Mahfud MD Benarkan yang Ditangkap KPK Adalah Akil Muhtar

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku terkejut dan tidak percaya atas penangkapan Ketua MK Akil Mochtar. Menurut Mahfud, dirinya memperoleh kabar penangkapan Akil melalui Sekjen MK.

"Betul Pak Akil ditangkap dan dibawa ke KPK. Sudah dipastikan karena saya memperoleh informasi dari Sekjen MK. Sekjen menelepon ke ajudannya dan teleponnya dipegang penyidik KPK," ucap Mahfud melalui sambungan telepon saat breaking news Metro TV, Rabu (2/10/2013) malam.

Menurut Mahfud, penangkapan Akil Muchtar bisa diibaratkan sebagai gempa bumi yang mengguncang Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, MK bisa menjadi lembaga tinggi peradilan negara yang tidak bisa dipercaya lagi.

"Pasti akan mengguncang MK. Terbukti atau tidak. Tapi yang namanya tangkap tangan tidak mungkin tidak terbukti. MK akan terkena gempa bumi. Resikonya, MK tidak bsa dipercaya lagi," katanya.

Dia menambahkan, secara track record sebenarnya Akil tergolong sebagai hakim yang bersih. Terutama saat menjadi hakim anggota saat MK di bawah pimpinannya.

"Saat di MK bersih-bersih saja. Dulu sempat menjadi Ketua Tim B persidangan Pilkada. Dulu memang ada isu ribut yang dilontarkan Refly Harun (pengamat politik). Tapi setelah dilaporkan ke KPK tidak ada bukti apapun," tuturnya.

Sementara di TVOne, Refly Harun, Kamis malam (3/10/2013), ini sebagai konfirmasi dari yang pernah saya tulis mengenai suap di MK. "Saya mendapat serangan dari berbagai pihak soal tulisan itu, termasuk dari MK sendiri," tuturnya.(A-194/A-88)***

Baca Juga

Diduga Soal Jual Beli WTP, Borok BPK Mulai Dibuka

JAKARTA, (PR).- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama oknum dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Komisi Pemberantasan Kor

Kemendes Siap Bekerja Sama Dengan KPK

JAKARTA, (PR).- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo angkat bicara tentang kasus korupsi yang membelit anak buahnya.

Menteri LHK: Penanganan Masalah Lingkungan Butuh Sinergi

JAKARTA, (PR).- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan penanganan masalah lingkungan dan kehutanan memerlukan sinergi antarkementerian/ lembaga yang berkepentingan dan harus dilakukan secara komprehensif.

6 Orang dari Unsur DPRD dan Pemprov Jatim Terjaring OTT

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan enam orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibawa ke Jakarta, pada Selasa, 6 Juni 2017.