DPT Kab. Bandung Barat Berkurang 2.156 Pemilih

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung Barat berkurang 2.156 pemilih dibandingkan penetapan sebelumnya pada tanggal 1 November 2013. Berdasarkan rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menetapkan DPT berjumlah 1.149.122 orang.

"Sesuai rekomendasi KPU pusat, kami kembali melakukan penetapan DPT sebulan dari penatapan sebelumnya," tutur Komisioner KPU Kab. Bandung Barat Divisi Data, Humas, Informasi, dan Hubungan Antarlembaga, Benben Faturokhman di Padalarang, Sabtu (30/11/2013).

Penurunan jumlah DPT, ucap Benben, terjadi karena berbagai hal. Dibandingkan penetapan sebelumnya, warga tercantum sebagai DPT, meninggal, beralih status menjadi TNI/Polri, atau pindah domisili.

Bukan hanya itu, sesuai hasil verifikasi, ada warga belum cukup umur dan pemilih ganda pada jumlah DPT sebelumnya.

Meski telah ditetapkan, KPU Kab. Bandung Barat terus melakukan verifikasi data hingga KPU pusat menetapkan DPT di tingkat nasional pada 4 Desember 2013.

"Semoga tidak ada lagi penetapan DPT. Termasuk kali ini, berarti kami telah melakukan lima kali rapat pleno penetapan DPT," tuturnya.

Mengenai 163.140 DPT yang memiliki nomor induk kependukan invalid, Benben mengungkapkan, baru memverifikasi 126.471. Sementara 36.669 lainnya, KPU terus melakukan verifikasi secara berangsur.

"Untuk menyelesaikan persoalan itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat," ucap Benben. (A-206/A-88)***

Baca Juga

Kisruh Golkar

Kubu Agung Siap Banding Jika PTUN Batalkan SK Menkumham

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan pimpinan pusat Partai Golkar kubu Agung Lakasono siap mengajukan banding jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Tjetje Hidayat Padmadinata: Pencitraan Politik Harus Dihentikan

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pejabat publik adalah pelayan publik yang seyogyanya melayani publik. Oleh karenanya, praktik-praktik politik pencitraan atau pencitraan politik harus dihentikan.

Jokowi Harus Mampu Indentifikasi Menteri untuk Di-reshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo harus mampu mengindentifikasi para menteri Kabinet Kerja yang akan di-reshuffle. Selain salah tempat ada menteri yang hanya jalan di tempat.

Tiga Formula Reshuffle Kabinet

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Wacana reshuffle kabinet yang mengemuka setelah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK menjadi titik krusial bagi presiden Jokowi untuk menggenjot kerja pembantunya agar dapat lebih efektif dan bekerja jauh lebih baik lagi.