Indonesia Ajukan Platform Pengurangan Kemiskinan Dimasukkan dalam APEC

NUSA DUA, (PRLM).-Pemerintah Indonesia mengajukan tiga platform baru dalam kerjasama ekonomi yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Ketiga platform baru tersebut adalah rural development (pembangunan desa), povery alleviation (pengentasan kemiskinan), dan green growth (pertumbuhan berwawasan lingkungan). Sebagai negara pemegang inisiatif platform tersebut, Indonesia membutuhkan minimal dua negara pendukung platform agar dapat disetujui dalam forum KTT APEC.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan itu dalam Business Luncheon yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI) dalam rangkaian penyelenggaraan KTT APEC di Nusa Dua, Jumat (4/10/2013).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, strategi pertumbuhan ekonomi harus memasukkan platform pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan. Ketiga platform tersebut pertama-tama akan menjadi bagian integral dalam industri kertas, pulp, dan kelapa sawit. Sebab, ketiga industri tersebut sangat terkait dengan keberlangsungan lingkungan. Selain itu, ketiga industri tersebut adalah penyumbang terbesar kedua setelah energi terhadap PDB Indonesia, yaitu mencapai 23 miliar dolar AS.

“Dan yang lebih penting, ketiga industri itu menciptakan lapangan kerja untuk 15 juta lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak dan mayoritas di wilayah desa yang miskin,” ujarnya.

Bayu optimistis forum APEC akan dapat menyetujui penggunaan platform ini dalam kesepakatan ekonomi bidang pulp, kertas, dan kelapa sawit. Sebab, sudah ada empat negara yang setuju untuk menjadi co-sponsor (pendukung) proposal Indonesia dalam mengegolkan platform tersebut. Namun, Bayu masih enggan menyebutkan nama keempat negara tersebut demi menjaga etika diplomasi.(A-156/A-107)***

Baca Juga

10 Hal Seputar Kebijakan Imigran Trump yang Harus Diketahui

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan program pengungsi AS selama 120 hari. Ia juga melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk ke AS, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Kebijakan Donald Trump Langgar Prinsip Deklarasi Umum HAM

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya warga dari tujuh negara, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan, melanggar prinsip-prinsip Deklar

Pelelangan Salinan Dokumen Brexit Dikecam Publik

LONDON, (PR).- Inggris saat ini belum resmi keluar dari Uni Eropa, tetapi prosesnya saat ini sudah dilakukan setelah mayoritas anggota parlemen menyetujui kebijakan Perdana Menteri Theresa May untuk mempercepat proses Brexit.