PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Dukung Angket Bagi Menkumham

Anggota DPR Asal Golkar Terancam Di-PAW-kan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah anggota DPR dari Partai Golkar yang mendukung hak angket bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terancam dicopot. Soalnya, tindakan itu tak sejalan dengan garis DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono yang telah direstui pemerintah.

Soal PPP, Djan Faridz Mengadu ke Komisi III DPR RI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Setelah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pengurus daerah PPP kubu Djan Faridz mengadu ke Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasi.

Mepet Lebaran

Panja Pilkada Minta Jadwal Pencalonan Diundur

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Hari pertama pembahasan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemilihan kepala daerah serentak 2015, diwarnai keberatan anggota panja soal tanggal pencalonan kepala daerah.

Perombakan Kabinet Bisa Dalam Waktu Dekat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Peneliti Senior Lembaga Kajian Strategis Nasional, Irwan Suhanto, menilai dalam waktu dekat sangat mungkin per‎ombakan kabinet kerja dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu dikaitkan dengan kinerja menteri yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik.