500 Mahasiswa Dampingi Pelaku Usaha Kecil di Kec. Cibeber

MENTERI Koperasi dan UKM, Syarif Hasan meninjau stan UKM yang semua merupakan pelaku UKM di Cibeber  pada acara “Saung Rahayat” yang diselenggarakan STIE Prasetiya Mulya di Alun-alun Cibeber, Kab Cianjur, Sabtu (1/3/2014).*
WILUJENG KHARISMA/PRLM
MENTERI Koperasi dan UKM, Syarif Hasan meninjau stan UKM yang semua merupakan pelaku UKM di Cibeber pada acara “Saung Rahayat” yang diselenggarakan STIE Prasetiya Mulya di Alun-alun Cibeber, Kab Cianjur, Sabtu (1/3/2014).*

CIANJUR, (PRLM).- Sekitar 500 mahasiswa ekonomi, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Prasetiya Mulya mendampingi puluhan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sembilan desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

"Pendampingan yang dilakukan selama satu bulan terakhir ini merupakan hubungan saling menguntungkan bagi mahasiswa dan pelaku usaha kecil di Cibeber. Selain mahasiwa bisa praktek di lapangan langsung di tengah-tengah masyarakat, pelaku usaha kecil juga bisa mendapatkan pembinaan profesional dari berbagi aspek usaha dari mahasiswa," ucap Rektor STIE Prasetiya Mulya Djoko Wintoro di sela-sela acara “Saung Rahayat” yang diselenggarakan STIE Prasetiya Mulya di Alun-alun Cibeber, Cianjur, Sabtu (1/3/2014).

Djoko mengatakan mahasiswa melakukan pendampingan dari aspek pengelolaan keuangan usaha, kemasan produk, manajemen pemasaran, dan aspek lain dalam rangka memajukan usaha dari pelaku UKM di Cibeber. "Kegiatan serupa sudah kami lakukan beberapa kali, tahun lalu juga pendampingan dilakukan di Kec. Sukaluyu," ucapnya. (A-186/A_88)***

Baca Juga

KERJA sama  pengembangan kepariwisataan nasional ditandai dengan  penandatanganan nota kesepahaman (MoU),  oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara dan Direktur Utama PT Pelni, Elfien Goentoro, di Kapal Motor (KM) Kelud di Pelabuhan Tanjung Pr

Elfien Goentoro Jadi Dirut PT DI yang Baru

BANDUNG, (PR).- Sejak Kamis 31 Agustus 2017, Budi Santoso tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) setelah 10 tahun pengabdiannya.

BPKN dan YLKI Tolak Tarif Top Up

JAKARTA, (PR).- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menolak kebijakan Bank Indonesia yang memberlakukan tarif untuk isi ulang (top up) uang elektronik).