Headlines

Puluhan Massa Unjuk Rasa Tolak Penambangan Pasir Besi PT Megatop

CIANJUR, (PRLM).- Puluhan massa dari berbagai lembaga kemasyarakatan mendatangi PT Megatop Inti Selaras, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Senin (11/11/2013). Mereka menuntut agar PT Megatop segera ditutup. Pasalnya, keberadaan PT Megatop tidak ada payung hukum.

Demikian dikatakan Koordinator Aksi, Taufan Suranto saat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Megatop. "Ada 13 tuntutan yang kami sampaikan. Namun, yang paling mendesak adalah penutupan PT Megatop yang kami sinyalir melakukan penambangan pasir besi hingga kini. Padahal aturan hukum keberadaan mereka di Cidaun tidak jelas," ucapnya.

Taufan mengatakan dampak penambangan pasir besi di pesisir Selatan Cianjur selama ini hanya mendatangkan kerusakan lingkungan daripada manfaatnya.

" Penambangan pasir besi ini justru dikuasi pengusaha asing. Kondisi tersebut justru menimbulkan kerusakan lingkungan dibanding manfaat kesejahteraan bagi penduduk setempat. Bisa dilihat bagaimana kesejahteraan penduduk setempat," katanya.

Rencananya, kata Taufan, unjuk rasa dilakukan besar-besaran, yakni sekitar 5.000 orang. Namun karena menghindari hal yang tidak diinginkan dan kondisi di lapangan tidak kondusif, maka hanya puluhan orang yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat.

"Awalnya memang akan ribuan orang yang menyampaikan aspirasi menuntut penutupan perusahaan. Namun, karena situasi kurang kondusif maka kami tetap sampaikan aspirasi hanya puluhan orang," ucap koordinator aksi lainnya, Herry.

Herry menuturkan selain melakukan aksi ini, pihaknya sudah mengirimkan surat ke presiden dan ditembuskan ke menteri lingkungan hidup untuk menindaklanjuti dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat penambangan pasir besi.

"Aksi kami adalah aksi damai yang mencoba menyelamatkan lingkungan pantai Selatan Cianjur dari kehancuran akibat aktivitas pasir besi," ujarnya.

Ketua Forum Jabar Selatan, Suryaman mengatakan penambangan pasir besi di Pantai Selatan Kabupaten Cianjur seharusnya sudah dihentikan sejak lama. Pasalnya, kebanyakan warga pesisir pantai Selatan Cianjur baik di Kecamatan Sindangbarang maupun Kecamatan Cidaun banyak yang tidak setuju adanya penambangan pasir besi.

Suryaman mengatakan Penambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kabupaten Cianjur dinilai lebih mengakibatkan pada kerusakan lingkungan daripada manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar atau pendapatan bagi Pemkab Cianjur.

"Jalan rusak banyak terjadi di beberapa titik di Cianjur Selatan karena memang banyaknya truk pasir besi yang lalu lalang. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh segilintir orang yaitu para penambang,justru berdampak pada ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar sebagai petani," ucapnya.

Suryaman justru mempertanyakan alasan Gubernur Jabar memberikan rekomendasi kepada PT Megatop Inti Selaras untuk membangun dermaga pengangkutan pasir besi melalui laut.

"Ini semacam membiarkan adanya penambangan pasir besi secara luas. Daripada memberikan rekomendasi untuk dermaga pasir besi, lebih baik gubernur membuat pelabuhan untuk nelayan yang ada di Cianjur Selatan yang kondisinya lebih membutuhkan," katanya.

Selain itu, Kata Suryaman, dalam Tata Ruang Wilayah di Jawa Barat maupun di Cianjur tidak pernah ada penetapan Wilayah Pertambangan (WP) di Pesisir Pantai CIanjur Selatan.

"Bahkan pemerintah pusat juga tidak menetapkan hal itu. Makanya kami mempertanyakan ijin dari Bupati Cianjur dan rekomendasi dari Gubernur Jabar. Kami ingin Bupati mauaun Gubernur segera menutup perusahan penambangan pasir besi di Cidaun," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan (PSDAP) Cianjur yang sekaligus Plt. Sekda Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin mengakui Ijin Usaha Penambangan (IUP) memang diberikan kepada PT Megatop Inti Selaras. Namun, ijin tersebut keluar sekitar tiga tahun lalu sebelum ada moratorium penghentian penambangan pasir besi.

"Kami hanya mengeluarkan IUP. Namun, dalam kegaiatan pembangunan dermaga dan persiapan pabrik,perusahaan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jabar dan mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Untuk ijin sudah lengkap," ujarnya

Bahkan, kata Oting, belum ada eksploitasi apapun yang berupa pengambilan pasir besi oleh PT Megatop Inti Selaras, sejak dikeluarkannya IUP tiga tahun lalu.

"Kami beberapa waktu lalu sudah meminta PT Megatop untuk menghentikan aktivitas apapun. baik persiapan pembangunan dermaga atau aktivitas lainn. Namun, kami juga tidak tahu jika mendapatkan penolakan masyarakat karena pada saat dikeluarkannya IUP, masyarakat sekitar setuju," katanya. (A-186/A-89)***