Pindah Memilih, Warga Wajib Urus Formulir Model A5

JAKARTA, (PRLM).- Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara asal karena alasan tertentu, tidak perlu khawatir akan kehilangan hak memilih. Mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan cara mengurus formulir model A-5 (surat keterangan pindah memilih) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Mobilitas penduduk kita sangat tinggi baik karena dinas luar, tugas belajar, pindah domisili, sakit, bencana dan persoalan hukum yang mengakibatkan seseorang menjadi tahanan. Kejadian-kejadian itu tidak boleh menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu, dimanapun, mereka dapat menggunakan hak pilih dengan catatan mengurus formulir A-5 dari PPS asal,” ucap Anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Untuk mendapatkan formulir model A-5, kata Ferry, pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain kepada petugas PPS di desa/kelurahan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang yang mengurus formulir model A-5 itu, benar-benar orang yang akan pindah memilih dan terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut.

“Petugas PPS harus benar-benar teliti sebelum mengeluarkan formulir itu. Bisa jadi ada orang yang meminta formulir model A-5 atas nama orang lain dengan tujuan mengeluarkan nama seseorang dari daftar pemilih tetap (DPT), padahal orang yang bersangkutan tidak berencana untuk pindah memilih,” ujarnya.

Ferry menambahkan, jika pemilih yang akan pindah memilih itu sudah jelas identitasnya dan dipastikan orang yang mengurus formulir model A-5 itu adalah orang yang akan pindah memilih, petugas PPS kemudian mengecek nama yang bersangkutan di DPT.

Jika nama pemilih itu tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir A-5 KPU serta mencoret nama yang bersangkutan dari DPT pada TPS asal.

“Harus dilakukan pengecekan dulu dalam DPT. Jangan langsung memberikan surat keterangan pindah memilih. Jangan-jangan yang bersangkutan memang tidak terdaftar dalam DPT di daerah itu atau bahkan orang itu adalah orang dari daerah lain yang ingin mendapatkan formulir model A-5 untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Setelah mendapatkan formulir model A-5, pemilih wajib melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya paling lambat tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pada saat pemilih melaporkan diri, PPS harus teliti membaca dokumen pemilih tersebut. “Harus benar-benar dicek identitasnya dan dibandingkan dengan formulir A-5 yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal,” ujarnya.

Dalam situasi tertentu, dimana pemilih tersebut tidak sempat melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilih, pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Dengan catatan, pemilih yang bersangkutan telah memiliki formulir model A-5 dari PPS asal dan menunjukkannya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, tempat pemilih itu akan menggunakan hak pilih.

Pemilih yang masuk kategori pindah memilih dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Pemilih itu diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih yang sama dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pemberian suara dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WIB.

PPS, kata Ferry, penting untuk mengatur keseimbangan pemilih yang tercatat sebagai DPTb, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memberikan suara di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Kader Taat Hukum, Politik Uang Akan Hilang

JAKARTA, (PR).- Menghilangkan politik uang di partai harus dilakukan melalui penegakan hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah menciptakan keterikatan pada hukum bagi kader partai.

Akbar Tandjung Sarakan Kader Partai Golkar tidak Rangkap Jabatan

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku pernah berbicara dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Ade Komaruddin dan menyarankan untuk tidak maju sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub di Bali, yang akan diselenggarakan tanggal 15

Airlanga tak Mau Ada Skenario Aklamasi

NUSA DUA, (PR).- Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai, tidak ada kemenangan secara aklamasi dalam Musyawarah Partai Golkar 2016. Hal itu dia katakan dengan merujuk kepada AD/ART Partai Golkar.

Setya Novanto Ketua Umum Golkar Baru

NUSA DUA, (PR).- Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 setelah mengantongi 277 suara dari total 554 suara dalam pemilihan, Selasa, 17 Mei 2019.