KPU: DPT Sidalih Masih 185 Juta, Jabar 32 Juta

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terus melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Berdasarkan rekapitulasi DPT oleh KPU Pusat melalui website www.kpu.go.id tercatat bahwa rekapitulasi DPT saat ini telah mencapai 185.374.651 pemilih di Indonesia.

Sedangkan, untuk total pemilih di Provinsi Jawa Barat telah berjumlah 32.806.517 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara hingga 90.916 TPS.

Anggota KPU Pusat, Arief Budiman mengatakan sekitar 185 juta pemilih direkap dari DPT kabupaten atau kota di 33 Provinsi. Jumlah ini belum termasuk DPT yang disumbangkan Provinsi Papua Barat karena masih kosong, tapi data manual sudah ada.

"Jaringan di Papua dan Papua Barat belum begitu bagus, bahkan di pusat kotanya masih sangat lambat. Ini kendala akses. Bahkan sudah kita kirim tim untuk membantu, tapi enggak bisa juga," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/10/13).

Bahkan, kata Arief, beberapa propinsi lain belum memasukkan seluruh DPT-nya, dan itu terjadi antara lain di Maluku dan Maluku Utara. Problem di Maluku dan Maluku Utara, kurang lebih sama dengan Papua dan Papua Barat, yakni akses internet, dan kendala operator.

Untuk mempercepat pemutakhiran DPT di provinsi tersebut di atas, KPU setempat membawa data manual DPT ke KPU pusat. Di sini, tim teknis membantu melakukan pengunggahan DPT hasil rekapitulasi manual ke dalam Sidalih. Sampai saat ini, Tim masih melakukan data entry.

Anggota KPU Pusat lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengasumsikan jika pemilih Pemilu 2014 merujuk pada data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri, berjumlah 187 juta, maka ada selisih yang harus dikejar tim. Karena, DPT yang sudah terekam di Sidalih mencapai 185 juta. "Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa selesai," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya memastikan, DPT sedang direkapitulasi dari tingkat kabupaten atau kota bersih dari pemilih ganda. Sehingga pengumuman DPT tingkat nasional tetap berjalan sesuai tahapan, yakni 23 Oktober 2013.

"DPT ganda sudah dibersihkan lewat sistem. Insya Allah pengumumannya tetap di tanggal 23 Oktober 2013," kata Ferry.

Apabila nantinya terjadi perbedaan antara jumlah DPT yang ada dalam Sistem Informasi Daftar pemilih (Sidalih) dengan data rekapitulasi manual, Ia menegaskan, pihaknya tetap menggunakan data yang manual.

"Kita berharap tidak ada setelah penetapan tanggal 23 Oktober 2013. Tapi kalau ada rekomendasi Bawaslu (untuk memperbaiki DPT) bisa jadi, tapi harus jelas datanya. Misalnya, harus ditunjukkan kabupaten A kalau ada temuan (DPT bermasalah)," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Pemecatan Fahri Akan Timbulkan Perpecahan PKS

JAKARTA, (PR).- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna meyakini pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader di semua tingkatan oleh PKS tidak lepas dari campur tangah pemerintahan.

MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, reshuffle, kabinet, jokowi,

Teka-teki Reshuffle Seperti Soal UN, Menteri Tetap Fokus Kerja

JAKARTA, (PR).- Para pembantu presiden tidak merasa terganggu dengan kabar perombakan susunan (reshuffle) kabinet yang akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo.

Mereka tidak menemukan adanya masalah sekalipun disebut-sebut dalam daftar nama yang akan diganti.

KETUA Umum Dekopin  Nurdin Halid saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan koperasi di Indonesia.*

Airlangga Bidik Golkar Satu atas Dukungan Nurdin Halid

BANDA ACEH, (PR).- Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali 7 Mei 2016 dipastikan akan menjadi ajang pertarungan dua kandidat Calon Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ade Komarudin. Keduanya sama-sama memiliki peluang menuju Golkar satu.

Pengumpulan Dana Caketum Golkar Harus Putus Mata Rantai Korupsi

JAKARTA, (PR).- Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah yang dilakukan Partai Golkar melalui pembentukan komite etik, maupun penyerahan dana oleh kandidat caketum relatif baru dilakukan oleh partai di Indonesia.