Ribuan Buruh Tuntut UMK Cianjur 2014 Sebesar Rp1,7 juta

CIANJUR, (PRLM).-Sediktinya 2.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transportasi (Dinsosnakertrans) Cianjur dan Kantor Bupati Cianjur, Rabu (13/11/2013).

Mereka menutut revisi pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang saat ini sedang diajukan ke Pemrpov Jawa Barat. Bahkan, mereka mengklaim draft pengajuan UMK 2014 ke Pemprov Jabar tidak sah.

"Draft usulan UMK 2014 sebesar Rp 1.1.40.000 tidak sah karena dewan pengupahan tidak diwakili oleh seluruh perwakilan. Namun, kami bingung ternyata sudah ditandatangan bupati dan diajukan ke Pemprov. Kami menuntut adanya revisi dan meminta UMK 2014 untuk Cianjur sebesar Rp 1.700.00,-," ucap Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto.

Roy mengatakan UMK yang diajukan buruh sudah melalui verifikasi dari pihaknya jika hal tersebut sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di wilayah Kabupaten Cianjur.

"Pengajuan UMK sebesar Rp 1.140.000 itu sangat tidak manusiawi bagi buruh. Karenanya kami minta pengajuan itu dicabut dan nilainya di revisi," ujarnya.

Roy juga meminta hak-hak buruh, seperti cuti sakit, jamsostek, cuti haids dan cuti hamil bagi perempuan dipenuhi oleh perusahaan mengingat selama ini banyak buruh yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya tersebut.

"Kita akan tuntut pemerintah agar menetapkan kembali nilai UMK dengan besaran yang kita tuntut. Nilai yang kita inginkan ini sesuai dengan tingkat KHL di Kab. Cianjur ini," tuturnya.

Berdasarkan undang- undang dan peraturan menteri, kata Roy, semestinya UMK Cianjur bisa mengacu pada UMK Kota Bogor maupun Sukabumi. Di Sukabumi saja, UMK sudah mencapai Rp1,6 juta.

"Mestinya UMK Cianjur setidaknya bisa mengimbangi UMK Sukabumi atau Bogor. Jangan dulu melihat UMK Purwakarta atau Karawang yang sudah di atas Rp2 juta. Itu saja dulu lihat UMK Sukabumi atau Bogor," ucapnya.

Roy menuturkan, kabar yang diterima usulan UMK Cianjur ditunda karena SK Dewan Pengupahan Cianjur dipertanyakan Dewan Pengupahan provinsi. Selama ini, kata dia, KSPSI , tak pernah dilibatkan dalam merumuskan pembahasan UMK. Padahal, untuk membahas UMK itu mestinya mengacu pada 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Buruh inginkan adanya keberpihakan Pemkab Cianjur untuk menentukan UMK. Diperlukan keseriusan dari Disnsosnakertrans mengintensifkan pengawasan hubungan pengusaha dan buruh. Hak-hak buruh harus diperhatikan seperti upah layak, jamsostek, maupun keselamatan kerja. Makanya usulan UMK itu kami nilai cacat hukum. Hari ini kami minta keputusannya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur Sumitra mengaku, pembahasan usulan UMK sudah melalui mekanisme yang semestinya.

Artinya, pembahasan melibatkan tripartit, dipartit, dan dewan pengupahan. "Sudah, kami sudah lakukan mekanisme sesuai aturan yang ditetapkan. Kita tidak seenaknya mengusulkan UMK tanpa melibatkan berbagai elemen. Setiap tahun juga sama dan tidak pernah ada penolakan dari Pemprov Jabar," katanya.

Oleh karena itu, kata Sumitram, ia membantah tudingan buruh tergabung dalam KSPSI yang meragukan SK dewan pengupahan."Kata siapa tidak ada SK-nya dewan pengupahan itu. Ini saya perlihatkan SK-nya. Ini berlaku selama 4 tahun. SK dewan pengupahan berlaku sejak tahun 2012," ujarnya.

Sedangkan, Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh setelah menerima perwakilan dari para buruh akhirnya mau mengubah usulan UMK Cianjur 2014 menjadi Rp 1.350.000,-. Namun, jumlah terebut masih ditolak KPSI dan dari informasi yang didapat "PRLM", mereka akan melanjutkan unjuk rasa besok sampai tuntutan UMK Cianjur 2014 sebesar Rp 1.700.000,- tercapai. (A-186/A-89)***

Baca Juga

Hiswanamigas Jawab Kelangkaan Elpiji 3 kg dengan Operasi Pasar

KUNINGAN, (PR).- Kesulitan masyarakat Kabupaten Kuningan memperoleh gas elpiji tabung 3 Kg, kadang-kadang disertai kelangkaan, dijawab Pertamina melalui Hiswanamigas dengan menggelar operasi pasar gas bersubsidi tersebut.

DUA  unit pesawat sedang parkir di Bandar Udara Nusawiru, di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin (13/10/2014). Pemprov Jabar telah melakukan pembayaran Rp 26 miliar terhadap tanah kas daerah di Desa Kondangjajar, Kec. Cijulang untuk keperlu

PT BIJB Akan Kelola Bandara Nusawiru?

MAJALENGKA, (PR).- PT BIJB berencana melakukan pengelolaan Bandara Nusawiru yang dianggap cukup potensial untuk dikembangkan, dengan penerbangan pesawat kecil sesuai dengan kapasitas landasan pacu yang ada.

Orangtua Protes Alih Fungsi Sekolah Jadi Pabrik

CIANJUR, (PR).- Ratusan warga Kampung Pasir Kalapa, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, menolak relokasi Sekolah Dasar Peuteuycondong 2, Senin 7 November 2016 yang akan dialihfungsikan jadi pabrik.

Persatuan Istri Insinyur Gelar Bakti Sosial di Garut

GARUT, (PR).- Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII) mengadakan kegiatan bakti sosial di Kabupaten Garut, Selasa 8 November 2016. Dipimpin langsung Nia Said Didu selaku Ketua Umum PIII, Rombongan yang berjumlah hampir 50 orang ini menuju penampungan pengungsi korban banjir bandang.