KPU Kab. Cirebon Siap Gelar Pilkada Putaran Kedua

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon siap menggelar putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para pemohon di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11/2013) sore.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hamdan Zoelva secara tegas menolak permohonan pasangan calon nomor urut 2 yakni Sunjaya Purwadi-Tasiya Soemadi serta pasangan nomor urut 3 yakni Mohammad Luthfi-Ratu Raja Arimbi Nurtina.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pokok permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum," ucap Hamdan saat membacakan putusan di Gedung MK, Rabu (20/11/2013), di Jakarta.

Hamdan mengatakan, dalil-dalil pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur,sistematis dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dalam permohonannya, Pasangan Sunjaya-Tasiya (Jago Jadi) mempersoalkan rendahnya partisipasi dalam pemilukada yang hanya mencapai lima puluh dua persen dari jumlah pemilih DPT.

Namun, menurut Hamdan, mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa pihak termohon (KPU Kab. Citebon) memiliki itikad buruk untuk menguntungkan satu pasangan calon.

"Fakta persidangan juga membuktikan bahwa tidak ada rangkaian bukti yang secara signifikan mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka. Karena dalam kenyataannya pemohon dalam Pemilukada Kab. Cirebon mendapatkan suara terbanyak yaitu 27,89 persen atau sebanyak 239.040 suara," ucap Hamdan.

Sementara pasangan Lutfi-Arimbi mempersoalkan ketidaknetralan aparatur pemerintah Kabupaten cirebon serta KPU Kab. Cirebon selama pelaksanaan Pemilukada. Namun, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan mahkamah tentang adanya keterlibatan aparat pemerintah yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Keterlibatan tersebut hanya didasarkan atas dugaan dan tidak terbukti adanya perencanaan yang sistematis dalam pelaksanaannya di lapangan pada saat penyelenggaraan Pemilukada. Jikapun ada keterlibatan PNS, hanya dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu dan terjadi secara sporadis serta tanpa ada bukti mengenai keterlibatan aktif pihak terkait," katanya.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua KPU Kab. Cirebon Iding Wahidin enggan memberikan banyak jawaban. Sebab, ia tak mau berkomentar terkait keputusan MK.

"KPU biasa-biasa saja. Tapi kita akan lari cepat untuk mempersiapkan putaran kedua," ucap Iding seusai sidang.

Iding mengatakan, secara kelembagaan pihaknya siap menggelar pesta demokrasi tersebut. Namun, ia memprediksi putaran kedua tidak akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Seharusnya putaran kedua tanggal Minggu (15/12/2013) tapi karena lelang logistik belum maka kemungkinan diundur sekitar tanggal 22 atau 29 Desember 2013," katanya.

Mundurnya jadwal lelang logistik, kata dia, selain karena ada sidang sengketa di MK. Masalah lainnya adalah belum turunnya anggaran untuk putaran kedua.

"Kita ajukan Rp 16 milyar untuk putaran kedua. Tapi kemungkinan hanya Rp 9,5 Milyar yang turun," katanya. (A-194/A-89)***

Komentari di Facebook !
Customize This