Headlines

RUU KUHAP dan RUU KUHP Bisa Lumpuhkan KPK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak agar Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda pembahasannya oleh DPR. Soalnya, kedua RUU itu dianggap dapat melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan KPK.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK telah mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya pembahasan kedua RUU itu ditangguhkan. Surat itu berisi alasan dan rekomendasi dari KPK, sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, yang tidak pernah diikutkan dalam pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

"Paling tidak, dengan dikirimkannya surat itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif, bukannya destruktif, yaitu melakukan penundaan atau menarik kembali pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP," kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Abraham menegaskan, KPK tidak dalam posisi menolak dengan serta-merta kedua RUU itu. Akan tetapi, kalau tetap dipaksakan maka akan menghambat pemberantasan rasuah yang dilakukan oleh lembaganya. Dia menyebutkan, ada beberapa poin yang disampaikan sebagai alasan KPK meminta pemerintah dan DPR menunda kedua RUU itu.

"Poin pertama yang menurut KPK sangat krusial yaitu bahwa di dalam RUU KUHP, sifat kejahatan luar biasa dari korupsi jadi tereliminir dengan dimasukkannya ke dalam buku dua RUU KUHP. Jadi sifat kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dari korupsi itu hilang. Begitu pula dengan kejahatan luar biasa lainnya," katanya.

Dengan demikian, kejahatan yang berkaitan dengan korupsi, narkotika, terorisme, maupun hak azazi manusia akan menjadi kejahatan yang biasa. Imbasnya, fungsi dari lembaga-lembaga penegakan hukum yang terkait kejahatan tersebut, seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau Badan Narkotika Nasional akan menjadi tumpul.

"Konsekuensinya lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN, ini menjadi tidak relevan lagi. Atau bisa dikatakan lembaga-lembaga ini menjadi bubar apabila undang-undang yang sifatnya pidana luar biasa itu tetap dimasukkan di dalam buku dua RUU KUHAP," katanya.

Di dalam substansi RUU tersebut, katanya, juga ada beberapa hal yang menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. "Misalnya, kewenangan penyelidikan jadi hilang. Padahal kita tahu, dengan adanya fungsi kewenangan penyidikan yang dimiliki KPK maka itu jadi sangat berguna. Soalnya, kita paham betul bahwa lawful interception, penyadapan, itu dilakukan pada saat proses penyelidikan," katanya.

Selain itu, apabila merujuk pada RUU KUHP, maka beberapa delik seperti aturan tentang penyuapan atau gratifikasi yang selama ini diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak akan masuk lagi sebagai delik korupsi.

"Pertanyaannya, kalau seorang penyelenggara negara menerima suap, atau katakanlah Ketua MK menerima suap, itu tidak akan bisa disidik oleh KPK, kalau kejahatan berupa suap-menyuap dimasukkan di dalam RUU ini tapi toh dimasukkan dalam delik tindak pidana jabatan," ujarnya.

Poin lainnya yang juga disorot oleh KPK ialah kewenangan dalam melakukan penyitaan, di mana dalam RUU mengharuskan adanya izin pengadilan. Menurut Abraham, hal itu tentu akan menghambat kerja KPK. Demikian pula dengan waktu penahanan di tahap penyidikan yang menjadi sangat singkat, yakni hanya lima hari.

"Anda bisa bayangkan, kalau dalam proses penyidikan itu KPK hanya diberi waktu lima hari, maka sebagai kejahatan white color crime dan extraordinary crime ini akan sulit bagi kami merampungkan pemberkasan untuk dilimpahkan ke proses penuntutan," katanya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan, di dalam penerapannya hal tersebut tidak akan aplikatif. Bukan hanya KPK, menurutnya, lembaga penegak hukum yang lain juga akan sulit mendalami masalah kalau hanya diberi waktu lima hari.

"Kalau tidak sanggup melakukan penyidikan selama lima hari, maka tindak pidana jadinya dibiarkan. Jadi jangan hanya enak di atas kertas, tapi diimplementasikannya sulit dan cukup mustahil. Makanya, perlu kajian yang mendalam," tuturnya.

Jika melihat perkara yang ditangani, berikut modus dan efeknya, tindak pidana korupsi memang seharusnya digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, payung hukumnya pun harus berbeda. "Tindak pidana korupsi ini memang harus diposisikan sebagai lex specialis, termasuk dengan pencucian uang," ujarnya.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, di dalam surat yang dikirimkan kepada DPR dan Presiden, KPK merekomendasikan empat hal. Selain meminta penangguhan pembahasan kedua RUU tersebut, karena perlu pengkajian yang mendalam, KPK juga meminta agar delik korupsi dan delik luar biasa lainnya tetap diatur dalam UU yang khusus.

Abraham Samad mengatakan, rekomendasi lainnya ialah agar RUU KUHAP sebaiknya dibahas setelah pembahasan RUU KUHP. Pasalnya, RUU KUHP merupakan hukum pidana materiil, sedangkan RUU KUHAP merupakan hukum pidana formil.

"Rekomendasi terakhir, pemberlakuan kedua RUU tersebut, menurut KPK, sebaiknya diberikan masa transisi minimal tiga tahun, yakni untuk menyesuaikan RUU tindak pidana korupsi dan UU lainnya yang terkait," imbuhnya. (A-203/A-89)***

Komentari di Facebook !
Customize This