Pindah Memilih, Warga Wajib Urus Formulir Model A5

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara asal karena alasan tertentu, tidak perlu khawatir akan kehilangan hak memilih. Mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan cara mengurus formulir model A-5 (surat keterangan pindah memilih) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Mobilitas penduduk kita sangat tinggi baik karena dinas luar, tugas belajar, pindah domisili, sakit, bencana dan persoalan hukum yang mengakibatkan seseorang menjadi tahanan. Kejadian-kejadian itu tidak boleh menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu, dimanapun, mereka dapat menggunakan hak pilih dengan catatan mengurus formulir A-5 dari PPS asal,” ucap Anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Untuk mendapatkan formulir model A-5, kata Ferry, pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain kepada petugas PPS di desa/kelurahan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang yang mengurus formulir model A-5 itu, benar-benar orang yang akan pindah memilih dan terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut.

“Petugas PPS harus benar-benar teliti sebelum mengeluarkan formulir itu. Bisa jadi ada orang yang meminta formulir model A-5 atas nama orang lain dengan tujuan mengeluarkan nama seseorang dari daftar pemilih tetap (DPT), padahal orang yang bersangkutan tidak berencana untuk pindah memilih,” ujarnya.

Ferry menambahkan, jika pemilih yang akan pindah memilih itu sudah jelas identitasnya dan dipastikan orang yang mengurus formulir model A-5 itu adalah orang yang akan pindah memilih, petugas PPS kemudian mengecek nama yang bersangkutan di DPT.

Jika nama pemilih itu tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir A-5 KPU serta mencoret nama yang bersangkutan dari DPT pada TPS asal.

“Harus dilakukan pengecekan dulu dalam DPT. Jangan langsung memberikan surat keterangan pindah memilih. Jangan-jangan yang bersangkutan memang tidak terdaftar dalam DPT di daerah itu atau bahkan orang itu adalah orang dari daerah lain yang ingin mendapatkan formulir model A-5 untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Setelah mendapatkan formulir model A-5, pemilih wajib melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya paling lambat tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pada saat pemilih melaporkan diri, PPS harus teliti membaca dokumen pemilih tersebut. “Harus benar-benar dicek identitasnya dan dibandingkan dengan formulir A-5 yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal,” ujarnya.

Dalam situasi tertentu, dimana pemilih tersebut tidak sempat melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilih, pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Dengan catatan, pemilih yang bersangkutan telah memiliki formulir model A-5 dari PPS asal dan menunjukkannya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, tempat pemilih itu akan menggunakan hak pilih.

Pemilih yang masuk kategori pindah memilih dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Pemilih itu diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih yang sama dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pemberian suara dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WIB.

PPS, kata Ferry, penting untuk mengatur keseimbangan pemilih yang tercatat sebagai DPTb, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memberikan suara di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS. (A-194/A-89)***

Baca Juga

SBY Tegaskan Indonesia Bebas Hutang IMF Sejak 2006

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Presiden RI 2004-2014, Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, ‎meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan terkait hutang kepada IMF sebelum mendapat informasi akurat.

Tak Seperti PDIP, PAN Minta Jokowi Berpidato

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo dipastikan akan menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, 6 Mei ini. Tidak seperti partai pendukung pemerintah, PDIP, PAN memang memberikan kesempatan berpidato bagi Presiden.

KPU Solo Patungan Biayai Tahapan Pemilukada

POLITIK

SOLO, (PRLM).- Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo terpaksa patungan dari dana pribadi untuk membiayai kegiatan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), karena sudah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

TMP Merupakan Garda Terdepan PDI Perjuangan

POLITIK

JAKARTA.(PRLM).- Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olah Raga PDI Perjuangan (PDIP), Sukur Nababan, menyatakan bahwa Taruna Merah Putih (TMP) merupakan garda terdepan PDI Perjuangan dalam membangun citra positif di kalangan pemuda, terutama dalam memenangkan kontestasi di Pilkada.