DPT Kab. Bandung Barat Berkurang 2.156 Pemilih

NGAMPRAH, (PRLM).- Jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung Barat berkurang 2.156 pemilih dibandingkan penetapan sebelumnya pada tanggal 1 November 2013. Berdasarkan rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menetapkan DPT berjumlah 1.149.122 orang.

"Sesuai rekomendasi KPU pusat, kami kembali melakukan penetapan DPT sebulan dari penatapan sebelumnya," tutur Komisioner KPU Kab. Bandung Barat Divisi Data, Humas, Informasi, dan Hubungan Antarlembaga, Benben Faturokhman di Padalarang, Sabtu (30/11/2013).

Penurunan jumlah DPT, ucap Benben, terjadi karena berbagai hal. Dibandingkan penetapan sebelumnya, warga tercantum sebagai DPT, meninggal, beralih status menjadi TNI/Polri, atau pindah domisili.

Bukan hanya itu, sesuai hasil verifikasi, ada warga belum cukup umur dan pemilih ganda pada jumlah DPT sebelumnya.

Meski telah ditetapkan, KPU Kab. Bandung Barat terus melakukan verifikasi data hingga KPU pusat menetapkan DPT di tingkat nasional pada 4 Desember 2013.

"Semoga tidak ada lagi penetapan DPT. Termasuk kali ini, berarti kami telah melakukan lima kali rapat pleno penetapan DPT," tuturnya.

Mengenai 163.140 DPT yang memiliki nomor induk kependukan invalid, Benben mengungkapkan, baru memverifikasi 126.471. Sementara 36.669 lainnya, KPU terus melakukan verifikasi secara berangsur.

"Untuk menyelesaikan persoalan itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat," ucap Benben. (A-206/A-88)***

Baca Juga

hanura, diskusi

Jokowi dan Wiranto Bicarakan Reshuffle

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Erik Satrya Wardhana mengatakan, tidak mungkin Ketua Umum Partai Hanura Wiranto datang ke Istana Kepresidenan bertemu Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ini jika tidak menyinggung soal perombakan susunan (reshuffl

Golkar, Abu Rizal Bakrie

Munaslub Golkar Digelar 7 Mei

JAKARTA, (PR).- Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan penyelenggaraan Munas Luar Biasa digelar di Bali, 7 Mei 2016. 
 

Pembentukan Pansus Bahas Pasal Bermasalah di DPD RI

JAKARTA, (PR).- Usulan pembentukan pansus Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah RI mengemuka untuk mengatasi perdebatan di dalam tubuh DPD RI. Perdebatan seputar Tatib DPD RI selama ini selalu berujung kekisruhan sampai tingkat sidang paripurna.