Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Seribu Pendukung Ba’asyir Padati PN Cilacap

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Sedikitnya seribu pendukung terpidan kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir mendatangi di Pengadilan Negeri (PN) Cilacap, Selasa (12/1/2016).

Info Waspadai Gafatar Ternyata Sejak Maret 2015

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta terus mencermati gerak-gerik organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain yang mungkin menyimpang, mereka juga terus bekerjasama dengan pihak lain seperti Polisi guna menangani kasus tersebut.

Kopas: Komisi Hukum Harus Tegakkan Hukum

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi Pemuda Anti Suap (Kopas) meminta Komisi Hukum DPR-RI agar menindaklanjuti hasil penilaian kinerja kementerian/lembaga yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi.

18 Staf Kementerian Perdagangan Peroleh Beasiswa StuNed

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sebanyak 18 staf Kementerian Perdagangan mendapatkan beasiswa StuNed (Studeren in Nederland) untuk mengikuti “tailor-made training” tentang “Review and Feasibility Studies for Free Trade Agreements (FTA) Engagement in Indonesia Trade Policy” di Amsterdam, Belanda.