Headlines

Bupati Bandung Belum Tetap UMK untuk Tahun 2014

USEP USMAN NASRULLOH/"PRLM"
USEP USMAN NASRULLOH/"PRLM"
SEJUMLAH buruh antre membeli minuman buah saat jam istirahat di halaman salah satu pabrik di Jln. Terusan Kopo, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (7/11/2013). Pemkab Bandung belum menentukan besaran upah minimum kabupaten (UMK) untuk buruh menunggu besaran UMK di kota/kabupaten lain.*

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Dadang M. Naser belum akan menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bandung (UMK) untuk tahun 2014 apabila kabupaten/kota di sekitar Kab. Bandung belum mengambil keputusan. Bupati bahkan akan mengumumkan penetapan UMK sampai “injury time” (di akhir waktu) seperti yang terjadi setahun lalu.

“Sampai saat ini UMK belum ditetapkan karena Upah Minimum Provinsi (UMP) saja belum. Penetapan UMK merupakan hal yang bersifat normatif sekaligus kebijakan dari kepala daerah setelah mendengarkan masukan-masukan dari Dewan Pengupahan,” kata Dadang Naser di sela-sela Festival Kopi Kab Bandung di Lapang Upakarti, Kamis (7/11/2013).

Menurut Dadang Naser, ketika penetapan UMK tahun 2013 sebesar Rp 1.388.888,00 dirinya menunggu penetapan UMK kabupaten/kota sekitarnya baik Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, maupun Kota Cimahi. “Bahkan, saya kira semua kepala daerah saling mengintip dan saling menunggu penetapan UMK daerah lainnya. Akhirnya semua saling menunggu karena persoalan penetapan UMK merupakan hal yang amat sensitif,” ujarnya.

Perbedaan penetapan besaran UMK kabupaten/kota di Bandung Raya, menurut Dadang Naser, berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kalangan para buruh. “Untuk itu, dalam penetapan UMK di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kab. Sumedang harus serempak dan idealnya sama. Jika dalam penetapan UMK 2014 ada perbedaan antara Rp 50.000 - Rp 100.000 saja, tetap akan me­nimbulkan gejolak di kalangan buruh. Berbeda dengan penetapan UMK hanya beda Rp 2.000 - Rp 5.000. Itu dinilai wajar,” jelasnya.(A-71/A-147)***

×