PPP: Publik Kecewa terhadap Pembatalan Pembahasan Revisi UU Pilpres

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres oleh sejumlah fraksi di DPR akan berdampak pada kekecewaan publik. PPP, PPP melihat adanya keanehan dalam penghentian pembahasan revisi UU Pilpres.

"Saya kira publik yang paling kecewa melihat keanehan dalam kronologi pembahasan RUU Pilpres sampai tiba-tiba dihentikan pembahasannya. Dan, ini akan semakin menunjukkan kepada publik bahwa DPR tidak mampu bekerja dengan baik," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (3/10/13)

Untuk itu, kata dia, terkait pemberhentian pembahasan revisi UU Pilpres PPP mengambil sikap untuk tidak ingin ikut mengambil keputusan pada suatu mekanisme yang tidak jelas. Sebab, kata dia, sebenarnya, sudah ada referensi bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU, misalnya dalam revisi UU Pemilu itu.

"Nyatanya bisa saja dibuat opsi dua pendapat dan bisa berlanjut dibawa ke paripurna lalu diteruskan ke pembahasan bersama dengan pemerintah. Tapi kan nyatanya berhenti tiba-tiba," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembatalan revisi UU Pilpres ini akan mengubah strategi Pemilu PPP, Arwani tidak mengungkapkannya secara jelas. Arwani hanya mengatakan bahwa strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada.

"Untuk strategi, kita lihat lebih jauh dinamika yang akan berkembang," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Menurut dia, pembatalan tersebut inkonstitusional, karena tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

"Revisi UU Pilpres adalah amanat rapat paripurna, karenanya pembatalannya pun harus diputuskan di rapat paripurna," tuturnya. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Kubu Djan Faridz Menolak, Muktamar VIII PPP Tetap Jalan

JAKARTA, (PR).- Politikus PPP sekaligus anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani beranggapan, masih tetap ngototnya penolakan dari kubu Djan Faridz bukan sebuah halangan untuk mengadakan Muktamar VIII PPP. Dia menilai hal tersebut tidak akan menghambat penyelenggaraan muktamar.

Asrul Sani: Muktamar VIII Bukan Muktamar Zombie

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani menuturkan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta yang digelar sejak hari ini 8 April hingga Senin 11 April 2016) bukan muktamar zombie seperti yang dituduhkan pihak lain.

KETUA DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin (tengah), menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers di Sekretariat PDIP Jabar, Jln. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (13/4/2014). PDIP unggul di 18 kota/kabupaten berdasarkan perolehan suara sementara.

PDIP Pecat Ojang Sohandi

BANDUNG, (PR).- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memecat Ojang Sohandi dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Subang.

Aparat Penegak Hukum Supaya Telisik Pengambilan Pasir Urugan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi KLH, dan Kelutn & Perikanan, E. Herman Khaeron mempersilakan aparat penegak hukum untuk menelisik dugaan pelanggaran dalam pengadaan pasir bagi reklamasi Teluk Jakarta.