KUAK Negara Tuntut Transparansi Anggaran Pemilu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, mereka menilai Bawaslu tidak becus dalam mengelola anggaran pemilihan umum (pemilu) 2014.

Anggota Kuak Negara Ray Rangkuti menuturkan, dengan anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 856 miliar untuk 2013, Bawaslu tidak transparan dan akuntabel.

Bahkan, kata dia, Bawaslu cenderung lebih kepada pemborosan anggaran seperti pembelian lima mobil Toyota Camry dan tiga mobil Honda CR-V untuk keperluan mobil dinas.

“Baru-baru ini Bawaslu membeli lima mobil Camry dan CR-V untuk keperluan mobil dinas. Parahnya, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa mobil itu tidak mewah dan mahal. Padahal, sebuah situs laman menyebutkan harga Camry di Jakarta berkisar Rp 498 juta (tipe G) hingga Rp 672 juta (tipe hybrid) dan tiga Honda CR-V Rp 392 juta. Artinya, pembelian mobil dinas itu ditaksir mencapai Rp 1,5 Miliar,” ucapnya.

Koordinator KUAK Negara, Arif Nur Alam mengatakan, selain itu Bawaslu juga cukup boros dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengawasan pemilu. Sehingga dalam seluruh tahapan persiapan pemilu yang telah berlangsung, peranan Bawaslu dinilai tidak optimal.

"Bukan hanya Bawaslu, KPU disinyalir juga membeli lima mobil Camry yang ditaksir hampir senilai Rp3,5 miliar. Padahal mobil periode sebelumnya masih layak pakai untuk operasional," ucap DIrektur Indonesia Bugdet Center (IBC) itu.

Dia menambahkan, berdasarkan riset IBC Tahun 2009 lalu mencatan pengelolaan anggaran pemilu khususnya lpgistik selalu menjadi titik rawan. Pengelolaan anggaran Pemilu di Sekjen KPU dan Bawaslu rawan diintervensi politik serta kerugian keuangan Negara mewarnai pengelolaan keuangan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Untuk itu kami mendorong BPK untuk melakukan audit investigative dalam penggunaan anggaran pemilu oleh Bawaslu dan KPU. Selain itu, DPR melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga harus mengevaluasi audit penggunaan anggaran Pemilu tahun 2013 serta mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2014 agar lebih efisien,” tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Pengamanan Sidang PK Lanjutan Ba'asyir Bakal Diperketat

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Pengamanan sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bakal ditingkatkan.

Dandim 0734 Yogyakarta Instruksikan Intelijen Lebih Peka

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Komandan Kodim 0734 Yogyakarta Letkol Inf Hotlan M Gurning mengatakan, tidak mudah mengidentifikasi organisasi yang memiliki ajaran terselubung. Namun ia memastikan organisasi semacam itu tidak akan mudah berkembang di Kota Yogyakarta.

Enam Korban Tewas Sudah Diidentifikasi

NASIONAL
JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah orang dikabarkan tewas dalam insiden baku tembak di Pos Polisi Lalu Lintas Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
 

KPI Ingatkan Media Beritakan Serangan Thamrin dengan Akurat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengecam sejumlah pemberitaan yang tidak patut, tidak akurat dan bahkan dilebih-lebihkan dalam insiden peledakan di kawasan Sarinah.