Persoalan Naker di Indonesia Sangat Kompleks

SOLO, (PRLM).- Mantan staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 2007-2009, Dra. Eva Yuliana, MSi mengungkapkan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri maupun tenaga kerja sektor formal maupun informal di dalam negeri sangat kompleks dan tidak mungkin hanya diatasi pemerintah.

Banyak regulasi tentang ketenagakerjaan yang perlu perubahan dan pembaharuan, sehingga banyak pihak yang terlibat dengan tenaga kerja (Naker) tidak secara semena-mena memerlakukan Naker.

Masalah tersebut disampaikan Eva Yuliana kepada wartawan, dalam silaturahmi di Solo, Senin (10/3/14). Dia menanggapi masih banyaknya kasus-kasus Naker, terutama TKI di luar negeri setelah pemerintah memberlakukan moratorium beberapa waktu lalu.

"Saya sebagai salah satu pengusul moratorium melihat, sejauh ini belum ada regulasi yang pas untuk melindungi TKI. Padahal, pada saat TKI bekerja di luar negeri harus mengikuti regulasi negara tempat tujuan bekerja. Akibatnya memang masih terus muncul persoalan dan saya tidak tahu sejauh mana peraturan Menakertrans dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan," ujarnya.

Eva Yuliana yang aktif dalam Koalisi Perempuan Politik Jawa Tengah dan Jaringan Pemerhati Perempuan dan Anak Jawa Tengah berpendapat, karena masalah TKI tidak bisa ditangani sepihak, yang diperlukan adalah forum-forum komunikasi bilateral yang lebih intensif.

Lahirnya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi dan Malaysia yang lalu, di antaranya adalah untuk penguatan regulasi nasional agar perlindungan TKI lebih baik.

"Persoalan aturan perlindungan TKI di negara tujuan yang tidak jelas, seharusnya dituntaskan pada saat Indonesia melakukan moratorium. Di sisi lain pemerintah Indonesia harus tegas meminta peraturan yang memberikan kepastian hukum perlindungan TKI," tandas Eva yang kini memutuskan kembali ke dunia politik sebagai Caleg Partai Nasdem.

Menyinggung nasib tenaga kerja sektor formal maupun informal di dalam negeri, politisi muda kelahiran Semarang tahun 1973 yang pada periode 1999-2004 menjadi anggota DPRD Jateng dari PKB melihat masalahnya lebih kompleks.

Dia mengamati persoalan Naker di dalam negeri tidak hanya terbatas pada rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan dan lain-lain, tetapi juga terbatasnya lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, serta regulasi tentang ketenagakerjaan.

"Kalau ingin menuntaskan masalah itu harus diurai dari hulu sampai hilir. Aspek yang terkait dengan Naker di dalam negeri, termasuk tenaga honorer di lingkungan pemerintah, di antaranya kondisi ekonomi dan para pelaku ekonomi, kerjasama pemerintah dengan investor, pembekalan bagi calon Naker dan sebagainya. Semua itu perlu ada perubahan," tandasnya.

Dia menambahkan, di parlemen persoalan ketenagakerjaan tidak bisa hanya ditangani di komisi IX tetapi juga komisi-komisi lain yang terkait. Sebagai politisi yang paham dengan persoalan ketenagakerjaan, Eva menyatakan, jika kelak duduk sebagai anggota DPR RI di komisi apapun dia akan tetap pada komitmen untuk memerbaiki nasib Naker baik di dalam negeri maupun TKI (Tok Suwarto/A-89)***

Baca Juga

Penjualan Lesu, Ritel Perluas Ekspansi Online

JAKARTA, (PR).- Toko-toko ritel mulai memperluas ekspansi ke penjualan online untuk menyiasati kondisi penjualan yang mulai lesu beberapa tahun belakangan. Selain membuka situs sendiri, mereka juga menggunakan jasa platform online.

Ekonomi Makro RI Bangkitkan Optimisme

JAKARTA, (PR).- Data ekonomi makro Indonesia pada kuartal III tahun 2017 dinilai membangkitkan optimisme ekonomi nasional.