Pilbup Dua Putaran, Cirebon Perlu Plt Bupati

POLITIK

SUMBER, (PRLM).- Kabupaten Cirebon dipastikan membutuhkan pelaksana tugas (Plt) Bupati untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya bupati terpilih hasil pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Hal itu disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Dedi Supardi pada 10 Desember 2013, sedangkan hasil Pemilukada putaran kedua paling cepat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada 15 Desember 2013.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Cirebon Abdullah Syafei mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus merencanakan beberapa opsi tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua.

“Apapun opsinya, penetapan dan pelantikan bupati baru tetap baru bisa dilakukan setelah masa jabatan bupati sekarang habis,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Cirebon, Jumat (18/10/2013).

Menurut Abdullah, opsi pertama ditetapkan bahwa pemungutan suara Pemilukada Bupati Cirebon putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember 2013 mendatang. Rencana itu bisa direalisasikan jika tidak ada pasangan calon yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil pemungutan suara putaran pertama.

Meskipun beberapa pasangan calon sudah mengkalim bahwa mereka telah mengajukan gugatan ke MK, Abdulah mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan atau surat panggilan sidang dari MK.

Jika tidak ada panggilan dari MK sampai beberapa hari ke depan, Abdullah bisa memastikan bahwa pemungutan suara putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 Desember. Jika begitu, maka rekapitulasi suara tingkat kabupaten bisa dilakukan KPU pada 15 Desember 2013.

Jika tidak ada gugatan terhadap hasil pemungutan suara putaran kedua, tambah Abdullah, maka pelantikan bupati terpilih bisa dilakukan sepekan setelah penetapan. “Artinya tetap saja akan ada Plt Bupati sejak 10 Desember sampai sesingkat-singkatnya 22 Desember,” ujarnya. (A-178/A-88)***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.