PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

PKB Gerah dengan Langkah yang dilakukan Politisi PAN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan, Partai Kebangkitan (PKB) gerah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN), yang terus berusaha menyudutkan menteri-menteri PKB untuk direshuffle.

KPUD Segera Gelar Pleno Penetapan Airin-Ben

POLITIK
CALON Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dan pasangannya, Benyamin Davnie.*
TANGERANG SELATAN, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tangerang Selatan, segera menggelar pleno terkait penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Pilkada Kota Tangsel, hal itu dilakukan menyusul putusan di tolaknya gugatan atas

Kabinet Stabil, Masuknya Golkar ke Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pindahnya partai-partai anggota KMP (Koalisi Merah Putih) ke barisan partai pendukung pemerintah atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat) seperti yang dilakukan PAN, Partai Golkar dan kemungkinan ke depannya juga akan diikuti PKS dan PPP menurut Pengamat Politik dari LIPI, Syarif Hi

DKPP Pecat Anggota Panwaslu Cianjur

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Anggota Pantia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Fajar Rahmatullah dalam sidang putusan pelanggaran kode etik.