Pembatasan Aktivitas Penambangan Kapur Karst Citatah Tak Terealisasi

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Rencana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk memperluas pembatasan aktivitas penambangan di kawasan Karst Citatah hingga kini tak kunjung terealisasi.

Alih-alih melakukan pembatasan, Pemerintah KBB justru memberikan izin dan restu berdirinya perusahaan pengolahan kapur asing di Kampung Sudimampir Pojok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang.

Pabrik pengolahan kapur perusahaan bernama PT DAMWOO INDO tersebut diresmikan oleh Wakil Buputi KBB Yayat T Soemitra pada Senin (16/12/2013) siang. DAMWO merupakan perusaaan yang memproduksi kapur tohor sebagai bahan pembuatan baja.

Menurut Yayat, kehadiran DAMWOO memberikan kontribusi bagi investasi di KBB. "Pembukaan DAMWOO INDO menunjukan kontribusi pihak swasta mendukung visi KBB. Saya berharap, itu bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," kata Yayat saat membacakan sambutan Bupati KBB Abubakar yang tak hadir.

Ironisnya, pernyataan Yayat tersebut bertentangan dengan rencana Pemerintah KBB sebelumnya yang akan membatasi aktivitas penambangan kapur seperti di Gunung Manik dan Karang Panganten.

Pemberian izin terhadap perusahaan pengolahan kapur sama dengan restu terhadap aktivitas penambangannya sebagai bahan baku produksi. Yayat pun mengakui bahan baku kapur sementara berasal dari Cipatat.

Menurutnya, tak semua penambangan kapur ilegal atau tak mengantongi izin. "Harus dipilah dulu, tambang batu kapur itu tak semuanya ilegal ada yang dari dulu memiliki izin," ucap Yayat.

Dia menyatakan, perusahaan pengolahan kapur yang mendapat izin pemerintah pasti tak mungkin menambang di daerah yang tak berizin. Mengenai pembatasan aktivitas penambangan, Yayat menuturkan akan tetap melanjutkan rencana tersebut.

"Saya berpikir pembatasan belum berhasil. Mungkin lima tahun ke depan pak bupati dan saya akan berpikir lebih banyak bagaimana mencari mata pencaharian pengganti para pekerja tambang," katanya.

Menanggapi itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Pemuda Forum Pemuda Peduli Karst Citatah Hasan Husaeri mempertanyakan komitmen Pemerintah KBB melindungi lingkungan Karst Citatah.

Langkah Pemerintah KBB memberi restu pendirian pabrik pengolahan kapur baru bertentangan dengan rencana pembatasan aktivitas penambangan kapur yang digembor-gemborkannya. "Di satu sisi akan memperluas zona perlindungan, namun dalam kenyataan tak ada komitmen KBB melindungi Karst Citatah," ujarnya.

Hasan berharap, Pemerintah KBB bisa menilai potensi jangka pendek dan panjang yang dimanfaatkan dari kawasan gamping tersebut. "Kalau ditambang, paling habis hanya beberapa tahun. Tetapi jika ada konservasi dan tempat wisata, ada nilai ekonomis berjangka panjang," tuturnya.

Selain itu, Hasan menambahkan, Karst Citatah saat ini diusulkan sebagai geopark atau taman kebumian oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Kars Citatah dianggap memiliki keunikan geologi dan terkait erat dengan sejarah cekungan Bandung di masa lalu.

"Pembukaan pabrik kapur baru menunjukkan Pemerintah KBB tidak mendukung program Geopark Provinsi Jabar sekaligus penyelamatan kawasan Karst Citatah," ujarnya. (A-201/A-89)***

Baca Juga

Bandit Jalanan Kembali Beraksi di Jembatan Pasupati

BANDUNG RAYA
BANDUNG, (PRLM).– Setelah sekian lama Fly Over Pasupati telah aman dari aksi kejahatan jalanan, kini jembatan layang yang membelah Kota Bandung tersebut kembali tidak aman.
 

Gara-gara Layangan dengan Tali Kawat, Listrik Jadi Byar Pet

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).-Arus jaringan listrik sering terganggu akibat tali layangan yang menggunakan kawat. Hal itu berdampak pada terhentinya arus listrik akibat konsleting hingga putusnya kabel jaringan listrik ke rumah warga.

Perum Bulog Distribusikan 18.934 Karung Raskin

BANDUNG RAYA
PETUGAS menurunkan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Perum Bulog Jln. Mahar Martanegara Kota Cimahi.*

CIMAHI, (PRLM).- Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) kuota bulan Agustus 2015 disalurkan ke masyarakat Kota Cimahi, Selasa (4/8/2015). Penyaluran raskin tersebut merupakan jatah ke-9 dari 13 kali kuota raskin sepanjang 2015.

Menkumham, "Tanamkan Budi Pekerti pada Napi Anak"

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasona Laoly meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak memperlakukan tahanan anak seperti tahanan dewasa. Napi anak harus lebih pada pembinaan dan menerapkan budi pekerti.