KPU: DPT Sidalih Masih 185 Juta, Jabar 32 Juta

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terus melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Berdasarkan rekapitulasi DPT oleh KPU Pusat melalui website www.kpu.go.id tercatat bahwa rekapitulasi DPT saat ini telah mencapai 185.374.651 pemilih di Indonesia.

Sedangkan, untuk total pemilih di Provinsi Jawa Barat telah berjumlah 32.806.517 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara hingga 90.916 TPS.

Anggota KPU Pusat, Arief Budiman mengatakan sekitar 185 juta pemilih direkap dari DPT kabupaten atau kota di 33 Provinsi. Jumlah ini belum termasuk DPT yang disumbangkan Provinsi Papua Barat karena masih kosong, tapi data manual sudah ada.

"Jaringan di Papua dan Papua Barat belum begitu bagus, bahkan di pusat kotanya masih sangat lambat. Ini kendala akses. Bahkan sudah kita kirim tim untuk membantu, tapi enggak bisa juga," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/10/13).

Bahkan, kata Arief, beberapa propinsi lain belum memasukkan seluruh DPT-nya, dan itu terjadi antara lain di Maluku dan Maluku Utara. Problem di Maluku dan Maluku Utara, kurang lebih sama dengan Papua dan Papua Barat, yakni akses internet, dan kendala operator.

Untuk mempercepat pemutakhiran DPT di provinsi tersebut di atas, KPU setempat membawa data manual DPT ke KPU pusat. Di sini, tim teknis membantu melakukan pengunggahan DPT hasil rekapitulasi manual ke dalam Sidalih. Sampai saat ini, Tim masih melakukan data entry.

Anggota KPU Pusat lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengasumsikan jika pemilih Pemilu 2014 merujuk pada data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri, berjumlah 187 juta, maka ada selisih yang harus dikejar tim. Karena, DPT yang sudah terekam di Sidalih mencapai 185 juta. "Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa selesai," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya memastikan, DPT sedang direkapitulasi dari tingkat kabupaten atau kota bersih dari pemilih ganda. Sehingga pengumuman DPT tingkat nasional tetap berjalan sesuai tahapan, yakni 23 Oktober 2013.

"DPT ganda sudah dibersihkan lewat sistem. Insya Allah pengumumannya tetap di tanggal 23 Oktober 2013," kata Ferry.

Apabila nantinya terjadi perbedaan antara jumlah DPT yang ada dalam Sistem Informasi Daftar pemilih (Sidalih) dengan data rekapitulasi manual, Ia menegaskan, pihaknya tetap menggunakan data yang manual.

"Kita berharap tidak ada setelah penetapan tanggal 23 Oktober 2013. Tapi kalau ada rekomendasi Bawaslu (untuk memperbaiki DPT) bisa jadi, tapi harus jelas datanya. Misalnya, harus ditunjukkan kabupaten A kalau ada temuan (DPT bermasalah)," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Tokoh Masyarakat Kota Cirebon Layangkan Petisi

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Sembilan tokoh masyarakat Kota Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sadar Konstitusi (Gema Konstitusi), melayangkan petisi, menyoal pelaksanaan pemilihan wakil wali Kota Cirebon.

DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Proses panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme, berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna.

Baleg: Revisi UU KPK Diusulkan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Badan Legislasi (Baleg) DPR membeberkan, asal mula pengusul revisi UU KPK adalah pemerintah. Baleg DPR punya bukti tertulis, pada 16 Juni 2015, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan 3 RUU. DPR mempertanyakan, kenapa sekarang mencabutnya dari Prolegnas.

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Disepakati Semua Pimpinan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengumpulkan para pimpinan partai politik (parpol), di rumah dinasnya Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.