PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Pimpinan MPR Undang Presiden Laporkan Kinerjanya Kepada Rakyat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Fraksi-Fraksi MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (3/7/2015), di kantor Presiden, Jakarta, mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kerjasama FPKB-Wartawan Dimulai dengan Batu Akik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua FPKB DPR A. Helmy Faishal Zaeni bertekad membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalan tugas masing-masing.

PNS Tak Boleh Jadi Tim Sukses

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Para pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua PNS harus netral dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

POLITIK
Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

INDRAMAYU, (PRLM).- Mengantisipasi perbedaan persepsi penanganan pidana pemilu, Polres Indramayu menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Panwaslu.