Penetapan Nilai KHL tak Menghasilkan Titik Temu

SUBANG, (PRLM).- Para buruh di Kabupaten Subang mengancam akan menggelar kembali aksi unjuk rasa besar besaran, menyusul deadlocknya penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Subang tahun 2013. Akibat tak menghasilkan titik temu, penetapan KHL yang dibahas Dewan Pengupahan Kabupaten, Kamis lalu ditunda sementara waktu.

Sedangkan para buruh di Kabupaten Subang tetap pada pendirian mereka, mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten Subang dari Rp 1,005 tahun 2013 menjadi Rp 2,2 juta tahun 2014 nanti. "Tuntutan kami UMK 2014 harus Rp 2,2 juta per bulan. Itu harga mati, aksi lanjutan akan terus kami lakukan selama belum dipenuhi, termasuk aksi mogok kerja," kata aktivis Aliansi Buruh Subang, Anang Kusnandar, Minggu (13/10/2013).

Menurut Anang, UMK 2013 sebesar Rp 1.005.000 terbukti tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup layak para buruh. Sebab, biaya sehari hari yang harus dikeluarkan saat ini jauh lebih besar dari UMK yang diterima. "Kami akan terus mengawal penetapan KHL. Sebab KHL menjadi acuan penetapan UMK. Kemarin penetapan KHL deadlock di satu item lagi yaitu transfortasi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Subang, Cahyadi, mengatakan rapat DPK Subang, Kamis, 9 Oktober 2013 pembahasan KHL mengalami jalan buntu. “Dari 60 item komposisi KHL yang dibahas, hanya satu yang belum kami sepakati yakni soal uang transfor,” jelasnya.

Dikatakannya, perwakilan buruh meminta uang transfor Rp 15 ribu per hari per orang. Sedangkan Apindo, hanya setuju Rp 6.500. Apindo mempertahankan angka Rp 6.500 karena sebagian perusahaan di Subang sudah menggunakan angkutan karyawan bagi yang rumahnya jauh dari lokasi pabrik. Padahal, kenyataannya sebagian besar karyawan tinggal di kontrakan. “Tahun 2013, kami sudah memberikan uang transfor Rp 5.000 per hari,” katanya.

Sementara Ketua DPK Subang, Abdurakhman yang juga Sekda Subang, belum bisa memastikan kapan item transfor bisa disepakati. Itu karena ada perbedaan persepsi soal besaran uang transfor yang dituntut buruh dan kesanggupan pengusaha. “Kami akan membahasnya lagi secepatnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebenarnya tinggal 1 item lagi dari 60 item KHL yang belum ada kesepatan, 59 item lainnya sudah disepakati. Rapat lanjutan kemungkinan akan digelar lagi akhir bulan ini. Untuk menetapkan KHL pemerintah akan mencari referensi dan informasi ketempat lain terlebih dahulu.(A-116/A-147)***

Baca Juga

Hiswanamigas Jawab Kelangkaan Elpiji 3 kg dengan Operasi Pasar

KUNINGAN, (PR).- Kesulitan masyarakat Kabupaten Kuningan memperoleh gas elpiji tabung 3 Kg, kadang-kadang disertai kelangkaan, dijawab Pertamina melalui Hiswanamigas dengan menggelar operasi pasar gas bersubsidi tersebut.

DUA  unit pesawat sedang parkir di Bandar Udara Nusawiru, di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin (13/10/2014). Pemprov Jabar telah melakukan pembayaran Rp 26 miliar terhadap tanah kas daerah di Desa Kondangjajar, Kec. Cijulang untuk keperlu

PT BIJB Akan Kelola Bandara Nusawiru?

MAJALENGKA, (PR).- PT BIJB berencana melakukan pengelolaan Bandara Nusawiru yang dianggap cukup potensial untuk dikembangkan, dengan penerbangan pesawat kecil sesuai dengan kapasitas landasan pacu yang ada.

Orangtua Protes Alih Fungsi Sekolah Jadi Pabrik

CIANJUR, (PR).- Ratusan warga Kampung Pasir Kalapa, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, menolak relokasi Sekolah Dasar Peuteuycondong 2, Senin 7 November 2016 yang akan dialihfungsikan jadi pabrik.

Persatuan Istri Insinyur Gelar Bakti Sosial di Garut

GARUT, (PR).- Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII) mengadakan kegiatan bakti sosial di Kabupaten Garut, Selasa 8 November 2016. Dipimpin langsung Nia Said Didu selaku Ketua Umum PIII, Rombongan yang berjumlah hampir 50 orang ini menuju penampungan pengungsi korban banjir bandang.