Pencegahan Kasus Suap Sengketa Pilkada Lebak

JAKARTA, (PRLM).- Eks pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan dilarang bepergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap keduanya terkait penyidikan kasus suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat pencegahan yang dikeluarkan KPK pada 7 Oktober 2013, pencegahan itu berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di MK. “Pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada “PRLM”, Selasa (8/10/2013).

Ia mengatakan, pencegahan itu untuk keperluan kelancaran penyidikan. Jika sewaktu-waku keterangannya diperlukan maka yang bersangkutan tidak berada di luar negeri. Pencegahan itu merupakan permintaan yang kedua, setelah sebelumnya KPK juga mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sejak 3 Oktober 2013 lalu.

Amir dan Kasmin merupakan pasangan petahana, Amir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak. Sedangkan Kasmin merupakan Anggota DPRD Banten. Keduanya merupakan pasangan yang kalah dalam Pilkada Lebak 2013. KPU menetapkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi sebagai pemenang. Pasangan Amir dan Kasmin kemudian mengajukan gugatan ke MK. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pemilihan ulang di Lebak.

Kemenangan tersebut dianggap sebagai hasil pemberian uang kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. KPK menemukan uang Rp 1 miliar yang dibawa oleh seorang advokat bernama Susi Tur Andayani. Uang itu sedianya akan diberikan kepada Akil. Uang itu diduga berasal dari Tubagus Chaeri Wardana atau yang biasa dipanggil Wawan, adik kandung Atut. (A-170/A-88)***

Baca Juga

1 Ramadan 1438 H Jatuh pada 27 Mei 2017

JAKARTA, (PR).- Hasil sidang penetapan (isbat) sepakat 1 Ramadan 1438 H jautuh pada 27 Mei 2017. Penetapan itu berdasarkan hisab dan rukyat.

Jelang Arus Mudik, Bandara Soekarno-Hatta Diperketat

JAKARTA, (PR).- Kementerian Perhubungan melakukan uji kelayakan (ramp check) sarana dan prasarana penerbangan yang ada si Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, menjelang masa angkutan lebaran 2017.

DPR Dukung Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.