Pilbup Dua Putaran, Cirebon Perlu Plt Bupati

POLITIK

SUMBER, (PRLM).- Kabupaten Cirebon dipastikan membutuhkan pelaksana tugas (Plt) Bupati untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya bupati terpilih hasil pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Hal itu disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Dedi Supardi pada 10 Desember 2013, sedangkan hasil Pemilukada putaran kedua paling cepat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada 15 Desember 2013.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Cirebon Abdullah Syafei mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus merencanakan beberapa opsi tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua.

“Apapun opsinya, penetapan dan pelantikan bupati baru tetap baru bisa dilakukan setelah masa jabatan bupati sekarang habis,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Cirebon, Jumat (18/10/2013).

Menurut Abdullah, opsi pertama ditetapkan bahwa pemungutan suara Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember 2013 mendatang. Rencana itu bisa direalisasikan jika tidak ada pasangan calon yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil pemungutan suara putaran pertama.

Meskipun beberapa pasangan calon sudah mengkalim bahwa mereka telah mengajukan gugatan ke MK, Abdulah mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan atau surat panggilan sidang dari MK.

Jika tidak ada panggilan dari MK sampai beberapa hari ke depan, Abdullah bisa memastikan bahwa pemungutan suara putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember. Jika begitu, maka rekapitulasi suara tingkat kabupaten bisa dilakukan KPU pada 15 Desember 2013.

Jika tidak ada gugatan terhadap hasil pemungutan suara putaran kedua, tambah Abdullah, maka pelantikan bupati terpilih bisa dilakukan sepekan setelah penetapan. “Artinya tetap saja akan ada Plt Bupati sejak 10 Desember sampai sesingkat-singkatnya 22 Desember,” ujarnya. (A-178/A-88)***

Baca Juga

Waspadai 3 Politik Uang dalam Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 2015 perlu diwaspadai dari 3 politik uang. Ketiganya yaitu dari dana hibah dan bantuan sosial, dana bandar, dan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat yang biasanya disebut dana gentong babi.

Naser Bantah Ada MoU Posisi Cawabup Untuk Demokrat

POLITIK

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung sekaligus calon bupati dari perseorangan, Dadang M. Naser, membantah adanya nota kesepahaman (MoU) dengan Partai Demokrat, yakni posisi calon wabup untuk kader Partai Demokrat.

Anggaran Panwaslu Depok tak Kunjung Cair

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Anggaran untuk operasional Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2015 belum juga cair. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dana Panwaslu sebesar Rp 3 miliar belum juga ditandatangani Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Sofyan Yahya Pilih Maju dari Partai Politik

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jabar, KH. Sofyan Yahya, akhirnya tidak jadi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dari jalur perseorangan. Sofyan Yahya lebih memilih untuk mendaftarkan diri dari partai politik.