KUAK Negara Tuntut Transparansi Anggaran Pemilu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, mereka menilai Bawaslu tidak becus dalam mengelola anggaran pemilihan umum (pemilu) 2014.

Anggota Kuak Negara Ray Rangkuti menuturkan, dengan anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 856 miliar untuk 2013, Bawaslu tidak transparan dan akuntabel.

Bahkan, kata dia, Bawaslu cenderung lebih kepada pemborosan anggaran seperti pembelian lima mobil Toyota Camry dan tiga mobil Honda CR-V untuk keperluan mobil dinas.

“Baru-baru ini Bawaslu membeli lima mobil Camry dan CR-V untuk keperluan mobil dinas. Parahnya, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa mobil itu tidak mewah dan mahal. Padahal, sebuah situs laman menyebutkan harga Camry di Jakarta berkisar Rp 498 juta (tipe G) hingga Rp 672 juta (tipe hybrid) dan tiga Honda CR-V Rp 392 juta. Artinya, pembelian mobil dinas itu ditaksir mencapai Rp 1,5 Miliar,” ucapnya.

Koordinator KUAK Negara, Arif Nur Alam mengatakan, selain itu Bawaslu juga cukup boros dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengawasan pemilu. Sehingga dalam seluruh tahapan persiapan pemilu yang telah berlangsung, peranan Bawaslu dinilai tidak optimal.

"Bukan hanya Bawaslu, KPU disinyalir juga membeli lima mobil Camry yang ditaksir hampir senilai Rp3,5 miliar. Padahal mobil periode sebelumnya masih layak pakai untuk operasional," ucap DIrektur Indonesia Bugdet Center (IBC) itu.

Dia menambahkan, berdasarkan riset IBC Tahun 2009 lalu mencatan pengelolaan anggaran pemilu khususnya lpgistik selalu menjadi titik rawan. Pengelolaan anggaran Pemilu di Sekjen KPU dan Bawaslu rawan diintervensi politik serta kerugian keuangan Negara mewarnai pengelolaan keuangan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Untuk itu kami mendorong BPK untuk melakukan audit investigative dalam penggunaan anggaran pemilu oleh Bawaslu dan KPU. Selain itu, DPR melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga harus mengevaluasi audit penggunaan anggaran Pemilu tahun 2013 serta mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2014 agar lebih efisien,” tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Jokowi Puji Peran Muhammadiyah

NASIONAL
Jokowi Puji Peran Muhammadiyah

MAKASSAR, (PRLM).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanjung peran Muhammadiyah dalam berbagai sektor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Malang Nian, ABG Disetubuhi di Gubuk, Ruang Tamu hingga Tepi Sungai

NASIONAL
MEDAN, (PRLM).– Seorang gadis ABG, inisial AMP (16) warga Jalan Irian Barat, Dusun 24, Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara, bersama orangtua, dan pamannya, mendatangi Polsekta Percut Sei Tuan.

Ayah Perkosa Anak Tiri di Dapur

NASIONAL
PEKANBARU, (PRLM).- Salim (43), warga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tega memperkosa anak tirinya. Bahkan akibat perbuatan itu, korban tengah hamil tujuh bulan.
 

Jokowi Lantik 9 Anggota Komisi Kejaksaan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8/2015).