Kontrak Politik Caleg Seharusnya Dilakukan Secara Kolektif

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kontrak politik yang ditawarkan para calon legislatif seharusnya dilakukan secara kolektif. Dengan terbentuknya forum besar caleg pemegang komitmen, maka dampak yang akan dirasakan publik akan lebih terasa masif.

“Kalau hanya pernyataan pribadi tensi pemahaman jadi negatif karena publik sudah apatis dengan janji-janji. Daripada politik transaksi individual untuk profit pribadi, lebih baik kalau transaksi itu menjadi gagasan forum kumpulan caleg. Sangat bagus sebagai bagian dari pendidkan politik,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M. Afifuddin, di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dengan menggabungkan sejumlah caleg dalam satu dapil untuk berkomitmen bersama, kata dia, maka publik bisa mendapatkan manfaat dari tawaran itu lebih besar lagi. Sepanjang perjalanan politik di Indonesia, kontrak politik memang menjadi gelaran rutin menjelang pemilihan legislatif, atau juga pemilihan di tingkat daerah.

Hanya, kata Afifuddin, dari pengalaman masa sebelumnya publikasi acara kesepakatan kontrak politik itu hanya sebatas seremoni politik saja. Sementara pascakesepakatan itu, minus praktik realiasi janji.

“Bagaimana yang penting berdemokrasi menjadi pendorong masyarakat masih berpartisipasi dalam politik ini. Sejauh mana komitmen ini terukur, karena banyak caleg yang tidak masuk akal, 100 persen gaji untuk rakyat, meski tidak realistis,” ujarnya.

Oleh karena itu, perlu ada langkah yang mampu mengunci timbal balik dari keinginan para kandidat yang membutuhkan dukungan itu. Salah satunya adalah forum bentukan warga yang akan mengawal janji dan komitmen para caleg jika nantinya terpilih sebagai anggota dewan.

“Misalnya sesuai kontrak politik apa yang akan dilakukan tiga bulan setelah terpilih. Lalu, apa tindakan forum itu jika kesepakatan tidak terpenuhi, karena orang terpilih itu secara moral telah mengingkari janji,” tutur Afifuddin.

Selain itu, forum pengawal komitmen kontrak politik juga harus menuntut para caleg agar berkomitmen untuk selalu berkomunikasi dengan warga di dapil yang telah memilihnya. Sebab, seringkali anggota dewan jarang menjenguk konstituennya. Akibatnya, aksesibilitas publik dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi nyaris buntu.

“Misalnya dalam satu bulan akan mengunjungi salah satu daerah di dapil. Minimal ada jalur komunikasi untuk tetap berkomunikasi, bukan orientasi berjuang hanya mengambil simpati sesaat. Jadi jaringan tidak hanya menjelang pemilu saja, karena aktivitas pendidkan politk itu harus berkelanjutan,” kata Afifuddin.

Namun, ia berharap agar kebutuhan warga yang dititipkan untuk direalisasikan oleh kandidat terpilih sebisa mungkin tidak berkaitan dengan materi. Tanpa disadari, publik memerlukan kebijakan yang akan memberikan kepastian tahapan menuju kesejateraan, bukan yang sifatnya instan.

“Misalnya bagaimana membuat regulasi seperti UU Desa. Manfaat yang diterima jadi lebih luas,” ujarnya. (A-196/A-89)***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.