Pencegahan Kasus Suap Sengketa Pilkada Lebak

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Eks pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan dilarang bepergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap keduanya terkait penyidikan kasus suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat pencegahan yang dikeluarkan KPK pada 7 Oktober 2013, pencegahan itu berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di MK. “Pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada “PRLM”, Selasa (8/10/2013).

Ia mengatakan, pencegahan itu untuk keperluan kelancaran penyidikan. Jika sewaktu-waku keterangannya diperlukan maka yang bersangkutan tidak berada di luar negeri. Pencegahan itu merupakan permintaan yang kedua, setelah sebelumnya KPK juga mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sejak 3 Oktober 2013 lalu.

Amir dan Kasmin merupakan pasangan petahana, Amir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak. Sedangkan Kasmin merupakan Anggota DPRD Banten. Keduanya merupakan pasangan yang kalah dalam Pilkada Lebak 2013. KPU menetapkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi sebagai pemenang. Pasangan Amir dan Kasmin kemudian mengajukan gugatan ke MK. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pemilihan ulang di Lebak.

Kemenangan tersebut dianggap sebagai hasil pemberian uang kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. KPK menemukan uang Rp 1 miliar yang dibawa oleh seorang advokat bernama Susi Tur Andayani. Uang itu sedianya akan diberikan kepada Akil. Uang itu diduga berasal dari Tubagus Chaeri Wardana atau yang biasa dipanggil Wawan, adik kandung Atut. (A-170/A-88)***

Baca Juga

Kemen PP dan PA Fokus pada Kasus Vonis Mati terhadap Anak-anak

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) akan fokus mendalami kasus putusan Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap anak di bawah umur.

Bareskrim Kembali Panggil Mantan Wamenkumham

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Penyidik Bareskrim Polri akan memanggil mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, pada Selasa (24/3/2015) mendatang. Bareskrim Polri berencana memeriksa mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana terkait dugaan kasus korupsi 'Payment Gateway'.

Pemerintah Kurang Antisipatif Terhadap Tanggul Tua

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Komisi Yudi Widiana Adia menyayangkan kurang antisipatifnya pemerintah terhadap keberadaan tanggul tua. Sebab, akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Indramayu, ternyata sangat merugikan roda ekonomi nasional.

Rumah Perubahan Sebarkan buku "Save RRI-TVRI"

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM). Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) mengapresiasi langkah DPR RI yang akan membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia pada 2015.