Headlines

UU Desa Disahkan

JAKARTA, (PRLM).- Undang-Undang Desa yang baru disahkan oleh DPR akan menjadi babak baru dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Diharapkan, sistem pemerintahan sekaligus pemanfaatan anggaran yang semakin dekat dengan rakyat bisa meninggalkan masalah hambatan dalam menyejahterakan warga di desa.

"Dengan adanya UU Desa ini, kita ingin melahirkan kelas menengah baru. Kalau tujuan itu tercapai, bisa mengentaskan kemiskinan, dan membentuk kelas menengah baru dari desa, maka sebenarnya kesejahteraan di desa kita jauh lebih konkrit, lebih ada kepastian sasaran, lebih presisi, dan jauh lebih baik," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko, seusai Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan UU Desa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Juru Bicara Dewan Pembina Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, juga menyambut regulasi baru itu bagi Jawa Barat. Dede pun yakin jika ke depan pengawalan anggaran oleh rakyat sekitar akan lebih ampuh dalam mencegah korupsi anggaran.

“Di Jawa Barat sendiri ada lebih dari 6.000 desa dan kelurahan yang pasti akan terbantu secara anggaran. Mereka akan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat dengan adanya kucuran dana tersebut,” ujarnya.

Terkait anggaran desa, Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Khotibul Umam Wiranu mengatakan, sumber APBN yang akan dialokasikan ke desa telah ditetapkan dalam Pasal 72 UU Desa.

“Kalau Rp 42 triliun dibagi 73 ribu desa maka akan ketemu angka kurang lebih 600-an juta per desa,” kata Umam.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, masih perlu ada perumusan peraturan pemerintah agar dapat menjalankan UU Desa itu. PP itu akan mengatur mekanisme pemilihan perangkat desa, pertanggung jawaban, pendistribusian anggaran, pengawasan, hingga mekanisme pencairan dana, termasuk pendampingan dan pelatihan.

“Kami akan segera membentuk tim supaya PP ini segera keluar. Supaya tidak ada kekhawatiran, supaya dana ini tepat sasaran dan tidak lagi bertambah orang masuk penjara karena melakukan penyelewengan anggaran,” tutur Gamawan.

Mendagri menambahkan, dengan adanya UU Desa itu akan ada perubahan desain distribusi anggaran. Selama ini, kementerian atau lembaga turun langsung melalui program ke desa-desa. Nantinya, semua dana dan kegiatan itu akan disatukan dan diserahkan kepada desa.

“Selama ini kan turunnya berbentuk dekonsentrasi di provinsi, Tugas Pembantuan di kabupaten yang masih dikendalikan oleh pusat. Nanti tidak seperti itu lagi, tetapi diturunkan kepada kabupaten, kemudian kabupaten itu lah yang mendistribusikan ke desa berdasarkan kriterian yang sudah ditetapkan,” katanya. (A-196/A_88)***