PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

DPD RI Desak Pemerintah Evaluasi UU Otsus Papua

JAKARTA,(PR).- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi terhadap UU Otsus Papua dan Papua Barat, yaitu UU Nomor 21 tahun 2001 secara menyeluruh dan komprehensif untuk menguatkan integrasi Papua dan Papua Barat ke dalam NKRI, dan memajukan kesejahteraan m

Tommy Tidak Siap Jadi Calon Ketua Umum Partai Golkar

NUSA DUA, (PR).- Hutomo Mandala Putra merasa tidak siap untuk maju memperebutkan posisi Calon Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu, dia menyatakan tidak maju bersaing dan lebih memilih bakal calon yang telah mendeklarasikan diri.

Komite Etik Terima 205 Aduan Pelanggaran Selama Munaslub

NUSA DUA, (PR).- Selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Komite Etik telah menerima 205 aduan. Semua aduan yang masuk ada yang diterima melalui laporan lisan, SMS, maupun surat tertulis.