Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Otonomi Daerah Harus Diletakkan pada Tingkat Provinsi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sebagai alternatif ideal, otonomi daerah harus diletakkan pada tingkat provinsi. Dengan demikian, otonomi model ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara dan tujuan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sidak Pasar

NASIONAL

BELU, (PRLM).- Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Belu, pemerintah bersama unsur Forkopimda melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang juga dihadiri oleh Dansatgas Pamtas RI-RDTL Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P.

Jokowi Ajukan Jenderal Gatot Nurmantyo Sebagai Calon Panglima TNI

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Jokowi telah mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR-RI.

Myanmar Ingin Terapkan Pengamanan Polri untuk Pemilu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kepolisian Myanmar menjalin kerja sama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait pengamanan pemilihan umum (Pemilu).