedang, Selasa (25/3/2014).

Menurut dia, berbagai bentuk intimidasi itu ujung-ujungnya ingin meredam perjuangan FTHK2. Dampaknya, dinilai sangat terasa. Contohnya, beberapa anggota forum terutama di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jadi jarang mengikuti rapat forum. Begitu juga rekan satu profesi guru sukwan (sukarelawan), ada beberapa orang yang terkena provokasi.

“Padahal, kami berupaya ingin proses kelulusan THK2 di Kab. Sumedang objektif dan transparan sesuai perundang-undangan berlaku. Meski terjadi intimidasi, kami tak akan pernah berhenti berjuang. Terus terang, kami sudah lelah, jemu dan tak percaya lagi dengan janji manis. Dari dulu kami sering dijanjikan akan diangkat menjadi PNS, nyatanya hanya retorika belaka,” ujar Eni.

Ditanya hasil rapat kerja dengan Pansus (Panitia Khusus) Penyelesaian Masalah THK2 DPRD dan Tim Investigasi THK2 Kab. Sumedang, Eni menyebutkan, pansus hanya menyerahkan data-data hasil verifikasi kelulusan THK2 yang bermasalah kepada tim investigasi. Hasil verifikasi pansus akan dicek dan diverifikasi kembali oleh tim. “Untuk pembahasannya diundur setelah Pileg tanggal 10 April hingga 16 April nanti,” ujarnya. (A-67/A_88)***

Baca Juga

RS Swasta Keberatan Penetapan UMK Sumedang 2017

SUMEDANG, (PR).- PT Lingga Pakuwon Jaya yang mengelola Rumah Sakit Umum Pakuwon di Jalan Dewi Sartika Sumedang, keberatan dengan penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumedang tahun 2017 sebesar Rp 2.463.461,49 yang ditetapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Bus vs Truk, Mana yang Lebih Banyak Telolet?

BANJAR,(PR).- Demam Telolet melanda dunia, Rabu 21 Desember 2016. 'Om Telolet Om' menjadi trending topik dunia di akun media sosial Twitter, dan mencuri perhatian banyak kalangan.

Kemenkumham Wilayah Jabar Lantik 110 Pejabat

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 110 pejabat di lingkungan Kemenkumham Wialayah Jabar dilantik pada Kamis 22 Desember 2016. Dalam kesempatan itu, dilantik pula pejabat pelaksana atau Eselon V pada Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas jajaran pemasyarakatan maupun imigrasi.