Ribuan Buruh Gelar Aksi, Kawal Rapat DPK Saat Bahas KHL 2014

JAWA BARAT
RIBUAN buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja di Subang, didukung buruh Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, Kamis (10/10/2013). Mereka datang mengawal rapat dewan pengupahan kabupaten yang tengah
YUSUF ADJI/PRLM
RIBUAN buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja di Subang, didukung buruh Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, Kamis (10/10/2013). Mereka datang mengawal rapat dewan pengupahan kabupaten yang tengah membahas Kebutuhan Hidup Layak.*

SUBANG, (PRLM).- Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Subang didukung para buruh dari Purwakarta, Kamis (10/10/2013) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang. Mereka datang untuk mengawal jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupaten yang tengah membahas nilai, sekaligus penetapan Kebutuhan Hidup Layak sehingga menjadi patokan dalam menentukan UMK Subang tahun 2014.

Pada saat rapat DPK berlangsung, para buruh yang berada di luar berkumpul dan berorasi. Mereka mendesak DPK bisa memenuhi tuntutan para buruh, yaitu Upah Minimum Kabupaten bisa 100 persen sesuai KHL. Selain itu menuntut pula agar perwakilan buruh yang ikut rapat bersama DPK, tak menandatangi kesepakatan bila KHLnya tidak senilai Rp 2,2 juta.

"Upah kabupaten Subang tahun 2014 harus Rp 2,2 juta. Itu harga mati, tak bisa di tawar-tawar lagi," kata Koordinator Aksi Buruh Subang, Anang Kusnandar, di sela-sela aksinya.

Dia mengatakan aksi yang digelar para buruh kali ini merupakan tahap pertama. Pihaknya datang untuk mengawal jalannya rapat DPK yang tengah membahas nilai KHL Subang.

Dikatakanya, buruh tidak mau kejadian tahun-tahun sebelumnya terulang lagi. Apabila tidak dikawal, pihaknya bisa tak sesuai dengan keinginan dan merugikan buruh. Apabila KHL yang ditetapkan masih juga tak sesuai harapan, para buruh akan terus melakukan aksi lanjutan.

"Tuntutan kami, selain kenaikan UMK Subang juga tetap mendesak agar sistem kerja kontrak outsourcing dihapus," katanya.

Sementara rapat DPK berlangsung, para buruh tetap bertahan dan melakukan orasi di ruas jalan depan kantor Disnakertrans Subang. Dalam orasinya mereka juga mengancam bila tak dikabulkan tuntutan para buruh, pada pemilu legislatif nanti para buruh sepakat tak akan menggunakan hak pilih.

Salah seorang buruh yang ikut aksi Siti Maesaroh (26) mengatakan dirinya mendapat upah Rp 1.250.000/bulan. Upah sebesar itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari."Buat kosan saja perbulan Rp 400.000, belum makan minimal sekali makan itu Rp 12.000, jadi terus terang gaji segitu belum cukup," katanya. (A-116/A-88)***

Baca Juga

Pemasukan PBB Cianjur Baru Rp 26 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak, data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah di berita acara dengan fakta yang ada.

DPRD Desak Pemkab Majalengka Bentuk BNN

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Komisi A DPRD Majalengka meminta pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bekerja secara efektif karena peredaran narkoba di wilayah Majalengka sudah cukup memprihatinkan.

Baru 50 Desa di Subang Yang Penuhi Syarat Cairkan Dana Desa

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Subang, baru sekitar 50 desa yang APBDes perubahannya sudah tuntas dan telah memenuhi syarat mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.

Lagi, Satpol PP Subang Tutup 5 Toko Modern tak Berijin

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Kabupaten Subang kembali menutup lima toko modern tak berijin yang masih beroperasi, Jumat (3/7/2015). Dari lima toko modern tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak, dan masing-masing satu toko di Cisalak serta Purwadadi.