Penetapan Nilai KHL tak Menghasilkan Titik Temu

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Para buruh di Kabupaten Subang mengancam akan menggelar kembali aksi unjuk rasa besar besaran, menyusul deadlocknya penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Subang tahun 2013. Akibat tak menghasilkan titik temu, penetapan KHL yang dibahas Dewan Pengupahan Kabupaten, Kamis lalu ditunda sementara waktu.

Sedangkan para buruh di Kabupaten Subang tetap pada pendirian mereka, mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten Subang dari Rp 1,005 tahun 2013 menjadi Rp 2,2 juta tahun 2014 nanti. "Tuntutan kami UMK 2014 harus Rp 2,2 juta per bulan. Itu harga mati, aksi lanjutan akan terus kami lakukan selama belum dipenuhi, termasuk aksi mogok kerja," kata aktivis Aliansi Buruh Subang, Anang Kusnandar, Minggu (13/10/2013).

Menurut Anang, UMK 2013 sebesar Rp 1.005.000 terbukti tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup layak para buruh. Sebab, biaya sehari hari yang harus dikeluarkan saat ini jauh lebih besar dari UMK yang diterima. "Kami akan terus mengawal penetapan KHL. Sebab KHL menjadi acuan penetapan UMK. Kemarin penetapan KHL deadlock di satu item lagi yaitu transfortasi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Subang, Cahyadi, mengatakan rapat DPK Subang, Kamis, 9 Oktober 2013 pembahasan KHL mengalami jalan buntu. “Dari 60 item komposisi KHL yang dibahas, hanya satu yang belum kami sepakati yakni soal uang transfor,” jelasnya.

Dikatakannya, perwakilan buruh meminta uang transfor Rp 15 ribu per hari per orang. Sedangkan Apindo, hanya setuju Rp 6.500. Apindo mempertahankan angka Rp 6.500 karena sebagian perusahaan di Subang sudah menggunakan angkutan karyawan bagi yang rumahnya jauh dari lokasi pabrik. Padahal, kenyataannya sebagian besar karyawan tinggal di kontrakan. “Tahun 2013, kami sudah memberikan uang transfor Rp 5.000 per hari,” katanya.

Sementara Ketua DPK Subang, Abdurakhman yang juga Sekda Subang, belum bisa memastikan kapan item transfor bisa disepakati. Itu karena ada perbedaan persepsi soal besaran uang transfor yang dituntut buruh dan kesanggupan pengusaha. “Kami akan membahasnya lagi secepatnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebenarnya tinggal 1 item lagi dari 60 item KHL yang belum ada kesepatan, 59 item lainnya sudah disepakati. Rapat lanjutan kemungkinan akan digelar lagi akhir bulan ini. Untuk menetapkan KHL pemerintah akan mencari referensi dan informasi ketempat lain terlebih dahulu.(A-116/A-147)***

Baca Juga

Demi Piala Adipura, Pemkab Cianjur Liburkan PKL

JAWA BARAT
SEJUMLAH petugas Satpol PP Kabupaten Cianjur tengah berjaga-jaga di atas trotoar Jalan Mangunsarkoro, Selasa (4/8/2015). Di tempat tersebut di hari biasa penuh dengan Pedagang Kaki Lim (PKL), namun hari ini terlihat bersih lantaran paar PKL diliburkan dem

CIANJUR, (PRLM).- Demi penilain untuk mendapatkan penghargaan Adipura, Pemkab Cianjur meliburkan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di atas trotor disejumlah jalan, Selasa (4/8/2015).

Kab. Bogor Siap Rehabilitasi Pelaku Kriminal Anak-anak

JAWA BARAT

CIBINONG, (PRLM).- Di Kabupaten Bogor, jika ada pelaku tindakan kriminal berusia anak akan direhabilitasi di panti asuhan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bogor jadi pilot project Sistem Peradilan Pidana Anak.

BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

JAWA BARAT
BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

KUNINGAN, (PRLM).-Bagian alur Sungai Citamba di kawasan pusat perkotaan Kabupaten Kuningan, kembali mendapatkan gerakan operasi bersih sampah, Kamis (6/8/2015).

PNS Jabar Wajib Jadi Anggota Koperasi

JAWA BARAT

CIBINONG, (PRLM).- Program pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menjadi anggota koperasi segera dideklarasikan 19 Agustus 2015 mendatang.