Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Pengangguran Berpotensi Jadi Pengedar Narkoba

PURWOKERTO, (PR).- Kapolres Banyumas AKBP Azis Adriansyah mengatakan seorang pengangguran saat ini berpotensi besar menjadi pengedar narkoba. Hampir sebagian besar pengedar narkoba yang ditangani Polres Banyumas merupakan pengangguran usia produktif.

Penangkapan Hakim MK, Formappi: Kado Buruk di Awal 2017

JAKARTA, (PR).- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kabar penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kado buruk yang muncul di bulan perdana 2017.

Jokowi tak Akan Menunda Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat, 27 Januari 2017, memulai prosesi "Babat Alas Nawung Kridho" pembangunan bandara internasional Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Jangkaran, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Mahasiswa UII di Thailand Sayangkan Mundurnya Rektor

THAILAND, (PR).- Sebanyak 18 Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) yang tengah melaksanakan program Student Exchange berkumpul dan melakukan doa bersama pada Jumat, 27 Januari 2017 di Chulalongkorn University, Tahiland.