PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Jadi Lebih Banyak

CIMAHI, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi merevisi jumlah minimum dukungan pasangan perseorangan dalam Pilkada Serentak Kota Cimahi 2017 dari semula 29.095 dukungan menjadi 32.974 dukungan. Revisi dilakukan setelah muncul surat No.

Perlu Antisipasi Pilkada Serentak dan Pemilu di Tahun yang Sama

JAKARTA, (PR).- Penyelenggaraan Pilkada 2024 serentak secara nasional berada di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu nasional yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, dan juga bahkan DPRD. Hal itu perlu berbagai upaya antisipasi.

Penyortir Surat Suara Pileg Subang Tagih Honor

SUBANG, (PR).- Sejumlah pekerja sortir surat suara memprotes KPU Kabupaten Subang. Pasalnya hingga proses sortir selesai, honor mereka belum dibayar. Mereka menuntut agar KPU segera menyelesaikan pembayaran honor sesuai janji yang tertuang dalam kontrak kerja.

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.