Pilbup Dua Putaran, Cirebon Perlu Plt Bupati

POLITIK

SUMBER, (PRLM).- Kabupaten Cirebon dipastikan membutuhkan pelaksana tugas (Plt) Bupati untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya bupati terpilih hasil pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Hal itu disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Dedi Supardi pada 10 Desember 2013, sedangkan hasil Pemilukada putaran kedua paling cepat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada 15 Desember 2013.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Cirebon Abdullah Syafei mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus merencanakan beberapa opsi tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua.

“Apapun opsinya, penetapan dan pelantikan bupati baru tetap baru bisa dilakukan setelah masa jabatan bupati sekarang habis,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Cirebon, Jumat (18/10/2013).

Menurut Abdullah, opsi pertama ditetapkan bahwa pemungutan suara Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember 2013 mendatang. Rencana itu bisa direalisasikan jika tidak ada pasangan calon yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil pemungutan suara putaran pertama.

Meskipun beberapa pasangan calon sudah mengkalim bahwa mereka telah mengajukan gugatan ke MK, Abdulah mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan atau surat panggilan sidang dari MK.

Jika tidak ada panggilan dari MK sampai beberapa hari ke depan, Abdullah bisa memastikan bahwa pemungutan suara putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember. Jika begitu, maka rekapitulasi suara tingkat kabupaten bisa dilakukan KPU pada 15 Desember 2013.

Jika tidak ada gugatan terhadap hasil pemungutan suara putaran kedua, tambah Abdullah, maka pelantikan bupati terpilih bisa dilakukan sepekan setelah penetapan. “Artinya tetap saja akan ada Plt Bupati sejak 10 Desember sampai sesingkat-singkatnya 22 Desember,” ujarnya. (A-178/A-88)***

Baca Juga

Kabinet Harus Lebih Komunikatif

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, perombakan susunan kabinet yang banyak diusulkan berbagai kalangan bisa saja dilakukan, namun juga perbaikan kinerja pemerintah tetap dapat dilakukan tanpa harus merombak kabinet.

DPR dan KPU Sepakat, Temuan BPK Dibawa Ke Penegak Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Perkembangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU ke KPUD, dimana terdapat indikasi kerugian negara Rp 334 miliar itu, KPU berani melaporkan pihak internalnya jika terbukti menyelewengkan uang Pem

Teten: Soal Reshuffle Kabinet, Sinyal Presiden Sudah Cukup Jelas

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali memberikan sinyal yang jelas terhadap kemungkinan dilakukannya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja.

DPR: Mengecewakan! MK Langgengkan Dinasti Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik.