Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Komnas HAM Siap Terima Pengaduan Perpustakaan Jalanan

JAKARTA, (PR).- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menuturkan pihaknya siap menerima pengaduan dari kolektif Perpustakaan Jalanan terkait dibubarkannya kolektif tersebut oleh oknum anggota Kodam III Siliwangi di Taman Cikapayang Bandung satu pekan lalu.

MENTERI Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi belum mau membuka informasi pelaku penyanderaan dua WNI hingga semua hal terkonfirmasi. Retno juga sudah melaporkan pada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/9/2015) tentang

168 WNI Korban Haji Ilegal Kembali ke Indonesia

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 168 dari 177 warga negara Indonesia (WNI) dapat dipulangkan ke Indonesia mulai Minggu, 4 September 2016. Hal ini dipastikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers pada sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Hangzhou, Tiongkok.