DPT Kab. Bandung Barat Berkurang 2.156 Pemilih

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung Barat berkurang 2.156 pemilih dibandingkan penetapan sebelumnya pada tanggal 1 November 2013. Berdasarkan rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menetapkan DPT berjumlah 1.149.122 orang.

"Sesuai rekomendasi KPU pusat, kami kembali melakukan penetapan DPT sebulan dari penatapan sebelumnya," tutur Komisioner KPU Kab. Bandung Barat Divisi Data, Humas, Informasi, dan Hubungan Antarlembaga, Benben Faturokhman di Padalarang, Sabtu (30/11/2013).

Penurunan jumlah DPT, ucap Benben, terjadi karena berbagai hal. Dibandingkan penetapan sebelumnya, warga tercantum sebagai DPT, meninggal, beralih status menjadi TNI/Polri, atau pindah domisili.

Bukan hanya itu, sesuai hasil verifikasi, ada warga belum cukup umur dan pemilih ganda pada jumlah DPT sebelumnya.

Meski telah ditetapkan, KPU Kab. Bandung Barat terus melakukan verifikasi data hingga KPU pusat menetapkan DPT di tingkat nasional pada 4 Desember 2013.

"Semoga tidak ada lagi penetapan DPT. Termasuk kali ini, berarti kami telah melakukan lima kali rapat pleno penetapan DPT," tuturnya.

Mengenai 163.140 DPT yang memiliki nomor induk kependukan invalid, Benben mengungkapkan, baru memverifikasi 126.471. Sementara 36.669 lainnya, KPU terus melakukan verifikasi secara berangsur.

"Untuk menyelesaikan persoalan itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat," ucap Benben. (A-206/A-88)***

Baca Juga

PKS Perlu Mainkan Politik Mengayun

POLITIK

JAKARTA, (PRLM)- Peneliti Utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan tidak jelasnya format koalisi baik dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan atau oposisi membuat partai politik layaknya amuba yang terus bergerak dan tidak pernah jelas kapan h

Jaksa Agung Hadiri RDP Komisi III

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hari ini, Selasa (19/1/2016), menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI.
 

Pengusutan Pelanggaran Pilkada Cianjur Terus Berlanjut

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Meski pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2015 telah menetapkan pasangan terpilih Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman (Beriman), sejumlah perkara kaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur itu masih terus bergulir.

DPR Desak Pemerintah Cabut Perpres 61/2015

POLITIK

JAKARTA. (PRLM).- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Kelapa Sawit dianggap hanya merugikan para petani sawit. Untuk itu, DPR dan Komnas HAM mendesak pemerintah segera mencabut Perpres tersebut.