PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Kurang Efektif

SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*
SURATNO/PRLM
SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*

INDRAMAYU, (PRLM).- Meski batas waktu, Sabtu (28/9/2013) lalu, merupakan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.1 tahun 2013 tentang lokasi penempatan alat peraga kampanye per-desa/kelurahan satu alat peraga Caleg/Parpol, tetapi hingga Senin (30/9/2013), di sejumlah titik di Kab. Indramayu masih banyak terpampang gambar Caleg. Salah satu diantaranya, dipertigaan jalan Desa Kebulen Kec.Jatibarang maupun Jembatan Murah Nara Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Menanggapai hal itu, Ketua Panwaslukab Indramayu, Syamsul Bachri Siregar mengatakan, hingga tanggal 27 September 2013 KPUD Indramayu belum menetapkan lokasi pemasangan alat peraga yang memuat lokasi dan penyediaan media pemasangannya, sebagaimana ketentuan pasa 17 ayat (1) hurup c dan d. Pihak KPU akan mengeluarkan surat pemberitahuan No.235/Seskab/IM.011.329110/IX/2013 yang belum dapat dijadikan dasar hukum operasionalnya. “Ketentuan PKPU No 15 tahun 2013 itu, terlebih isinya belum memuat lokasi sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

Dikatakan Syamsul, menyangkut penertiban alat peraga kampanye, KPU Indramayu sesuai dengan kewenangannya harus memerintahkan peserta pemilu yang telah memasang alat peraga di tempat-tempat yang dilarang untuk mencabut atau memindahkannya, sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (3) PKPU No 15 tahun 2013.

Jika peserta pemilu tidak melaksanakan perintah KPU tersebut, maka Panwaslu akan merekomendasikan kepada pihak pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan untuk mencabut atau memindahkan alat kampanye itu. “Hal itu, tertuang didalam pasal 17 ayat (4) PKPU tahun 2013,”ungkap Syamsul.

Ketua Panwaslucam Jatibarang, Kodrat Alam menambahkan, zonasi pemasangan alat peraga, baru ditetapkan oleh PPK. Dan,pihak panwaslucam Jatibarang bersama unsur muspika setempat akan mengawal ketentuan zonasi tersebut. “Zonasi itu, hendaknya dipatuhi oleh para Caleg dan pimpinan Parpol kecamatan,” imbaunya. (rat/A-147)***

Baca Juga

Warga Tanpa E-KTP Masuk DPS Pilbup Bekasi

CIKARANG, (PR).– Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 sebanyak 2.131.082 orang.

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.