Indonesia HarusTegas Terhadap Kasus Penyadapan

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Indonesia disadap oleh Amerika dan Australia. Berbagai pihak mendorong agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pun dituding tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya, karena sibuk dengan urusan Pemilu. "Soal pemutusan hubungan diplomatik, itu bisa saja, tergantung keberanian Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, di DPR, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, bangsa ini harus dijaga. Kebocoran atau penyadapan itu membongkar-bongkar kerahasiaan negara. Ini kaitannya dengan marwah bangsa. "Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," ungkapnya.

Hasanudin menambahkan, begitu tahu ada penyadapan, dan benar atau diyakini ada pelanggaran, harus diambil tindakan keras. Jadi, tidak usah menunggu pemerintahan yang baru. "Itu kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," tegasnya.

Soal UU Anti penyadapan, itu untuk intern di Indonesia, karena nanti akan ada banyak lembaga-lembaga yang resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang. Itu bisa disalahgunakan.
Ada pun Lemsaneg sebagai lembaga negara yang menguasai kerja dan teknologi penyadapan, saat ini dinilai tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Lemsaneg belakangan lebih sibuk ingin mengurusi pengamanan data Pemilu 2014. "Kalau menurut saya malah lebih ahli untuk mengurusi Pemilu," ujar politisi PDIP itu.

Hasanudin menyatakan, dalam konvensi internasional, memang antar negara itu dilarang mancari informasi secara ilegal seperti, melakukan pengintaian, penyelidikan diam-diam, penyadapan, termasuk spionase. "Itu dilarang dan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," ungkapnya.

Kemudian sekarang ada sebuah kasus yang dilakukan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia atau negara lain, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Tetapi sebelum dibawa, boleh Pemerintah Indonesia atau negara yang merasa dirugikan, melakukan tindakan diplomatik, mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir Dubes atau kepala perwakilan.

Tetapi tentu ada syaratnya, pertama punya cukup bukti, bahwa memang terbukti negara itu melakukan penyadapan atau spionase. Sekarang bukti itu dimana? Harus bisa dibuktikan baik melalui teknologi, maupun data atau informasi yang akurat. Misalnya kalau melalui teknologi, diminta keterangan kepada Lemsaneg. "Sayangnya Lemsaneg sibuk urusi Pemilu kan," ujarnya. (A-109/A-147)***

Baca Juga

Gubernur Riau Nonaktif Jalani Sidang Korupsi

NASIONAL
GUBERNUR nonaktif Riau, Annas Maamun (75) saat menjalani sidang lanjutan kasus korupsi suap revisi perubahan luas kawasan hutan dan bukan hutan Provinsi Riau tahun 2014 dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. RE. Martadinata,

Protes Hakim Praperadilan Eks Walikota Makassar, KPK Surati MA

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Selepas kalah dalam gugatan praperadilan Eks Walikota Makassar Ilham Sirajuddin, KPK segera menyurati Mahkamah Agung terkait pengawasan hakim. Surat tersebut merupakan bentuk protes KPK atas kinerja hakim praperadilan Ilham yang dinilai tak fair.

Konferensi Asia Afrika 2015

Tayangan Streaming Peringatan KAA di Laman AACC2015

NASIONAL

BANDUNG, (PRLM).- Laman peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika menyediakan tayangan video streaming yang bisa diakses lewat http://www.aacc2015.id/?p=live

Bekas Ketua BPK Hadi Poernomo Dicecar 10 Pertanyaan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dicecar 10 pertanyaan terkait dugaan korupsi permohonan keberatan pajak BCA. Namun, Hadi enggan membeberkan materi pemeriksaan perkara rasuah tersebut.