PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Eksekusi Mati

DPR Sayangkan Penarikan Dubes Australia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- ‎Pascaeksekusi mati bandar narkoba Bali Nine Rabu (29/4/2015) dini hari, Pemerintah Australia menarik duta besarnya Paul Grigson dari Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menyayangkan hal itu.

‎Pembahasan PKPU Pencalonan Paling Alot

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum mengakui pembahasan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah paling alot dibanding sembilan PKPU lainnya. KPU melakukan simulasi-simulasi untuk mengetahui dampak atas pilihan yang diambil.

Jika Hari Ini Pendaftaran, Kubu Siapakah yang Ikut Pilkada?

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Perselisihan internal di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Baik di pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri.

Deden Rumaji tak Akan Bersaing dengan Dadang Naser

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji mengatakan, dirinya ikut mendaftarkan diri dalam seleksi calon bupati dan calon wakil bupati Bandung di Partai Gerindra karena faktor koalisi antara Partai Gerindra dan PAN.