Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Kawanan Penyu Menepi di Pantai Selatan

NASIONAL
BANTUL, (PRLM).- Sejumlah penyu laut tampak menepi di kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan kawanan reptil bercangkang ke pesisir pantai Kota Pelajar, tidak lain adalah untuk bertelur.
 

Kecelakaan di Tol Cipali Bukan Karena Prasarana

NASIONAL
MENTERI  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono saat diwawancara di Istana Kepresidenan, Selasa (7/7/2015).*

JAKARTA, (PRLM).- Terjadinya kecelakaan di km 178 Tol Cipali bukan karena faktor prasarana tol yang tidak memadai. Tol Cikopo-Palimanan sudah laik operasi. Itu sebabnya, para pengemudi harus beristirahat setelah kelelahan dan tidak memaksakan terus melaju kencang di jalan tol.

Gatot dan Sutiyoso 'Berterima Kasih' ke Media

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso berterima kasih pada media massa setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Pacman Kunjungi Mary Jane

NASIONAL
Pacman Kunjungi Mary Jane

YOGYAKARTA,(PRLM).- Petinju internasional asal Filipina Manny Pacquiao memenuhi janjinya untuk menjenguk terpidana mati kasus narkoba asal negaranya Mary Jane di Lapas Wirogunan Yogyakarta Jumat (10/7/2015) pagi.