Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

BNNP DIY Tes Urine 53 Kru Pesawat

YOGYAKARTA, (PR).- Puluhan kru pesawat dari berbagai maskapai penerbangan menjalani tes urine yang digelar BNNP DIY, Minggu 26 Juni 2016 di Bandara Adisucipto Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan petugas BNNP DIY diatas pesawat yang baru saja mendarat.

Gempa 5,0 Skala Richter Guncang Lampung

JAKARTA, (PR).- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,0 skala Richter yang mengguncang wilayah barat daya Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Selasa 28 Juni 2016 sekira pukul 10.32 WIB.

Pesona Lebaran 2016, Ada 21 Destinasi Paling Populer

JAKARTA, (PR).- Menteri Pariwisata Arief Yahya mengingatkan dalam menyambut liburan hari raya Lebaran 2016 atau Idulfitri 1437 Hijriah, yang waktunya bersamaan dengan musim liburan sekolah pada Juni-Juli tahun ini, masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk liburan bersama keluarga.

BUMN Seharusnya tak Bebani Negara

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak seharusnya membebani negara, tapi sudah semestinya memberikan pemasukan bagi negara, sehingga tidak memberatkan pemerintah.