KUAK Negara Tuntut Transparansi Anggaran Pemilu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, mereka menilai Bawaslu tidak becus dalam mengelola anggaran pemilihan umum (pemilu) 2014.

Anggota Kuak Negara Ray Rangkuti menuturkan, dengan anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 856 miliar untuk 2013, Bawaslu tidak transparan dan akuntabel.

Bahkan, kata dia, Bawaslu cenderung lebih kepada pemborosan anggaran seperti pembelian lima mobil Toyota Camry dan tiga mobil Honda CR-V untuk keperluan mobil dinas.

“Baru-baru ini Bawaslu membeli lima mobil Camry dan CR-V untuk keperluan mobil dinas. Parahnya, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa mobil itu tidak mewah dan mahal. Padahal, sebuah situs laman menyebutkan harga Camry di Jakarta berkisar Rp 498 juta (tipe G) hingga Rp 672 juta (tipe hybrid) dan tiga Honda CR-V Rp 392 juta. Artinya, pembelian mobil dinas itu ditaksir mencapai Rp 1,5 Miliar,” ucapnya.

Koordinator KUAK Negara, Arif Nur Alam mengatakan, selain itu Bawaslu juga cukup boros dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengawasan pemilu. Sehingga dalam seluruh tahapan persiapan pemilu yang telah berlangsung, peranan Bawaslu dinilai tidak optimal.

"Bukan hanya Bawaslu, KPU disinyalir juga membeli lima mobil Camry yang ditaksir hampir senilai Rp3,5 miliar. Padahal mobil periode sebelumnya masih layak pakai untuk operasional," ucap DIrektur Indonesia Bugdet Center (IBC) itu.

Dia menambahkan, berdasarkan riset IBC Tahun 2009 lalu mencatan pengelolaan anggaran pemilu khususnya lpgistik selalu menjadi titik rawan. Pengelolaan anggaran Pemilu di Sekjen KPU dan Bawaslu rawan diintervensi politik serta kerugian keuangan Negara mewarnai pengelolaan keuangan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Untuk itu kami mendorong BPK untuk melakukan audit investigative dalam penggunaan anggaran pemilu oleh Bawaslu dan KPU. Selain itu, DPR melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga harus mengevaluasi audit penggunaan anggaran Pemilu tahun 2013 serta mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2014 agar lebih efisien,” tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Buka Kepada Publik Kerjasama Emisi Karbon dengan Norwegia

NASIONAL

BANDUNG, (PRLM).- Berlanjutnya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada pengurangan reforestasi dan degradasi hutan atau reducing emissions forum deforestation And format degradation (REDD) menjadi pertanyaan oleh anggota komisi IV DPR.

Pelantikan Mendadak BG Karena KAA

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kapolri Badrodin Haiti membantah adanya desakan sehingga pelantikan Budi Gunawan (BG) dilakukan secara mendadak. Pelantikan mendadak semata-mata karena dibutuhkannya wakapolri di tengah padatnya jadwal Kapolri dalam konferensi Asia-Afrika (KAA).

Eksekusi Mati

Kejagung Masih Tunggu Hasil PK Terpidana Mati Narkoba

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana mengatakan, sejumlah jaksa memang telah diminta untuk memulai persiapan eksekusi.

Eksekusi Mati

Sudah Disiapkan Peti Jenazah untuk Sembilan Terpidana Mati

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Sembilan peti jenazah untuk sembilan terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi Kejaksaan Agung sudah diambil dari Gereja Kristen Jawa, Minggu (26/4/2015) dinihari.