PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat Minta Pengurus Lama Legowo

NGAMPRAH, (PR).- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat Pipih Supriati meminta agar kepengurusan lama legowo menerima keputusan dari DPP terkait dengan pergantian kepengurusan. Sebab hal itu sebagai bentuk fatsun tehadap kebijakan internal partai.

DPD Gerindra: Somasi tak Perlu Ditanggapi

NGAMPRAH, (PR).- Somasi yang dilayangkan ke DPD Gerindra Jabar terkait dengan SK pergantian kepengurusan di DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat tidak perlu ditanggapi. Sebab, pergantian kepengurusan sudah ditetapkan DPP.

KPU Cimahi Dituntut Tegas dan Berintegritas

CIMAHI, (PR).- Penyelenggara Pilkada Kota Cimahi 2017 dituntut berintegritas dan tegas dalam menegakkan aturan. Penyelenggara juga harus cermat menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh peserta untuk bisa lolos dari pelanggaran.

Golkar Apresiasi Kabinet baru Jokowi

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinetnya. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dipuji karena Sri Mulyani dipandang punya kualitas yang sesuai.