PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Partai Golkar Siap Dukung Ahok

KARAWANG,(PR).- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berencana mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok, agar maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan.

Ada Kecurangan, Pilkada Harus Diulang

JAKARTA, (PR).- Jaringan Rakyat Pemantau Pilkada Bersih (JRPPB) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika dalam suatu pemilihan umum daerah (pilkada) ditemukan adanya kecurangan. Kecurangan itu dinilai mencederai demokrasi.

Pulang Syuting, Diky Candra Langsung Daftar ke Nasdem

TASIKMALAYA,(PR).- Komedian ternama Raden Diky Candranegara atau yang lebih dikenal dengan Diky Candra benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Tasikmalaya pada Februari 2017 mendatang.