Ribuan Buruh Gelar Aksi, Kawal Rapat DPK Saat Bahas KHL 2014

RIBUAN buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja di Subang, didukung buruh Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, Kamis (10/10/2013). Mereka datang mengawal rapat dewan pengupahan kabupaten yang tengah
YUSUF ADJI/PRLM
RIBUAN buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja di Subang, didukung buruh Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, Kamis (10/10/2013). Mereka datang mengawal rapat dewan pengupahan kabupaten yang tengah membahas Kebutuhan Hidup Layak.*

SUBANG, (PRLM).- Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Subang didukung para buruh dari Purwakarta, Kamis (10/10/2013) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang. Mereka datang untuk mengawal jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupaten yang tengah membahas nilai, sekaligus penetapan Kebutuhan Hidup Layak sehingga menjadi patokan dalam menentukan UMK Subang tahun 2014.

Pada saat rapat DPK berlangsung, para buruh yang berada di luar berkumpul dan berorasi. Mereka mendesak DPK bisa memenuhi tuntutan para buruh, yaitu Upah Minimum Kabupaten bisa 100 persen sesuai KHL. Selain itu menuntut pula agar perwakilan buruh yang ikut rapat bersama DPK, tak menandatangi kesepakatan bila KHLnya tidak senilai Rp 2,2 juta.

"Upah kabupaten Subang tahun 2014 harus Rp 2,2 juta. Itu harga mati, tak bisa di tawar-tawar lagi," kata Koordinator Aksi Buruh Subang, Anang Kusnandar, di sela-sela aksinya.

Dia mengatakan aksi yang digelar para buruh kali ini merupakan tahap pertama. Pihaknya datang untuk mengawal jalannya rapat DPK yang tengah membahas nilai KHL Subang.

Dikatakanya, buruh tidak mau kejadian tahun-tahun sebelumnya terulang lagi. Apabila tidak dikawal, pihaknya bisa tak sesuai dengan keinginan dan merugikan buruh. Apabila KHL yang ditetapkan masih juga tak sesuai harapan, para buruh akan terus melakukan aksi lanjutan.

"Tuntutan kami, selain kenaikan UMK Subang juga tetap mendesak agar sistem kerja kontrak outsourcing dihapus," katanya.

Sementara rapat DPK berlangsung, para buruh tetap bertahan dan melakukan orasi di ruas jalan depan kantor Disnakertrans Subang. Dalam orasinya mereka juga mengancam bila tak dikabulkan tuntutan para buruh, pada pemilu legislatif nanti para buruh sepakat tak akan menggunakan hak pilih.

Salah seorang buruh yang ikut aksi Siti Maesaroh (26) mengatakan dirinya mendapat upah Rp 1.250.000/bulan. Upah sebesar itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari."Buat kosan saja perbulan Rp 400.000, belum makan minimal sekali makan itu Rp 12.000, jadi terus terang gaji segitu belum cukup," katanya. (A-116/A-88)***

Baca Juga

AIR Sungai Citarum berwarna hitam karena tercemar limbah pabrik. Sementara bibir sungai Citarum keberadaannya semakin dangkal.*

Izin Mangkir Sidang, Direktur PT IBR Didamprat Hakim

PURWAKARTA, (PR).- Sidang kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon (PT IBR) berlangsung di Pengadilan Negeri Purwakarta, Kamis, 28 April 2016. Terdakwa Direktur Keuangan PT IBR, Agrawala yang berkebangsaan India menjalani agenda pembacaan dakwaan.

Calon Ketua Kadin Purwakarta Bermunculan

PURWAKARTA, (PR).- Sejumlah nama mulai bermunculan dan siap bersaing dalam Musyawarah Kabupaten VI Kamar Dagang Indonesia (Mukab VI Kadin) Purwakarta yang akan digelar 18 Mei 2016. Sejumlah nama yang muncul itu di antaranya adalah Iwan Torana, Yayat, Sahat, dan Mamat Abdulatif.

Warga Desak Jembatan Timbang Dioperasionalkan Kembali

SUKABUMI, (PR).- Warga Kota dan Kabupaten Sukabumi mendesak agar pemerintah untuk segera mengoperasionalkan kembali jembatan timbang di sejumlah ruas jalan. Terutama pembangunan jembatan timbang di pintu masuk dan keluar Sukabumi.

KAMMI Tuntut Transparansi Anggaran Pendidikan

GARUT, (PR).- Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa dalam menyikapi Hari Pendidikan Nasional. Mereka menganggap Pemerintah Kabupaten Garut belum benar-benar berpihak terhadap pendidikan.