PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Kurang Efektif

POLITIK
SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*
SURATNO/PRLM
SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*

INDRAMAYU, (PRLM).- Meski batas waktu, Sabtu (28/9/2013) lalu, merupakan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.1 tahun 2013 tentang lokasi penempatan alat peraga kampanye per-desa/kelurahan satu alat peraga Caleg/Parpol, tetapi hingga Senin (30/9/2013), di sejumlah titik di Kab. Indramayu masih banyak terpampang gambar Caleg. Salah satu diantaranya, dipertigaan jalan Desa Kebulen Kec.Jatibarang maupun Jembatan Murah Nara Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Menanggapai hal itu, Ketua Panwaslukab Indramayu, Syamsul Bachri Siregar mengatakan, hingga tanggal 27 September 2013 KPUD Indramayu belum menetapkan lokasi pemasangan alat peraga yang memuat lokasi dan penyediaan media pemasangannya, sebagaimana ketentuan pasa 17 ayat (1) hurup c dan d. Pihak KPU akan mengeluarkan surat pemberitahuan No.235/Seskab/IM.011.329110/IX/2013 yang belum dapat dijadikan dasar hukum operasionalnya. “Ketentuan PKPU No 15 tahun 2013 itu, terlebih isinya belum memuat lokasi sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

Dikatakan Syamsul, menyangkut penertiban alat peraga kampanye, KPU Indramayu sesuai dengan kewenangannya harus memerintahkan peserta pemilu yang telah memasang alat peraga di tempat-tempat yang dilarang untuk mencabut atau memindahkannya, sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (3) PKPU No 15 tahun 2013.

Jika peserta pemilu tidak melaksanakan perintah KPU tersebut, maka Panwaslu akan merekomendasikan kepada pihak pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan untuk mencabut atau memindahkan alat kampanye itu. “Hal itu, tertuang didalam pasal 17 ayat (4) PKPU tahun 2013,”ungkap Syamsul.

Ketua Panwaslucam Jatibarang, Kodrat Alam menambahkan, zonasi pemasangan alat peraga, baru ditetapkan oleh PPK. Dan,pihak panwaslucam Jatibarang bersama unsur muspika setempat akan mengawal ketentuan zonasi tersebut. “Zonasi itu, hendaknya dipatuhi oleh para Caleg dan pimpinan Parpol kecamatan,” imbaunya. (rat/A-147)***

Baca Juga

Bedah Buku "Marketing Politik Media"

POLITIK
ARMIN ABDUL JABBAR/PRLM

DPR akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Surat Calon Kapolri

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (Dapil Jakarta II) mengusulkan DPR agar segera mengundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan surat pencalonan Kapolri Badrodin Haiti.

Partai Golkar Kembali Usung Dadang Naser Sebagai Calon Bupati Bandung

POLITIK
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung Dadang Naser kembali diusung Partai Golkar untuk maju sebagai calon bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.

DPP Kubu Agung Belum Tunjuk Dadang Naser

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono mengaku belum menunjuk siapapun untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Desember 2015.