PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Partisipasi Pemilukada Rendah

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Partisipasi pemilihan kepala daerah cenderung menurun dari Pilkada yang diselenggarakan pertama kali tahun 2004 hingga sekarang.

Ketua DPRD Kota Cimahi Usulkan Jumlah Legislator Dipangkas 50 Persen

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Jumlah anggota legislatif di Indonesia diusulkan dipangkas sekitar 50 persen. Hal ini dilakukan demi mengurangi pengeluaran anggaran negara.

Wacana itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan, Selasa (9/6/2015).

Pemuda Muhammadiyah Harus Kompak untuk Capai Kekuasaan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan jalan menuju ke kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidaklah mudah tapi harus melalui perjuangan keras. Pasalnya kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidak bisa diminta, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras dan harus direbut.

Ical Ajak Perangi Oknum Pemerintah Penghancur Golkar

POLITIK
JAKARTA , (PRLM).- Surat Ketua Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, untuk melarang Agung Laksono berakti