Pencegahan Kasus Suap Sengketa Pilkada Lebak

JAKARTA, (PRLM).- Eks pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan dilarang bepergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap keduanya terkait penyidikan kasus suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat pencegahan yang dikeluarkan KPK pada 7 Oktober 2013, pencegahan itu berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di MK. “Pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada “PRLM”, Selasa (8/10/2013).

Ia mengatakan, pencegahan itu untuk keperluan kelancaran penyidikan. Jika sewaktu-waku keterangannya diperlukan maka yang bersangkutan tidak berada di luar negeri. Pencegahan itu merupakan permintaan yang kedua, setelah sebelumnya KPK juga mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sejak 3 Oktober 2013 lalu.

Amir dan Kasmin merupakan pasangan petahana, Amir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak. Sedangkan Kasmin merupakan Anggota DPRD Banten. Keduanya merupakan pasangan yang kalah dalam Pilkada Lebak 2013. KPU menetapkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi sebagai pemenang. Pasangan Amir dan Kasmin kemudian mengajukan gugatan ke MK. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pemilihan ulang di Lebak.

Kemenangan tersebut dianggap sebagai hasil pemberian uang kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. KPK menemukan uang Rp 1 miliar yang dibawa oleh seorang advokat bernama Susi Tur Andayani. Uang itu sedianya akan diberikan kepada Akil. Uang itu diduga berasal dari Tubagus Chaeri Wardana atau yang biasa dipanggil Wawan, adik kandung Atut. (A-170/A-88)***

Baca Juga

Didatangi Petugas Sensus, Jokowi Ditanya Soal Usaha

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo juga didata oleh petugas sensus ekonomi 2016. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jokowi ditemui oleh petugas lapangan dalam sensus ekonomi. Selama pendataan berlangsung didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Rutan Pondok Bambu Dipenuhi Korban Narkoba

JAKARTA, (PR).- Kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak boleh ditolerir. Seluruh lapisan masyarakat harus terlibat perang terhadap penyalah gunaan narkoba. Mulai dari masyarakat umum, pemuka agama, generasi muda, semua harus terlibat melawan peredaran narkoba.

1 Juni Sudah Seharusnya Jadi Tanggal Merah

JAKARTA, (PR).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna secara pribadi berpendapat, peringatan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan setiap 1 Juni dijadikan hari libur nasional sudah tepat. Bahkan, menurut dia, peraturan atas hal itu seharusnya sejak lama ditetapkan.

Bertolak dari Bandung, Jokowi-Iriana ke Babel dan Aceh

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana hadir dalam acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung, Rabu, 1 Juni 2016. Kehadiran ini mengawali kunjungan kerja presiden dan Ibu Iriana ke beberapa provinsi.