Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Pemilu Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang berkualitas dan untuk kesejahteraan rakyat merupakan komitmen para pemimpin lembaga negara. Harapan yang demikian dituangkan dalam 18 butir kesepakatan para pimpinan lembaga negara setelah mereka mengadakan pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Pertemuan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto sebagai tuan rumah, Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua MPR Lukman , Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KY Suparman Marzuki, dan Ketua MA Muhammad Hatta.

Saat konferensi press, di mana ratusan wartawan dari berbagai media, Sidarto membacakan kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan yang memakan waktu sekitar 2 jam itu. Bagi pimpinan lembaga negara, demokrasi hasil Pemilu bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan demokrasi semata, namun demokrasi yang benar-benar lahir dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dari semua untuk semua,” ujar Sidarto.

Diakui oleh pimpinan lembaga negara, Pemilu 1999, 2004, dan 2009 berhasil dilaksanakan dengan baik meski ada kekurangan. Untuk itu pimpinan lembaga negara berharap Pemilu 2014 bisa dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi.

Dalam Pemilu, pimpinan lembaga negara menyatakan bahwa rakyat diberi ruang untuk menentukan siapa wakil rakyatnya dan siapa pemimpin nasional untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu partisipasi rakyat yang diharapkan adalah partisipasi yang didasarkan pada kesadaran bukan karena mobilisasi apalagi karena politik uang.

Untuk itu semua pimpinan lembaga negara berharap dan berupaya agar tahapan Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden dapat terpilih sesuai dengan agenda ketatanegaraan yang disepakati.

Dalam pertemuan itu, pimpinan lembaga negara memberi dorongan kepada BPK agar mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu agar tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak asing dan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan lembaga negara memwaspadai bahwa hasil Pemilu juga bisa memunculkan perselisihan. Untuk itu jika nanti ada hal yang demikian, diharapkan masalah itu diselesaikan di MK. “MK merupakan lembaga penentu terakhir untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait Pemilu,” ujar Sidarto.

Tak hanya MK yang diharapkan ikut menyelesaikan masalah terkait Pemilu. MA pun diharapkan juga demikian. Lembaga ini diharapkan ikut menyelesaikan masalah terkait Pemilu sesuai dengan kewenangannya. “Untuk menjamin kepastian hukum, tindak pidana Pemilu tidak sampai pada tahap kasasi tapi akan selesai pada tingkat banding,” papar Sidarto.

Pemilu sebagai momentum yang strategis, maka pimpinan lembaga negara siap memprioritaskan hajatan ini.

Penting dalam pertemuan itu bahwa pimpinan lembaga negara mengingatkan netralitas PNS, TNI, dan Polri dalam seluruh proses Pemilu. “Netralitas mereka merupakan keniscayaan,” ujar Sidarto dengan tegas.

Tak hanya PNS, TNI, dan Polri yang diingatkan oleh pimpinan lembaga negara. Seluruh rakyat dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. “Sehingga meminimalisir yang tidak menyalurkan suaranya pada saat pemungutan suara,” tegas Sidarto mengatakan. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Perjuangan Untuk Demokrasi Harus Terus Dilakukan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Indonesia kini dan pada masa-masa mendatang membutuhkan politisi dan pejabat model Ignatius Joseph Kasimo, atau yang dikenal dengan IJ Kasimo, yang merupakan salah satu tokoh pelopor Kemerdekaan Indonesia.

Bawaslu Temukan Praktik Mahar Politik

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik mahar politik dari sejumlah partai terhadap bakal calon (balon) kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak.
 

Pilkada Serentak 2015

Tak Perlu Perppu, Hanya 7 dari 269 Provinsi dan Kab/Kota yang Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai kalau hanya di tujuh daerah yang tunggal, bukan berarti parpol gagal melakukan kaderisasi, melainkan parpol di 7 daerah tersebut yang gagal, karena dari 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya 7 daerah yang ada pasangan tung

Persis Haramkan Golput

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tidak memperbolehkan pengurus dan kader-kadernya untuk bersikap tak memilih atau golput termasuk dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.