PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Anna Bantah Adanya Politik Uang

POLITIK

INDRAMAYU, (PRLM).- Calon bupati petahana Indramayu Anna Sophanah membantah adanya politik uang untuk memuluskannya dalam pencalonan dirinya pada Pilkada Indramayu 2015. Hal itu mengemuka setelah Anna memenuhi panggilan Panwaslu Indramayu, Senin (3/8/2015).

Pilkada Serentak 2015

DPD Dukung Revisi UU Pilkada dan Permudah Calon Independen

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komite I DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta, Abdul Aziz Khafia mendukung revisi UU Pilkada dan mempermudah calon independen untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal dalam Pilkada serentak, yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

Menteri Kurang Maksimal Terjemahkan Ide Jokowi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini menurut pengamat dan politisi wajar karena para menteri kurang maksimal dalam menerjemahkan ide-ide presiden.

Pramono Anung Menduduki Sekretaris Kabinet

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Pelantikan beberapa menteri dan Sekretaris Kabinet dipastikan berlangsung hari ini di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015).