PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Kurang Efektif

POLITIK
SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*
SURATNO/PRLM
SEJUMLAH atribut caleg masih banyak terpampang di pertigaan Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.*

INDRAMAYU, (PRLM).- Meski batas waktu, Sabtu (28/9/2013) lalu, merupakan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.1 tahun 2013 tentang lokasi penempatan alat peraga kampanye per-desa/kelurahan satu alat peraga Caleg/Parpol, tetapi hingga Senin (30/9/2013), di sejumlah titik di Kab. Indramayu masih banyak terpampang gambar Caleg. Salah satu diantaranya, dipertigaan jalan Desa Kebulen Kec.Jatibarang maupun Jembatan Murah Nara Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Menanggapai hal itu, Ketua Panwaslukab Indramayu, Syamsul Bachri Siregar mengatakan, hingga tanggal 27 September 2013 KPUD Indramayu belum menetapkan lokasi pemasangan alat peraga yang memuat lokasi dan penyediaan media pemasangannya, sebagaimana ketentuan pasa 17 ayat (1) hurup c dan d. Pihak KPU akan mengeluarkan surat pemberitahuan No.235/Seskab/IM.011.329110/IX/2013 yang belum dapat dijadikan dasar hukum operasionalnya. “Ketentuan PKPU No 15 tahun 2013 itu, terlebih isinya belum memuat lokasi sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

Dikatakan Syamsul, menyangkut penertiban alat peraga kampanye, KPU Indramayu sesuai dengan kewenangannya harus memerintahkan peserta pemilu yang telah memasang alat peraga di tempat-tempat yang dilarang untuk mencabut atau memindahkannya, sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (3) PKPU No 15 tahun 2013.

Jika peserta pemilu tidak melaksanakan perintah KPU tersebut, maka Panwaslu akan merekomendasikan kepada pihak pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan untuk mencabut atau memindahkan alat kampanye itu. “Hal itu, tertuang didalam pasal 17 ayat (4) PKPU tahun 2013,”ungkap Syamsul.

Ketua Panwaslucam Jatibarang, Kodrat Alam menambahkan, zonasi pemasangan alat peraga, baru ditetapkan oleh PPK. Dan,pihak panwaslucam Jatibarang bersama unsur muspika setempat akan mengawal ketentuan zonasi tersebut. “Zonasi itu, hendaknya dipatuhi oleh para Caleg dan pimpinan Parpol kecamatan,” imbaunya. (rat/A-147)***

Baca Juga

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.

UU Pilkada ‎Bisa Pecahkan Rekor Dunia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Apa yang menarik dari Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah? Jawabannya barangkali adalah UU ini bakal memecah rekor dunia.

Muncul Kegaduhan Sebelum Pembukaan Kongres Partai Demokrat

POLITIK
Muncul Kegaduhan Sebelum Pembukaan Kongres Partai Demokrat

SURABAYA, (PRLM).- Kendati Kongres Partai Demokrat (PD) baru dibuka Selasa (12/5/2015) malam , namun kegaduhan politik partai sudah terjadi sejak Selasa siang. Kegaduhan tersebut dipicu oleh bocornya rancangan tata tertib kongres kepada sejumlah peserta.

SOKSI Kawal Pemerintahan Jokowi-JK Sampai Akhir Periode

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Ade Komarudin menegaskan jika SOKSI akan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi - JK sampai akhir periode Oktober 2019.